Amien Rais Kaget Muhammadiyah Terima Izin Konsesi Tambang dari Jokowi

Minggu, 28/07/2024 05:39 WIB
PDIP Sentil Amien Rais Soal Permainan Rezim Seusai Partai Ummat Tak Lolos Verifikasi. (Istimewa).

PDIP Sentil Amien Rais Soal Permainan Rezim Seusai Partai Ummat Tak Lolos Verifikasi. (Istimewa).

Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Mohammad Amien Rais mengaku kaget usai mendengar kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima tawaran mengelola tambang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menganggap tawaran tambang bagaikan racun berbisa bagi ormas keagamaan.

"Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang penuh racun dan bisa," kata Amien Rais melalui postingan akun Instagram pribadinya @amienraisofficial, Sabtu (27/7/2024).

Menurutnya Muhammadiyah belum terlambat untuk sembuh dari racun yang akan menggerogoti tubuh ormas Islam itu. Caranya menolak pemberian pengelolaan tambang tersebut.

"Namun karena kepincut dengan keduniaan akhirnya kail berbahaya itu ditelan oleh Muhamadiyah. Kalau Muhamadiyah mau kail beracun yang pasti akan merusak Muhamadiyah itu, masih bisa dimuntahkan kembali," ujar Amien Rais.

Dia menganggap argumen Anwar Abbas kalau Muhammadiyah akan menjadi pemain tambang yang tidak akan merusak lingkungan, itu sebuah celotehan yang menghina akal sehat. Sebab dunia pertambangan diisi oleh mafia yang tak bermoral.

"Mengapa? Pertambangan di mana saja pasti merusak lingkungan sampai tahapan menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan Kembali. Apalagi dunia pertambangan itu dunia yang ganas, dan para pemainnya Sebagian adalah bandit-bandit tanpa moral," kata tokoh reformasi itu.

Amien menegaskan, sebaiknya PP Muhammadiyah segera menggelar sidang tanwir. Jadi sidang tanwir adalah lembaga tertinggi setelah muktamar Muhammadiyah.

"Kalau muktamar itu terlalu berat dan terlalu pendek waktunya. Undang seluruh ketua dan ketua ortonom, saya yakin setelah sidang tanwir, akan dicabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap pertambangan itu," tutupnya.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar