Gara-gara Blok Medan, Terungkap Hilirisasi & Nawacita Palsu Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Di ujung masa kekuasaaannya, skandal yang diduga melibatkan Presiden Jokowi dan keluarganya semakin terkuak saja. Satu persatu mereka yang selama ini takut untuk bersuara, sudah  mulai berani angkat bicara. Mungkin dalam pikirannya, toh sebentar lagi Jokowi akan lengser juga.Sehingga mereka berani untuk menyampaikan informasi yang selama ini mungkin dipendamnya.

Diantara yang belakangan berani bersuara adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili dan Mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK). Kedua orang ini berani menyebut istilah Blok Medan yang ditujukan ke menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang saat ini menjadi Walikota Medan, Sumatera Utara. Istilah itu muncul dalam persidangan kasus suap Mantan Gubernur Maluku Utara, AGK pada Rabu, 31 Juli 2024.

Abdul Gani Kasuba dalam persidangan tersebut bahkan mengungkap istilah Blok Medan itu sering dipakai untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) blok tambang milik Kahiyang Ayu putri Presiden yang sekarang berkuasa."Itu milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby," ujar AGK.

Seperti apa modus operandi anak Jokowi dan menantunya yang berusaha mendapatkan IUP Nikel anak dan mantu Jokowi di Halmahera ?. Mengapa terkuaknya skandal Blok Medan ini bisa menjadi indikasi kepalsuan nawacita ala Jokowi lewat hilirisasi yang selama ini menjadi kebanggaannya ?

Modus Operandi

Modus operandi anak dan mantu Jokowi untuk mendapatkan IUP tambang nikel diungkap oleh AGK yang mengakui mengakui terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan milik Kahiyang dan Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi di Halmahera.

Untuk memuluskan IUP anak dan mantu Presiden, AGK mengakui, sempat berkunjung ke Medan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka pengaturan izin usaha. Perihal pertemuan di Medan juga di ceritakan oleh Suryanto Andili Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara.

Suryanto mengaku, sebelumnya, untuk memuluskan perijinan usaha pertambangan milik Bobby Nasution, ia sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan Sumatera Utara. Ia datang ke Medan menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan yang berhalangan menghadirinya.

Pertemuan tersebut juga turut dihadiri ketua dewan pengurus Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif dan anak AGK, Nazla Kasuba. Keduanya diketahui merupakan pemegang saham utama pada PT Prisma Lestari, perusahaan tambang nikel di Weda Tengah, Halmahera Tengah. Perusahaan ini menambang di lahan seluas 1.229 hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tahun 2008.

Suryanto mengatakan, Muhaimin yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sangat paham istilah "Blok Medan" di Halmahera Timur. Menurutnya, agar kode Blok Medan makin terang terbaca, sebaiknya Muhaimin diminta untuk menjelaskannya.

Seperti diketahui, istilah "Blok Medan" dibenarkan dalam kesaksian tersangka lainnya, yakni Suryanto Andili Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara. Dia mengatakan, AGK menggunakan kode ‘Blok Medan’ untuk menekan Bupati Halmahera Timur agar memuluskan pengurusan izin tambang diwilyahnya. Yaitu IUP yang diduga melibatkan anak dan mantu Presiden yang sekarang berkuasa.

Bisa dibayangkan bagaiman pengaruh nama penguasa Indonesia itu bagi pejabat daerah yang berwenang menanganani ijin tambang diwilayahnya. Tentunya akan sulit untuk menolaknya kalau yang mengajukan IUP adalah anak atau menantu orang yang berpengaruh karena hampir pasti akan ada konsekuensinya kalau sampai berani menolaknya.

Jika fenomena yang dikemukakan diatas benar tentunya penegak hukum harus segera bergerak untuk menyelidikinya . Kejagung atau KPK tidak boleh berpangku tangan membiarkan kolusi itu terjadi diantara pengusaha dan pejabat negara. Membiarkan praktek praktek seperti ini terjadi  maka sama halnya dengan membenarkan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme semakin merajalela di Indonesia yang dipelopori lingkar keluarga istana.

