Menunggu Diplomasi Perut Siswa Sekolah ala Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, law-justice.co - Program Makanan Bergizi Gratis adalah komitmen nyata dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan bukan sekadar retorika politik. Prabowo berencana meluncurkan program MBG di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Ditargetkan dimulai tahun depan, program ini menyasar siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah, serta di pesantren. Program ini juga mencakup bantuan gizi bagi anak-anak balita dan ibu hamil.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, program ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk rantai pasokan, logistik distribusi, dan yang paling krusial adalah memastikan anggaran yang memadai untuk keberlanjutannya.

Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo sebaiknya mempertimbangkan untuk bergabung dengan Koalisi Makanan Sekolah (School Meals Coalition), sebuah gerakan internasional guna mendapatkan dukungan bagi program MBG serta berbagi pencapaian Indonesia dengan negara lain.

Pada 12-13 November 2024, Ukraina akan menjadi tuan rumah KTT Makanan Sekolah (School Meals Summit). Meski berada dalam krisis akibat invasi Rusia, Ukraina tetap berkomitmen untuk menyediakan gizi terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya.

Sejak bergabung dengan koalisi ini, Ukraina telah mencapai kemajuan signifikan dalam reformasi gizi sekolah, yang dapat menjadi model berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia yang baru memulai langkahnya.

Dukungan Ukraina terhadap Koalisi Makanan Sekolah yang mulai digagas sejak awal 2020 sangat konsisten, bahkan meski kemudian Ukraina dilanda perang, komitmen mereka telah menginspirasi negara-negara lain untuk bergabung dalam gerakan ini.

KTT di Kyiv akan menjadi platform penting bagi negara-negara lain untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak sekolah yang merupakan sumber daya manusia masa depan setiap bangsa.

Meskipun Indonesia belum mengirimkan perwakilan, bergabung dalam koalisi ini secara komunikasi sangat penting karena menunjukkan dua hal. Pertama, dukungan Indonesia terhadap inisiatif Ukraina; dan, Kedua, memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong penyediaan makanan bergizi bagi semua anak sekolah di tingkat global.

Jika mengaitkan pada diplomasi Prabowo, saya melihat kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya mengedepankan keseimbangan antara nasionalisme, keamanan, dan kerja sama multilateral.

Pendekatan diplomasi Prabowo mungkin tidak mencerminkan gaya Sukarno yang cenderung menempatkan Indonesia sebagai pemain utama (outward looking), saya melihat langgam diplomasi Prabowo lebih selaras dengan strategi Suharto dan Joko Widodo (Jokowi).

Gerakan Netral

Nah dengan fokus diplomasi ini, KTT Koalisi Makanan Sekolah sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo yang lebih luas, di mana tujuan domestik untuk menjamin gizi siswa beriringan (inward looking) dengan kerja sama multilateral.

Hal ini juga akan menunjukkan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan anak meluas secara global. Indonesia secara langsung terlibat dalam gerakan yang sifatnya netral di panggung dunia.

Saya menyebutnya netral karena Koalisi Makanan Sekolah adalah bagian dari upaya multilateral untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang menargetkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Gerakan ini menjamin setiap anak menerima makanan bergizi di sekolah adalah bagian penting dari agenda SDGs. Koalisi Makanan Sekolah mendukung negara-negara di seluruh dunia untuk membangun dan mengembangkan program makanan gratis di sekolah sehingga setiap anak memiliki akses ke makanan bergizi di sekolah pada 2030.

Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara anggota pada awalnya telah menetapkan tiga sasaran: pertama, memulihkan program makanan sekolah nasional yang hilang akibat pandemi pada 2023; kedua, menjangkau 73 juta anak paling rentan yang tidak terlayani bahkan sebelum pandemi pada 2030; dan ketiga, meningkatkan kualitas dan efisiensi program kesehatan dan gizi sekolah di seluruh dunia pada tahun 2030.

Koalisi Makanan Sekolah diluncurkan pada empat tahun lalu dengan tujuan menyediakan makanan bergizi bagi 388 juta anak di seluruh dunia. Saat ini, 105 negara dan 134 organisasi mitra turut serta dalam koalisi ini.

Ini mencakup negara-negara dari berbagai tingkat pendapatan dan aliansi, termasuk Tiongkok, Prancis, Jepang, UEA, hingga Afrika Selatan. Negara-negara Asia Tenggara ada tiga negara yang telah terlibat yakni Filipina, Thailand dan Timor Leste.

Di Indonesia, Badan Nutrisi Nasional yang baru dibentuk memperkirakan bahwa pendanaan harian awal untuk Program Makanan Bergizi Gratis dapat mencapai setidaknya Rp800 miliar per hari.

Ini hanya mencakup 75% dari perkiraan kebutuhan harian total sebesar Rp1,2 triliun. Namun, bagi bangsa yang menghargai modal manusia sebagai investasi inti, penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah adalah suatu keharusan.

Koalisi Makanan Sekolah dapat memberikan dukungan berharga untuk mencapai tujuan Indonesia. Presiden Prabowo sebaiknya mempertimbangkan untuk mengirimkan perwakilan ke Kyiv, Ukraina, untuk KTT berikutnya.***