Lima Panca Wajib yang Menyandera Presiden Prabowo Saat Berkuasa

Jakarta, law-justice.co - Seperti diberitakan, sebelum dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober yang lalu, Presiden terpilih Prabowo sempat dipanggil oleh Jokowi ke kediamannya. Prabowo yang saat itu dipanggil sebagai Menteri Pertahanan (Menhan),  tiba di kediaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sumber, Solo, semobil bersama dengan putra Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Beredar di sosial media, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu membicarakan masalah serius terkait dengan deal deal diantara mereka. Kabarnya pertemuan Solo itu melahirkan lima “panca wajib”  sebagaimana ditulis oleh Ferry IS Mirza DM di portal berita : https://freedomnews.id/freedomnews, dibawah judul : Top Secret: Waspadai Fufufafa!

Adapun lima “Panca Wajib" yang mesti dilakukan oleh Prabowo tersebut adalah:  (1) Maafkan, lindungi dan rehabilitasi nama baik Fufufafa; (2) Menjamin Keselamatan Seluruh Keluarga Jokowi dari amuk massa dan tuntutan publik;. (3).Tidak melibatkan PDI-P dan Megawati dalam Kabinet dan Pemerintahan; (4) Kokohkan 17 menteri Jokowi ke dalam Kabinet Merah Putih; (5) Lanjutkan Program Kerja Sama dan Hubungan and/or Kemitraan Strategis dengan RRC yang telah dirintis oleh Jokowi (setelah lengser dari kursinya).

Apakah lima panca wajib tersebut telah dilaksanakan oleh Prabowo setelah secara resmi menjadi Presiden Indonesia ?, Mengapa Prabowo mau dan tunduk begitu saja kepada tekanan dan intervensi Jokowi, bagai kerbau yang dicucuk hidungnya ?. Lalu bagaimana sebaiknya ?

Semua Terlaksana ?

Mari kita cermati dengan seksama bagaimana realisasi dari “lima panca wajib” yang harus dilaksanakan oleh presiden yang sekarang berkuasa:

Yang pertama, terkait dengan kasus Fufufafa.  Seperti diketahui, polemik akun Fufufafa pada platform Kaskus menjadi salah satu tantangan politik pertama di tengah perpindahan kekuasaan Jokowi-Ma’ruf Amin kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Unggahan lama akun Fufufafa kembali dimunculkan di berbagai media sosial pada akhir Agustus lalu, dan terus meluas sampai hari ini, berisi  antara lain pernyataan negatif terhadap tokoh-tokoh politik, termasuk presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Bahkan, sindiran akun itu dinilai sudah masuk kategori menghina. Beberapa di antaranya yakni; "Istri cerai, Anak homo, Trus mau lebaran sama siapa?" bunyi salah satu cuitan @fufufafa yang di-screenshot netizen dan diunggah kembali di akun X @ARSIPAJA."Tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi gak all out mendukung," tulis akun Fufufafa."Kasihan capres yg anaknya designer homo," tulis akun Fufufafa.

Sejumlah warganet mencurigai akun tersebut dikelola Gibran Rakabuming Raka. Menurut Roy Suryo, 99,9  persen pemilik akun Fufufafa adalah Gibran Rakabuming Raka. Namun, Gibran membantah kepemilikan akun Fufufafa dengan mengatakan, "Ya, tanya yang punya akun. Kok ke saya?“.

Yang menarik adalah tanggapan dari Prabowo dan Gerindra terkait dengan akun Fufufafa.Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membahas polemik terkait akun media sosial Kaskus `Fufufafa` yang diduga milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga memastikan bahwa hubungan antara Prabowo Subianto dan Gibran tetap baik baik saja."Akun itu aja enggak sempet dibahas apa-apa, bagaimana kemudian mau bikin keretakan, gitu," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Apakah tanggapan dingin dari Prabowo dan Gerindra atas akun fufufafa ini menjadi bagian dari pelaksanaan lima panca wajib yaitu : Maafkan, lindungi dan rehabilitasi nama baik Fufufafa ?.

Kedua, Menjamin Keselamatan Seluruh Keluarga Jokowi dari amuk massa dan tuntutan publik. Menjelang kehilangan kursinya, Jokowi sempat di isukan akan di amuk oleh massa yang tidak suka kepadanya. Buah karyanya selama 10 tahun memerintah, dinilai telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ada tuduhan pelanggaran konstitusi, melanggar Undang Undang, melanggengkan nepotisme, melemahkan Lembaga Lembaga hukum sampai dengan merusak demokrasi untuk kepentingan dirinya dan keluarganya.

Bahkan ketika keluarganya disebut saat pelantikan Presiden Prabowo dan wakilnya, mereka sempat di soraki. Karena kondisi ini ada kecemasan Jokowi bakal ditawur rakyat sendiri ketika kekuasaan sudah hilang dari genggamannya.

Barangkali untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi maka kepulangan Jokowi ke Solo di sore hari tanggal 20 oktober 2024 yang lalu harus diantar sendiri oleh Prabowo sampai bandara Halim Perdana Kusuma. Seterusnya, Jokowi pulang ke Solo ditemani oleh Kapolri dan Panglima TNI. Sebagaimana diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal kepulangan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Solo

Mereka terus mengawal Jokowi dan Ibu Iriana, saat perjalanan pulang dari Bandara Adi Soemarmo hingga ke kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Panglima TNI dan Kapolri juga menggunakan kendaraan taktis terbuka yang berada tepat di belakang kendaraan yang dinaiki Jokowi dan keluarganya.

Bukan cuma diantar oleh Kapolri dan Panglima TNI, kepulangan Jokowi juga disambut oleh ribuan massa termasuk Luhut Panjaitan yang tampak hadir menjemput didampingi pengusaha sekaligus konglomerat Dato Sri Tahir.

Untuk penjemputan Jokowi ini, kabarnya Pemerintah Kota Surakarta telah  mengerahkan puluhan ribu orang menyambut kepulangannya."Kami sudah koordinasi dengan protokol istana dan jajaran TNI/Polri. Pak Jokowi akan menuju Solo tanggal 20 Oktober,  pukul 16.00 WIB pesawat mendarat di Bandara Adi Soemarmo," kata Kepala Bagian Protokol, Komunikasi, dan Administrasi Publik (Prokompim) Kota Surakarta Sulistiarini di Solo, Jawa Tengah, Jumat, seperti dikutip media.

Ketika tiba di kediamannya,  Jokowi terlihat disambut oleh Mantan Ketua MK yang juga adik iparnya, Anwar Usman. Jokowi juga disambut oleh cagub dan cawagub Jateng nomor urut 02, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Selain itu juga terlihat calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Terlihat juga calon wali kota Solo dan wakil wali Kota Solo nomor urut 02, Respati Ardi dan Astrid Widayani.

Memang nampak ironis, pemimpin yang dikatakan sederhana dan merakyat tetapi untuk pulang ke kediamannya sebagai warga biasa masih harus menyedot anggaran negara melalui “pengerahan” pejabat yang mengantar dan menyambutnya. Apakah semua ini merupakan bagian dari pelaksanaan lima “panca wajib” point kedua yaitu : Menjamin Keselamatan Seluruh Keluarga Jokowi dari amuk massa ?

Ketiga, Tidak melibatkan PDI-P dan Megawati dalam Kabinet dan Pemerintahannya. Ketika kabinet gendut dilantik oleh Prabowo di istana negara, tidak ada satupun kader partai moncong putih yang mewakilinya. Pada hal sebelumnya santer beredar kabar, kalau PDIP akan ikut dalam pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Perihal ketiadaan kader PDIP di kabinet Prabowo-Gibran ini diakui sendiri oleh pimpinan elite partainya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan tak ada kader partainya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan masuknya Budi Gunawan di kabinet atas nama profesional, bukan mewakili partainya."Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

"Pak Budi Gunawan masuk dalam profesional. Karena tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet. Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak perlu, tidak harus dalam kabinet," imbuhnya.

Apakah fakta untuk tidak melibatkan kader PDIP di kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka tersebut menjadi bagian dari lima panca wajib yang memang harus dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo dan pasangannya ?

