Jokowi Blak-blakan Ungkap Cerita Dengar Bisikan Akan Digulingkan

Jum'at, 20/09/2024 11:43 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Dok.Golkar)

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Dok.Golkar)

Jakarta, law-justice.co - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengaku sempat mendapatkan peringatan bisa digulingkan hingga Papua bisa lepas dari NKRI ketika hendak mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia pada 2018 lalu.

"Bahkan waktu akan ambil Freeport saja banyak yang membisiki ke saya, `Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak hati-hati Bapak bisa digulingkan. Pak hati-hati`. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang," kata Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/9) dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Proses penggulingan atau pemakzulan presiden diatur dalam UUD 1945 dengan catatan terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya; Melakukan perbuatan tercela; Apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A).

Setelah pemakzulan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2001 lalu, tata cara menggulingkan presiden dibuat lebih rumit atau prosesnya lebih panjang bila dikaitkan karena pelanggaran hukum hingga perbuatan tercela.

Secara sederhana, semua itu berawal dari keputusan paripurna DPR untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

Putusan MK--apabila mengabulkan atau menerima pendapat DPR-- kemudian dilanjutkan sidang paripurna anggota dewan untuk dilanjutkan ke MPR. MPR kemudian harus menggelar sidang paripurna, serta presiden dan/atau wakil presiden diberi ruang untuk melakukan pembelaan.

Terkait Freeport, Jokowi mengatakan dulu Indonesia hanya memiliki 9 persen saham di perusahaan tambang raksasa yang beroperasi di Papua tersebut. Kini, sambungnya, Indonesia sudah memiliki 51 persen dan sebentar lagi akan menjadi 61 persen.

"Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih `wah Freeport`, itu sudah milik Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut selama 55 tahun beroperasi, Freeport tidak pernah mau untuk membangun smelter. Dalam operasinya, kata Jokowi, Freeport tidak hanya menemukan dan mengolah tembaga melainkan emas yang nilainya lebih tinggi.

Dia memprediksi emas yang dihasilkan di Freeport Papua dalam setahun kemungkinan berjumlah 40-50 ton. Oleh sebab itu, dia menilai Indonesia perlu melakukan hilirisasi melalui Smelter Freeport di Gresik.

"Nah, nanti kita punya Smelter sendiri di Gresik. [Nanti] tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari Tanah Air Indonesia selama 50-an tahun," ujar Jokowi yang akan mengakhiri masa kepresidenannya pada Oktober mendatang.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar