Nawaitu Redaksi

Menguji Kepemimpinan Presiden Prabowo & Besarnya Tuntutan Rakyat

Minggu, 27/10/2024 00:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Ist).

Presiden Prabowo Subianto (Ist).

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah dan Presiden silih berganti mengikuti hasil pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, ada harapan rakyat agar kelak pemimpin yang terpilih bisa mewujudkan mimpi. Yaitu mimpi  rakyat untuk bisa hidup aman dan hidup sejahtera sesuai dengan cita cita para pendiri NKRI.

Namun mimpi mimpi tersebut hingga saat ini, meskipun sudah tujuh kali pergantian presiden, belum juga bisa tercapai. Masih banyak orang miskin di negeri ini ditengah kekayaan alam (SDA) tersebar di senatero negeri.

Kini harapan itu kembali hadir dengan terpilihnya Prabowo Subianto yang menjadi nakoda baru perjalanan bangsa ini. Harapan rakyat yang sudah lama sekali ingin diwujudkan setelah puluhan tahun hanya menjadi sebuah mimpi.

Namun harapan untuk mewujudkan semua mimpi tersebut bukan jalan mudah bagi Prabowo karena harus dilalui dengan jalan berliku penuh onak dan duri. Untuk menakodai NKRI, saat ini Prabowo harus menerima warisan kurang menyenangkan dari pemerintah Jokowi.

Warisan kurang menyenangkan apakah yang saat ini harus diterima oleh Prabowo dari Jokowi ?. Apa kira kira strategi dan jurus pamungkas Prabowo untuk mewujudkan mimpi rakyat Indonesia yang notabene juga menjadi mimpi para pendiri negeri ini ?.

Warisan Itu

Presiden terpilih Prabowo Subianto minta diberikan waktu untuk membuktikan bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyebut kesejahteraan ini termasuk kepada pihak yang tidak memilih Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

"Beri kita waktu, beri kita 3, 4 tahun, kita akan buktikan rakyat yang tidak memilih kita, kita akan membuktikan, kita akan membawa kebaikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024).

Masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, fasilitas kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sejahtera diartikan tenteram, senang, dan sehat sentosa. Sehingga kehidupan sejahtera ditandai dengan tercukupinya kebutuhan akan sandang, pangan dan dan papan serta keamanan bagi seluruh warga bangsa

Namun untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera tersebut Pemerintahan Prabowo diwarisi kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan dari pemerintah sebelumnya. Presiden Joko Widodo telah mewariskan `gunung utang` kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pembayaran bunga utang pemerintah membengkak jumlahnya sehingga menjadi peningkatan terbesar sejak 2022. Bahkan, (pembayaran bunga utang) lebih besar dari belanja pegawai di tahun 2022.

Di tahun 2025 nanti, pemerintah Prabowo dihadapkan dengan pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun. Rinciannya, Rp705,5 triliun dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun lainnya berupa pinjaman.

`Gunung utang` tersebut belum termasuk bunganya, yang pada 2025 menembus Rp552,85 triliun. Jika ditotal, utang jatuh tempo dan bunga yang harus dibayar Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden adalah Rp1.353,1 triliun.

Pembayaran utang jatuh tempo di 2026-2029 juga tak kalah besar. Rinciannya, Rp803,19 triliun di 2026, yang belum termasuk bunga.Kemudian, Pemerintah Indonesia harus membayar Rp802,61 triliun pada 2027, Rp719,81 triliun di 2028, dan utang jatuh tempo senilai Rp632,3 triliun pada 2029 atau akhir masa jabatan Prabowo Subianto.

Kewajiban pembayaran utang yang melonjak pada tahun depan menyebabkan ruang fiskal dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pemerintah pusat disebut makin terbatas saja. Fenomena ini menjadi warisan buruk peninggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto.

Akibatnya, alokasi anggaran belanja negara RAPBN 2025 untuk Kementerian/Lembaga (K/L) makin menurun dibandingkan belanja untuk non K/L. Researcher, Center of Industry, Trade and Investment Indef, Ariyo D. P Irhama mengatakan belanja non K/L biasanya dialokasikan pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, serta belanja lain terkait pelayanan umum pemerintahan.

"Hal ini juga yang membuat ruang fiskal untuk 2025 ini makin terbatas untuk periode pemerintahan yang baru, dan menjadi warisan yang buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk kepemimpinan Pak Prabowo," kata Ariyo dalam diskusi publik, Minggu (18/8/2024).

Kebijakan Yang Pro Rakyat Sangat Dinantikan

Kondisi APBN di tahun 2025 yang memprihatinkan tersebut harus ditambah dengan keharusan pengeluaran anggaran untuk operasional kabinet gemuk. Belum lagi belanja belanja untuk program prioritas pasangan Prabowo-Gibran seperti makan siang bergizi gratis yang menjadi andalannya.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah darimana uangnya ? Apakah harus menarik utang lagi untuk menutupi kekurangannya ?. Sampai disini sebenarnya rakyat berharap pemerintah tidak harus melakoni cara gampang dapat uang dengan cara mengutang apalagi dari mancanegara.

Masyarakat sangat berharap  Pemerintah Prabowo mampu mengimplementasikan  UUD 1945 dalam konteks  pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).  Sesuai dengan amanat konstitusi khususnya Pasal 33, yang memberikan peran besar penguasaan sumberdaya alam  kepada penguasaan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejauh ini permasalahan penguasaan SDA misalnya batubara masih dikuasai oleh korporasi swasta dalam negeri dan mancanegara sehingga dihilir produksinya, negara dan konsumen yang dirugikan oleh permainan harganya.

Oleh karena itu pemerintah Prabowo sangat diharapkan untuk menjalankan sistem ekonomi kerakyatan yang diletakkan dasarnya oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 UUD 1945 semakin ditinggalkan pengamalannya. Kondisi ini telah menyebabkan kehidupan rakyat pada umumnya jauh dari kata sejahtera.

Dengan kewenangan besar yang dimilikinya selaku Presiden, Prabowo diharapkan mampu mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan sebagai basis perjuangannya.

Seperti yang tertuang dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra, partai ini bertekad memperjuangkan ekonomi kerakyatan berdasar pada UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), sebagai ruh dari setiap kebijakan ekonomi yang dijadikan acuannya.

Karena itu kepemilikan negara terhadap alat alat perekonomian dan kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dipertahankan, dan diusahakan pengembalian seluruh alat-alat perekonomian dan kekayaan yang telah berpindah kepemilikan terutama yang erat kaitannya dengan keamanan negara.

Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Prabowo harus mengembangkan koperasi sebagai bangunan ekonomi yang ideal pada dataran mikro dan makro.Koperasi merupakan soko guru perekonomian, sebagai prinsip dasar susunan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan bentuk nyata dari usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi harus dihidupkan dan digerakkan sebagai usaha bersama untuk kesejahteraan bersama.

Sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri diutamakan antara lain dengan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan negara. Karena itu, Pemerintah Prabowo perlu renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat Indonesia dan sebagainya.

Bagaimanapun rakyat Indonesia  tidak akan bisa hidup sejahtera selama kekayaan SDA-nya di jarah sedemikian rupa sehingga tidak berimbas pada upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyar Indonesia. Pada hal potensi kekayaan itu sungguh luar biasa besarnya.

Indonesia merupakan produsen tembaga ke-9 terbesar di dunia. Urutan ke-13 produsen bauxite di dunia serta urutan ke-2 produksi timah di dunia.Urutan ke-6 produksi emas di dunia. Urutan ke-16 produksi perak di dunia.

Urutan ke-11 produksi gas alam di dunia. Urutan ke-4 produsen batu bara di dunia. Produksi CPO (minyak sawit) terbesar atau urutan 1 di dunia.Urutan ke-8 penghasil kertas di dunia. Urutan ke-22 penghasil minyak di dunia. Urutan ke-2 produsen kayu di dunia, dan lain sebagainya.

Indonesia memiliki cadangan besar dalam gas alam, batu bara, minyak, tembaga, emas, timah, bauxite, nikel, timber, serta kekayaan hayati dan biodiversitas yang luar biasa.

Pendek kata, Indonesia ini dalam hal sumber daya alam adalah negara dengan kekayaan alam terlengkap di dunia. Kondisi ini tentu saja patut kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bangsa Indonesia.