Ke empat, Kokohkan 17 menteri Jokowi ke dalam Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 orang untuk menduduki jabatan sebagai menteri koordinator dan menteri teknis di Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri yang dilantik ini juga pernah membantu Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan terdapat beberapa nama menteri Jokowi yang tetap duduk di jabatan yang sama di pemerintahan Prabowo.

Ditemukan fakta bahwa ada 17 nama menteri Jokowi yang dipakai lagi oleh Prabowo. Dari 17 nama itu ditemukan 12 menteri yang menduduki jabatan lamanya. Sedangkan lima nama yang lain berganti posisi, semisal Pratikno yang dulu sebagai Menteri Sekretaris Negara, kini diamanahkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Yang lebih mengejutkan lagi bukan hanya 17 Menteri Jokowi yang diakomodasi di Kabinet Prabowo tetapi juga munculnya kembali nama  Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di kabinet Prabowo -Gibran Rakabuming Raka.

Luhut batal pensiun lantaran mendapat jabatan baru di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan,  Luhut bisa menduduki dua kursi yaitu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Luhut Panjaitan yang pada era Jokowi dikenal sebagai Menteri Segala Urusan karena banyaknya jabatan yang disandangnya, kali ini sepertinya akan kembali berulang di era pemerintahan Presiden Prabowo -Gibran Rakabuming Raka.

Hadirnya Luhut—dengan rangkap jabatannya—dikhawatirkan akan  memicu risiko pengulangan pola sentralisasi kekuasan yang berlebihan seperti di era Jokowi berkuasa. Pada hal konsentrasi kekuasaan pada satu individu bisa melemahkan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan Luhut, bisa mereduksi peran institusi dan pejabat lainnya. Ini berbahaya bagi perkembangan kebijakan publik yang seharusnya dihasilkan melalui mekanisme yang lebih terbuka dan partisipatif.

Selain itu, penunjukkan Luhut itu memperbesar risiko konflik kepentingan. Apalagi Luhut dikenal memiliki jaringan bisnis keluarga yang luas dan terhubung dengan berbagai proyek besar. Dalam posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, potensi konflik kepentingan ini bisa semakin parah, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan keterlibatan sektor swasta.

Apakah diakomodasinya 17 menteri Jokowi ke dalam Kabinet Merah Putih plus hadirnya kembali Luhut Panjaitan merupakan bagian dari pelaksanaan lima panca wajib yang harus dilaksanakan oleh Prabowo dan pasangannya ?

Ke lima, Lanjutkan Program Kerja Sama dan Hubungan and/or Kemitraan Strategis dengan RRC.

Begitu selesai  menghadiri acara pelantikan menteri di Kabinet Merah Putih pada pukul 10.00 WIB di Istana Negara,Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gerak cepat bertemu dengan Wakil Presiden China Han Zheng di hari pertamanya menjabat sebagai wakil presiden pada hari ini, Senin (21/10).

Pada pertemuan itu, Gibran menerima ucapan selamat atas pelantikannya dari Han Zheng. Gibran menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin baik antara Indonesia dan RRT."Yang jelas, pemerintahan Bapak Prabowo akan berkomitmen melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Terima kasih atas dukungannya, termasuk dalam pembangunan kereta cepat," kata Gibran dalam keterangannya.

Bagi RRC, Indonesia barangkali seperti kelinci gemuk yang gurih dagingnya. Letak Indonesia yang sangat strategis dengan kekayaan alamnya yang melimpah tentu sangat menggoda. Ditambah dengan jumlah penduduk yang banyak dimana tersedia tenaga kerja murah meriah sehingga sangat menjanjikan untuk investasi China di Indonesia.

Kondisi pejabat Indonesia yang mudah dibeli dan dipengaruhi tentu akan sangat menguntungkan bagi mereka. Pejabat Indonesia sibuk mencuri duit negara. Sibuk menggelapkan pajak perusahaan. Sibuk mencari komisi impor daging dan impor-impor lainnya. Segelintir orang asyik menjadi calo investasi asing, termasuk dan terutama investasi RRC. Sebagian pejabat Indonesia memang hanya sibuk memikirkan keuntungan pribadinya saja

Mereka tahu juga bahwa orang Indonesia lebih fokus memikirkan dinasti kekuasaan ketimbang memikirkan masalah pertahanan negara. Itulah sebabnya Pemerintah Indonesia lebih mudah di intervensi karena jiwa nasionalismenya biasanya hanya sebatas dimulut saja.

Banyak proyek besar China ada di Indonesia seperti : Kereta Cepat Bandung ke Jakarta, Pabrik Baterai Listrik di Kawasan Industri Morowali hingga Pengolahan Bijih Nikel di Morowali Sulawesi Tenggara. Semuanya membawa keuntungan berlipat ganda bagi negeri China.

Menurut penilaian Ekonom senior INDEF Almarhum Faisal Basri , program hilirisasi kebanggaan pemerintah Presiden Jokowi dinilai sesat karena hanya menguntungkan China. Menurutnya karena mayoritas pengusaha smelter berasal dari China, maka keuntungan dan nilai tambah yang diraih konsep hilirisasi tersebut masuk ke kantong China.

"Pengusaha 100 persen Tiongkok, ya labanya 100 persen Tiongkok orang perusahaan punya dia. Teknologinya 100 persen Tiongkok, patent fee-nya 100 persen Tiongkok. Modalnya dari Bank China 100 persen, bunganya lari ke China," terang dia.

Dia melanjutkan, industri smelter yang padat modal tersebut terlalu timpang dalam memberikan upah kepada pekerja lokal dan asing, tak tanggung-tanggung bedanya bisa puluhan juta.

"Pekerja Indonesia gajinya rata-rata Rp 7 juta, pekerja China Rp 12-54 juta. Anda hitung 95 persen, nilai tambah itu lari ke China. Indonesia cuma 5 persen tobat, dek, tobat," pungkas Faisal seperti dikutip media.

Lalu apakah langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gerak cepat bertemu dengan Wakil Presiden China Han Zheng di hari pertamanya menjabat sebagai wakil presiden merupakan bagian dari upayanya untuk menjalankan lima panca wajib yang harus dilaksanakan bersama Prabowo ?

Tunduk dan Patuh

Banyak pihak yang merasa heran mengapa Prabowo mau dan tunduk begitu saja kepada tekanan dan intervensi Jokowi, bagai kerbau yang dicucuk hidungnya?. Patut diduga hal ini disebabkan karena Jokowi telah memegang semua Truf Cards 08, di samping rasa "hutang budi politik" Prabowo kepada Jokowi  yang telah menolong dia jadi Presiden ke-8 Indonesia berpasangan dengan anaknya!

Memang harus diakui, dukungan Jokowi ke Prabowo itu tidak gratis karena kompensasinya Prabowo harus menggandeng anak sulungnya menjadi Wakilnya. Suatu beban yang luar biasa beratnya bagi Prabowo tentunya. Karena dalam prosesnya ada yang diduga melanggar Konstitusi,  sehingga muncul isitilah "Anak Haram Konstitusi" yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kalau memang benar saat ini Prabowo sedang disandera oleh Jokowi karena kasus kasus politik dan kasus hukum yang membelitnya. Katakanlah misalnya : Prabowo terbukti ada korupsinya, ada kecurangan yang dilakukan atau bukti bukti pelanggaran etika yang mempermalukannya, tentu rakyat akan memaklumi dan memaafkannya.

Karena sebagian rakyat meyakini betul bahwa sebenarnya yang menjadi pemenang di pemilu 2019 yang lalu adalah Prabowo namun dibajak oleh penguasa yang mengendalikan segalanya. Kalau kemudian di tahun 2024 ini Prabowo telah menang dengan cara curang, maka anggap saja kemenangan saat ini adalah kompensasi telah dirampasnya kemenangannya pada pemilu lima tahun sebelumnya.

Yang barangkali tidak akan bisa dimaafkan oleh rakyat adalah kalau pada akhirnya nanti Prabowo membiarkan atau melindungi Mulyono beserta keluarganya yang telah melakukan banyak pelanggaran hukum dan etika.

Kini rakyat berharap Prabowo dapat melakukan langkah-langkah strategis dan taktis dalam kedudukannya sebagai penguasa baru di Indonesia. Toh Prabowo sudah  terbiasa menghadapi situasi kegentingan pemerintahan, sehingga tidak perlu terlalu berhitung resiko yang bakal muncul ketika harus berseberangan jalan dengan Mulyono, anak dan kroni kroninya.

Dengan posisinya sekarang, Prabowo dapat mengontrol berbagai jaringan kekuasaan dan kekuatan yang sedang bermain saat ini sehingga tidak perlu terlalu kuatir karena rakyat tentu akan mendukungnya.

Perlahan lahan harus terus diupayakan supaya pengaruh dari Mulyono semakin hilang seiring dengan perjalanan masa. Meskipun harus diakui selama berkuasa, Mulyono telah menanam orang orangnya diberbagai level kekuasaan mulai Pusat sampai dengan tingkat Desa plus anaknya yang sekarang menjadi orang kedua di Indonesia.

Tetapi Prabowo dengan kewenangan besar yang ada ditangannya bisa memanfaatkan untuk mengikis sisa sisa kekuasaan Mulyono yang masih ada agar tidak menjadi duri dalam daging yang menghalangi upaya Prabowo mewujudkan mimpinya.

Saat ini pasca pelantikannya, masih membuncah harapan di lingkungan publik terhadap sosok Prabowo yang akan berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Apalagi kalau di cermati masa transisi kepemimpinan yang dilakukan Prabowo beserta visi misinya masih menunjukkan corak pemimpin yang berbeda dengan presiden sebelumnya.

Prabowo berusaha menampilkan sosok pemimpin sosialis di Asia sehingga bergabung  dengan BRICS (Brazil, Russia, China, Afrika Selatan dan India). Dengan menyatakan dirinya sebagai pemimpin sosialis makanya (program) makan siang (bergizi gratis) harus ada.

Tetapi rakyat mulai prihatin dan harap harap cemas karena fokus Prabowo dalam menjalankan agenda keberpihakannya kepada masyaakat mulai tercederai dengan adanya perubahan fokus pemerintahan Prabowo yang semula menginginkan memajukan kesejahteraan rakyat berubah ke arah yang lainnya.  Di duga ada kepentingan individu (pemimpin lama) yang masih mengintervensi pemerintahan Prabowo.

Sebagai contoh mulai muncul lagi statemen kalau IKN akan teruskan menggunakan anggaran negara. Pada hal kita semua tahu bahwa APBN kita dalam kondisi defisit parah sehingga harus ditambal dengan utang untuk menutupinya. Semestinya Prabowo konsisten untuk menjalankan agenda program yang telah dijanjikannya. Yang sudah jelas keberpihakannya kepada rakyat jelata.

Dalam perjalanan kabinet yang baru seumur jagung, rakyat kuatir akan ada blocking yang diarahkan secara sangat sublime oleh Presiden sebelumnya. Karena harus dimaklumi ada 17 Menteri di kabinet Merah Putih yang telah menjabat di era sebelumnya. Dengan komposisi seperti ini ditambah dengan keberadaan aparat dan birokrat yang telah di “kondisikan”, Mulyono dimungkinkan bisa terus mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo meskipun secara formal ia telah kehilangan kursinya.

Dengan modal “menanam” orang yang telah dilakukan selama 10 tahun berkuasa, bisa menjadi modal dasar Mulyono untuk melakukan bargaining, tukar tambah dengan Prabowo. Tetapi sekali lagi Prabowo harusnya mempunyai sikap untuk teguh pendiriannya dengan mengabaikan itu semua.

Dalam waktu dekat sebaiknya ada langkah langkah nyata untuk pembenahan kedepannya. Para Menteri dan Wakil Menteri yang telah di gembleng di Magelang dalam perjalannya nanti bisa segera dievaluasi kinerjanya.

Mereka yang tidak sejalan atau tidak memenuhi target kerja seperti yang telah direncanakan sebelumnya bisa langsung direshuffle posisinya. Semua ini perlu dilakukan agar visi misi pembangunannya tetap berjalan dengan sebaik baiknya. Juga penting untuk menghapus stigma bahwa kabinet Prabowo sama dengan kabinet Jokowi jilid tiga.