Sejumlah Calon Menteri Ramai Datangi Kediaman Prabowo di Kertanegara

Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mengumpulkan tim hukum di kediamannya Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa malam (23/4/2024). Pertemuan juga dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengaku sengaja mengumpulkan tim hukumnya untuk menyampaikan terima kasih karena telah bekerja keras saat mengurus perkara sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri mendatangi rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Berdasarkan pantauan, sejumlah calon menteri yang hadir dengan menggunakan batik itu disambut oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco. Beberapa tokoh yang tampak sudah hadir di antaranya, politikus Gerindra Prasetyo Hadi, Fadli Zon, dan Sugiono. Selain itu tampak juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto dan eks politikus PDIP Maruarar Sirait.
Selain itu, ada juga mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), politikus Golkar Nusron Wahid dan Wihaji. Tampak juga politikus Demokrat Teuku Rifky Harsya, eks Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan pengusaha Widiyanti Putri Wardhana.
Sebelumnya, Dasco mengatakan pemanggilan tokoh ke rumah Prabowo itu dalam rangka finalisasi para calon menteri yang akan berada di kabinet.
"Ya, rencananya seperti itu akan diundang para calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu tapi finalisasinya adalah hari ini," jelas Dasco di Kompleks Parlemen dilansir dari CNN Indonesia.
Dasco menegaskan para calon menteri yang dipanggil belum tentu akan dilantik dan mengisi kabinet yang akan datang. Ia menyebut para calon menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo akan ditentukan berdasarkan hasil pertemuan.
"Nah, finalisasinya setelah hasil pertemuan kira-kira begitu," tutur dia.
Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen pada 20 Oktober. ***
Komentar