Defisit Kas Negara Kian Melebar, per Juli 2024 Capai Rp 93,4 Triliun

Jakarta, law-justice.co - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar hingga Juli 2024. Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang tertekan, namun belanja negara tumbuh pesat. 

Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengatakan, hingga akhir Juli 2024, APBN mencatat defisit sebesar Rp 93,4 triliun. Nilai ini setara dengan 0,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai defisit kas negara melebar dari bulan sebelumnya. 

Tercatat defisit APBN bertambah sekitar Rp 16,1 triliun dari Juni 2024 yang mencapai Rp 77,3 triliun. 

"Dari total postur, bulan Juli kita mengalami defisit Rp 93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa (13/8/2024). 

Defisit anggaran selaras dengan realisasi pendapatan negara yang terkontraksi. Tercatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.545,4 triliun, turun 4,3 persen dari tahun lalu. 

Walaupun menurun, Sri Mulyani bilang, laju kontraksi pendapatan negara mulai membaik. Tercatat pada Juni 2024, pendapatan negara turun lebih dalam, yakni sebesar 6,2 persen secara tahunan.

 "(Penurunan pendapatan) jauh lebih kecil dari growth negative bulan lalu yang sekitar 6 persen. Jadi ini sudah mulai membaik, sekarang negative growth-nya mengecil di 4,3 persen," jelasnya dilansir dari Kompas.

Di sisi lain, belanja negara masih tumbuh pesat. Sri Mulyani melaporkan, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.638,8 triliun, melesat 12,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

 "Ini artinya kita sudah membelanjakan 49,3 persen dari pagu," kata dia.

Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer atau total pendapatan dikurangi belanja negara tanpa menghitung belanja bunga utang, mencatat surplus Rp 179,3 triliun. 

Meskipun defisit APBN semakin melebar, Sri Mulyani menyebutkan, hal itu sudah sesuai dengan perhitungan pemerintah. Pasalnya, APBN 2024 memang disiapkan mengalami defisit, yakni sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB.***