Gibran Ungkap Bersurat ke Nadiem soal Merdeka Belajar Tapi Tak Dibalas

Jakarta, law-justice.co - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan cerita pengalamannya terkait masalah dunia pendidikan saat masih menjabat Wali Kota Solo periode 2021-2024.

Gibran mengaku pernah mengirim surat kepada mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim terkait masalah zonasi hingga merdeka belajar. Namun surat komplain yang dilayangkan pada 11 Juli 2024 itu tidak dibalas.

"Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," kata Gibran saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Gibran mengatakan ingin mengeluhkan sistem pendidikan Indonesia, baik itu terkait masalah zonasi, program merdeka belajar, pengawas sekolah, hingga ujian nasional.

Dia mengaku kerap mendapat komplain terkait sistem pendidikan tersebut. Dia kemudian membandingkan Nadiem dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu`ti.

"Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang kita langsung koordinasi, dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," katanya.

Lebih lanjut, Gibran meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh atas sistem zonasi PPDB. Ia pun menekankan zonasi pada dasarnya merupakan program yang baik.

Namun Gibran meminta agar kondisi pemerataan guru juga menjadi pertimbangan penting selain juga fasilitas yang belum merata. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu pun meminta agar permasalahan zonasi segera dicarikan jalan keluar.

"Jadi zonasi sekali ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujar Gibran.