Kejanggalan Impor Beras Diungkap, PEPS: Bapanas-Bulog Setop Berkelit!

Kamis, 11/07/2024 08:47 WIB
Dukung Buwas Bongkar 2 Menteri di Balik Rencana Impor Beras , foto:oke.zone.com

Dukung Buwas Bongkar 2 Menteri di Balik Rencana Impor Beras , foto:oke.zone.com

Jakarta, law-justice.co - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyatakan bahwa dugaan mark up atau penggelembungan harga impor beras sebenarnya mudah ditelusuri oleh publik, hal ini cukup kasat mata.

Oleh sebab itu, dia meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog untuk jangan lagi berkelit terkait hal itu.

Kata dia, jika melihat laporan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor beras pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dolar Amerika Serikat (AS). Artinya, realisasi harga impor beras di bulan Maret 2024 mencapai 655 dolar AS per ton.

"Realisasi harga impor beras ini jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang hanya menawarkan 538 dolar AS per ton, atau lebih murah 117 dolar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog," ujarnya seperti melansir inilah.com.

Menurut perhitungannya dugaan total kerugian negara dari praktik kotor ini mencapai Rp8,5 triliun rupiah. Angka ini melebihi jumlah kerugian Rp2,7 triliun dari dugaan mark up, plus Rp294,5 miliar akibat demurrage, yang diadukan ke KPK baru-baru ini.

"Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar Rp8,5 triliun," tutur dia.

Dia menyebut, tentu saja Bulog atau Bapanas akan menyangkal adanya mark up impor beras ini. Secara khusus, Anthony mempertanyakan pernyataan Bulog yang menepis perusahaan Vietnam Tan Long Group ajukan penawaran, diklaim hanya mendaftarkan diri sebagai pemasok atau peserta tender.

"Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran? Ini yang pertama. KPK harus menelusuri sampai ke Tan Long Group, apakah benar mereka tidak menyampaikan penawaran," ujarnya tegas.

Anthony curiga, Bulog telah menyampaikan pernyataan tidak benar alias berbohong. Pasalnya, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sempat menyatakan, mayoritas impor beras pada Maret 2024 berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton. Disusul Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76,61 ribu ton, Pakistan 61,57 ribu ton, dan India sebesar 100 ton.

"Pertanyaannya, siapa pemasok beras dari Vietnam tersebut? Apakah bukan Tan Long Group, perusahaan beras terbesar Vietnam? Oleh karena itu, KPK wajib mengusut semua dokumen penawaran tender impor beras tersebut, apakah ada konspirasi tender yang merugikan keuangan negara," ujar Anthony.

Lebih lanjut dia menuturkan, dugaan konspirasi mark up tender impor beras dapat dikonfrontasi dengan harga beras internasional yang sangat transparan. Harga beras Vietnam di pasar internasional turun terus sejak akhir tahun lalu.

Anthony menjelaskan, harga beras Vietnam dengan kualitas 5 persen broken per Maret 2024 hanya 582-585 dolar AS per ton, dan ternyata lebih mahal dari beras sejenis Thailand atau Pakistan, masing-masing sebesar 579 dan 581 dolar AS per ton.

Sedangkan untuk kualitas 25 persen broken, harga beras Vietnam jauh lebih mahal dari Thailand, harga beras Vietnam 557 dolar AS per ton, dan harga beras Thailand hanya 530 dolar AS per ton.

"Oleh karena itu, realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 dolar AS per ton secara nyata sangat ketinggian sehingga merugikan keuangan negara dan masuk delik tindak pidana korupsi," ucap dia.

Atas sederet fakta ini, Anthony menilai Bulog dan Bapanas memang pantas diadukan dan mesti segera diperiksa terkait dugaan korupsi impor beras. Sebab, harga beras impor yang terlalu tinggi tersebut membebani masyarakat.

"Oleh karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik hingga tuntas sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab, termasuk apakah Presiden Jokowi mengetahui atau bahkan merestui kerugian negara ini?," ujar dia.

Sebelumnya, Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Menurut Widiarso, laporan tersebut yang dinilai tanpa ada fakta, dan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. Ia mengaku heran ada pihak yang tak pernah mengikuti proses lelang mendadak mengaku bisa menjual beras dengan harga Rp5.000 per kg, tapi tak pernah berniat menjual dan mengirimkan barang tersebut sehingga membatalkan keikutsertaanya pada lelang terbuka.

"Sangatlah mudah untuk mengklaim telah menawarkan harga murah, bila barangnya tidak nyata dan tidak pernah diserahkan," kata Widiarso.

Potensi Kerugian Negara
Dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri pada tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam menyebut, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplet sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

“Terdapat keterlambatan dan atau kendala dokumen impor yang tidak proper dan complete sehingga menyebabkan container yang telah tiba di wilayah Pabean/Pelabuhan tidak dapat dilakukan clearance,” bunyi dokumen itu, dikutip Senin (8/7/2024).

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa kebutuhan clearance di wilayah pabean atau pelabuhan belum dapat dilakukan lantaran dokumen impor belum diterima melebihi waktu yang telah ditentukan.

“Beberapa dokumen impor untuk kebutuhan clearance di wilayah pabean atau pelabuhan belum diterima melebihi tanggal estimate time arrival ETA/actual time arrival dan atau dokumen belum lengkap dan valid ketika kapal sudah sandar,” lanjut bunyi dokumen riviu tersebut.

Dokumen tersebut mengungkap telah terjadi kendala pada sistem Indonesia National Single Windows (INWS) di kegiatan Impor tahap 11 yang dilakukan pada bulan Desember 2023.

“Dokumen yang diterima belum lengkap dan valid sehingga perlu dilakukan perbaikan setelah submit ke aplikasi INWS berupa lembar survey (LS),” bunyi dokumen riviu tersebut.

Dalam dokumen riviu juga disebutkan terjadinya biaya demurrage atau denda karena perubahan Perjanjian Impor (PI) dari yang lama ke baru. Lalu ada juga phytosanitary yang expired dan kedatangan container besar dalam waktu bersamaan sehingga terjadi penumpukan container di pelabuhan.

Akibat tidak proper dan kompletnya dokumen impor serta masalah lainnya, telah menyebabkan biaya demurrage atau denda senilai Rp Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, Rp94 miliar dan Jawa Timur Rp177 miliar.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa berdalih. Ia mengatakan, Bapanas hanya sebagai regulator dalam soal impor beras dengan prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif.

“Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya, Jumat (5/7/2024).

Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pun telah melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024)

 

 

 

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar