Menteri PU Blak-blakan Proyek IKN Bakal Molor dari Target
Pemerintah terus menggeber proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sesuai amaran UU IKN, terhitung awal tahun 2024 pusat Pemerintahan RI sudah mesti hijrah kota baru di Kalimantan Timur ini. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan sudah ngebet ingin segera pindah dan merayakan HUT RI Ke 79 17 Agustus 2024 di IKN yang baru. Sebagai salah satu proyek mercusuar Era Jokowi, bagaimana perjalanan proyek ini di tengah wacana tentang anggaran dan pengawasan?
Jakarta, law-justice.co - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo blak-blakan penyelesaian pembangunan IKN Nusantara bakal molor dari target.
"On track 100 persen (target pembangunan) ya pasti enggak lah, duitnya kan terbatas," kata Dody, dikutip dari detikcom, Jumat (6/12).
"Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan pembangunan IKN). Kalau ada yang mau bangunnya (investasi), ya kita dengan senang hati, gitu," sambungnya.
Namun, perkara keterbatasan anggaran bukan masalah tunggal. Menteri PU Dody menyebut ada fokus lain dari Presiden Prabowo Subianto.
Dody sering menjelaskan fokus baru Prabowo itu dalam beberapa kesempatan. Ia menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada pangan.
Ia menekankan pergeseran prioritas ini bakal membuat penyelesaian proyek IKN molor. Kendati, Dody membantah pembangunannya berjalan lambat.
Kementerian PU kini hanya akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Sang Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di ibu kota baru itu.
Menurut Dody, Prabowo bakal berkantor di IKN sekitar empat tahun lagi.
"Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029," pungkasnya.
Komentar