Memang sudah jamak terdengar adanya modus memanfaatkan pengaruh orang berkuasa untuk melicinkan bisnisnya biasa dilakukan oleh lingkar keluarga penguasa. Mereka berusaha memanfaatkan pengaruh orang berkuasa untuk menekan pihak lainnya demi kepentingan bisnisnya. Kongkalikong antara pelaku ekonomi dan aktor politik serta penguasa ini telah melahirkan tatanan ekonomi yang hanya menguntungkan kepentingan diri dan kelompok, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat pada umumnya. Inilah banalitas kebijakan ekonomi yang masih mengganggu kemajuan bangsa Indonesia yang musti mendapat perhatian serius dari kita semua.  

Apakah dengan begitu keluarga penguasa tidak boleh berbisnis untuk menjaga potensi penyelewengan yang akan dilakukannya ?. Dalam kaitan ini mantan Presiden SBY di Istana Negara pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 yang telah lalu, dalam pidatonya pernah mengatakan bahwa “Tidak adil dan tidak boleh menghalang-halangi bisnis keluarga pejabat karena mereka punya hak untuk membuka usaha. Yang penting jangan melanggar aturan” yang ada.

Sehingga  keluarga penguasa atau pejabat boleh saja buka usaha, apalagi jika semenjak sedari dulu sebelum menjabat sebagai pejabat negara memang keluarganya sudah menjalankan usahanya. Sekalipun begitu, ada juga beberapa kalangan yang berpendapat  bahwa bisnis keluarga pejabat negara itu ada potensi kerawanan akibat dari timbulnya konflik kepentingan di dalamnya.

Potensi kerawanan semakin menguat apabila keluarganya itu baru memulai kegiatan bisnisnya setelah yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat Negara. Selain dari pada itu, kerawanan juga dapat timbul apabila kegiatan bisnis keluarganya itu berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

Siapa yang bisa menjamin, keluarga penguasa yang berbisnis tidak memanfaatkan pengaruh keluarganya yang berkuasa. Rasanya prinsip aji mumpung selalu mereka manfaatkan untuk mengeruk keuntungan dalam menjalankan bisnisnya. Mumpung keluarganya ada yang menjadi pejabat atau penguasa mereka memanfaatkannya untuk kepentingannya. Sebuah praktek kekuasaan yang sarat dengan potensi pelanggaran hukum dan etika tapi hukum biasanya tumpul menghadapinya.

Fenomena terkuaknya kasus anak dan mantu Jokowi dalam IUP nikel di Halmahera bisa jadi hanya salah satu kasus yang kebetulan sedang terkuak karena nyanyian Kasuba. Bisa jadi banyak kasus lain yang belum terungkap karena belum ada yang berani angkat bicara. Yang jelas semakin hari ketika kursi kekuasaan Jokowi semakin mendekati masa akhirnya, skandal skandal baru nampaknya akan semakin banyak terbuka.

Hal ini seperti disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam menanggapi isu skandal izin tambang yang melibatkan anak serta menantu Jokowi dengan kode Blok Medan-nya, sebagaimana diungkap terdakwa kasus korupsi Abdul Gani Kasuba.

“Sekali lagi berlaku prinsip bahwa, begitu genggaman kekuasaan makin melemah, maka orang makin berani untuk membongkar skandal atau kasus-kasus yang selama ini berupaya untuk diselundupkan. Seolah-olah itu tidak layak untuk diberitakan,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube Rocky Gerung Official, Minggu (4/8)/24) seperti dikutip oleh media.

Nawacita Palsu

Terkuaknya skandal IUP nikel anak dan mantu Jokowi di Halmahera ternyata ikut menguliti jargon dari Jokowi yang selama ini menjadi kebanggaannya yaitu program hilirisasi yang selalu menjadi andalannya.

Dalam berbagai kesempatan kita sering mendengar ungkapan dari Presiden Jokowi yang menekankan bahwa hilirisasi industri menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Pernyataan seperti itu misalnya seperti disampaikan Presiden pada Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masa bakti tahun 2023-2028, Senin (31/07/2023), di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta.

Presiden mengatakan, hilirisasi telah menciptakan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia, di antaranya membuka banyak lapangan  kerja bagi rakyat Indonesia.“Di Sulteng, sebelum hilirisasi, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut di dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi, menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng,” ujarnya seperti dikutip media.

Selain itu, hilirisasi juga memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara. Dulu pada tahun 2014 sampai 2015, menurut Presiden pemerintah menghasilkan kurang lebih Rp31 triliun dari ekspor bahan mentah.“Setelah hilirisasi, menjadi Rp510 triliun. Kembali lagi, dari USD2,1 billion melompat menjadi USD33,8 billion. Jadi, melompatnya berapa kali?. Ini baru beberapa turunan saja,” lanjutnya.

Ternyata bukan hanya Jokowi saja yang begitu bangga menjual program hilirisasi sebagai sarana untuk kemajuan ekonomi bangsa. Anak Jokowi sendiri yaitu Gibran Rakabung Raka tak mau kalah dengan Bapaknya. Kita tentu masih ingat ketika Gibran , dalam beberapa kali Debat Cawapres 2024, selalu mengangkat isu kampanye hlirisasi nikel sebagai jualannya.  Saat itu banyak orang, baik yang awam maupun berpengetahuan, begitu takjub dengan kampanye hilirisasi nikel yang awalnya dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diteruskan oleh putranya.

"Jokowi hebat, Gibran cerdas, mereka berdua benar-benar akan membawa Indonesia menuju era kemajuannya. Pantas saja Jerman atau Uni Eropa pun dilawan oleh Jokowi yang dianggap merintangi proyek hilirisasi nikel ini," begitu mungkin yang ada di benak banyak orang menanggapi stetemen Bapak dan anaknya.

Beberap pengamat menyebut, program hilirasi sebagai bentuk nyata implementasi nawacita Jokowi jilid II. Seperti yang pernah disampaikan oleh mantan Ketua Umum PPP Rommahurmuziy dalam sebuah pernyataannya.Dalam kesempatan menjadi pembicara di acara halalbihalal alumni Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung,Rommahurmuziy atau Rommy membeberkan visi dari program Nawacita II dari Jokowi untuk periode keduanya.

"Nawacita II akan lebih banyak fokus pada hilirisasi industri dan teknologi berbasis sumberdaya. Ini adalah jawaban dariwhats next after infrastructure (apa kelanjutan dari pembangunan infrastruktur)," kata Rommy dalam rilisnya tangal (11/8/2018) seperti dikutip media.

Untuk diketahui, Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia,  Nawacita pernah disusun oleh PDIP dan merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden yang di usungnya.

Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Hilirisasi yang disebut sebut sebagai bagian dari implementasi Nawacita jilid 2 Jokowi tentu mendapatkan apresiasi dan harapan dari rakyat Indonesia yang ingin Indonesia mandiri dari sisi ekonomi dengan mengandalkan kekuataan dan kekayaan sumberdaya alamnya.

Hilirisasi nikel misalnya dianggap sebagai ide cerdas dan jenius yang diharapkan akan berimbas pada kemajuan ekonomi negara yang ujung ujung bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Kampanye hilirisasi nikel telah membangkitkan gelora emosi nasionalisme, membangkitkan militansi juang dan rasa patriotisme yang penuh semangat kepahlawanan, membawa orang pada ingatan terhadap sosok pahlawan besar, proklamator tercinta Bung Karno yang selalu menekankan pentingnya kemandirian bangsa

Tetapi terkuaknya kasus IUP nikel di Halmahera yang diduga melibatkan anak dan mantu presiden  telah membuyarkan semuanya. Dan ternyata sangat patut diduga kampanye hilirisasi nikel yang tempo hari menjadi andalan utama kampanye Presiden yang sekarang berkuasa hanya sekadar kedok dan kamuflase belaka. Ternyata dibalik program hilirisasi diduga ada muatan kepentingan pribadi dan keluarga istana. Jika ini benar adanya maka akan menjadi hal yang haram dalam tinjauan etika berpolitik dan bernegara.

Bukan hanya itu saja, dibalik terkuaknya dugaan kongkalingkong keluarganya IUP nikel untuk anak dan mantu Presiden telah membuka memori publik tentang kasus kasus lainnya seputar bisnis nikel di Sulawesi dan Halmahera.

Seperti yang pernah diungkap oleh Faisal Basri Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dengan gamblang ia pernah membeberkan fakta dan data terkait hilirisasi tambang, khususnya komoditas nikel yang begitu dibangga banggakan oleh pemerintah yang sekarang berkuasa.

Menutur Faisal, hilirisasi nikel di Indonesia hanya menguntungkan industrialisasi China. Dia mengatakan bahwa angka yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa RI sukses meraup Rp 510 triliun dari hilirisasi nikel tidak jelas juntrungannya.

"Lalu, dari mana angka Rp510 triliun? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah US$27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per US$, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) setara dengan Rp413,9 triliun," beber Faisal seperti dikutip media.

Selai itu dalam sebuah podcastnya, Faisal Basri  juga pernah membbongkar pejabat yang terlibat penyeludupan nikel 5.3 juta ton ke China.Menurut Faisal, penyeludupan terjadi pada kurun waktu 2020 hingga 2022. Dalam kurun waktu tersebut pemerintah Indonesia telah melarang nikel di ekspor ke mencanegara.  Tetapi ternyata dari hasil penelusuran yang dilakukannya terdapat laporan dari WTO,  yang mengabarkan adanya  impor nikel yang masuk ke China dari Indonesia sebanyak 5.3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022,” terangnya di podcast @gurugembul.

“Ini merupakan penyeludupan karena pada saat itu ekspor dilarang dan penyeludup itu petinggi-petinggi, di antaranya Airlangga Hartarto dan Bobby Nasution yang merupakan mantu Jokowi,” tambahnya.

Informasi yang diungkap oleh Faisal Basri tersebut sejalan dengan data yang diungkapkan oleh Yulian Gunhar selaku Anggota Komisi VII DPR RI  pada  tahun  2023. Saat itu Yulian  mengungkapkan bahwa pemerintah kecolongan 5.3 juta ton bijih Nikel diekspor ilegal ke China. Akan tetapi hingga saat ini tindak lanjut pengusutan kasus penyeludupan bijih nikel tersebut tak kunjung ada kabarnya.

Dengan mencermati serangkaian fakta dan informasi terkait dengan penambangan nikel menyusul keluarnya IUP untuk anak dan mantu Presiden, telah membuka kotak pandora akan permasalahan tambang nikel yang diduga kuat melibatkan keluarga istana.

Adanya bisnis keluarga istana dibalik program hilirisasi nikel telah menguatkan dugaan bahwa jargon kampanye nawacita yang di gembar gembokan oleh Jokowi dan anaknya ternyata diduga ada misi terselubungnya. Hilirisasi yang digadang gadang sebagai salah satu implementasi semangat nawacita ternyata palsu belaka. Ada agenda tersembunyi disana yaitu untuk kepentingan keluarga istana dan kroni kroninya.Apakah memang begitu kenyataannya ?.

Untuk meminimalisir kabar simpang siur yang semakin menambah publik penasasaran seyogyanya Kejagung atau KPK harus segera sigap menyeledidiki dan menengakkan hukumnya. Diamnya dua lembaga ini justru akan menambah keyakinan publik mengenai kebenaran kabar adanya kongkalingkong keluarnya IUP nikel untuk anak dan mantu presiden yang sekarang berkuasa dengan cara melanyalahi ketentuan hukum dan etika. Menggenaskan sekali  ya…?