Besarnya potensi pendapatan Negara dari sektor SDA pernah di ungkap oleh Abraham Samad,mantan Ketua KPK. Dalam kesempatan berpidato di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark Jakarta tahun 2013 lalu, Mantan Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan bahwa potensi pendapatan negara dari sektor SDA bisa mencapai Rp 7.200 triliun setiap tahunnya.

Bahkan bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel pada setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun jumlahnya.“Dengan jumlah sebesar ini, Indonesia bisa bebas utang dan apabila dana sebesar itu dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," begitu katanya.

Kiranya Prabowo sudah begitu lama memimpikan rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera dengan modal kekayaan alam yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam buku yang ditulisnya dibawah judul :”paradoks Indonesia”.

Kini Prabowo dan pemerintahannya sudah bukan lagi sekadar mempunyai gagasan untuk bagaimana mewujudkan rakyat Indonesia sejahtera tetapi kewenangan/ kekuasaan telah diberikan kepadanya. Ketika kekuasaan itu sudah ditangan maka saat itulah ujian untuk bisa membuktikannya.

Dalam kaitan tersebut, Ekonom Senior INDEF Faisal Basri sebelum meninggal dunia pernah memberikan bocoran `pohon duit` yang bisa digoyang presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk membiayai program pemerintahannya.

Pertama, batu bara. Faisal menyarankan Prabowo memungut windfall profit tax untuk komoditas batu bara. Opsi ini ia sebut lebih cuan ketimbang mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Kalau kita menaikkan PPN jadi 12 persen, paling nambah Rp50 triliun, tapi kalau kita (pungut) windfall tax Rp250 triliun kita bisa dapat," ucapnya usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Coba Anda bayangkan 2022 penerimaan negara dari ekspor HS27 (mineral) itu adalah terbesar batu bara macam-macam, itu Rp1.000 triliun. Kalau dikenakan windfall tax profit 25 persen saja, itu sudah dapat Rp250 triliun sambung Faisal.

Kedua, BUMN. Ia menyoroti tata kelola BUMN yang perlu diperbaiki supaya memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Faisal mengatakan 90 persen lebih keuntungan perusahaan pelat merah hanya ditopang oleh 10 BUMN.

Padahal, pemerintah terus menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) yang jumlahnya tak main-main. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya yang baru-baru ini mengusulkan PMN Rp44,24 triliun untuk 16 BUMN di 2025.

Menurutnya ini harus diperbaiki supaya kontribusi mereka ke negara bisa ditingkatkan."Jadi, (setoran) dividen dan (pemberian) PMN bersama. Praktis, kontribusi buat negara kecil sekali," kritik Faisal soal tata kelola BUMN.

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Faisal Basri menyebut ini bisa didapat andai sejumlah kebocoran bisa ditambal.Ia mencontohkan bagaimana negara sempat kecolongan ekspor ilegal bijih nikel. Menurutnya, ini seharusnya bisa menambah pendapatan negara.

"Sumber-sumber PNBP lain, penerimaan pajak lainnya, seperti misalnya penyelundupan yang hilang itu 5,6 juta ton bijih nikel diekspor ilegal. Gak bayar royalti. Illegal mining, ilegal segala macam, itu kan sumber-sumber penerimaan negara yang hilang," tegasnya.

Keempat, efisiensi subsidi yang selama ini tak tepat sasaran. Ia menekankan ketidaktepatan gelontoran uang negara untuk subsidi itu terjadi di beberapa titik, mulai dari BBM hingga pupuk.Itu yang harus diperbaiki Prabowo supaya anggaran negara bisa makin efisien dan bisa digunakan untuk membiayai programnya.

Kita semua sebagai rakyat Indonesia tentunya menunggu gebrakan, langkah langkah kebijakan Prabowo untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaaan SDA untuk kesejahteraan rakyatnya. Tidak ada lagi peluang untuk berkilah karena kekuasaan sudah ada ditangan tinggal bagaimana merealisasikannya.

Itulah salah satu harapan besar rakyat Indonesia kepada pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka untuk menjadikan rakyat Indonesia hidup sejahtera. Semua itu diharapkan bisa diwujudkan agar segala hal yang pernah dijanjikan atau di suarakan ketika belum berkuasa tidak sekadar hanya “omon omon” saja.

 

(Warta Wartawati\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar