Jelang Lengser Jokowi, Pengusaha Usulkan Adanya Menteri Urusan Tekstil

Rabu, 10/07/2024 19:18 WIB
Ilustrasi pekerja pabrik tekstil (Foto:Bisnis Indonesia)

Ilustrasi pekerja pabrik tekstil (Foto:Bisnis Indonesia)

Jakarta, law-justice.co - Di hadapan Komisi VII DPR RI, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengusulkan agar di pemerintahan berikutnya, Indonesia bisa memiliki menteri khusus yang menaungi persoalan tekstil.

Sebagaimana diketahui, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera usai, dan akan digantikan oleh Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang.

Bukan tanpa sebab Jemmy mengusulkan adanya Menteri Tekstil, ini lantaran ia melihat India dan Bangladesh yang sudah lebih dulu memiliki Menteri Tekstil, guna mengurusi persoalan tekstil dan produk tekstil (TPT) di negara tersebut.

"Industri tekstil adalah salah satu industri yang dapat menyerap tenaga kerja lulusan SMA, bahkan SMP. Dan industri tekstil digunakan di berbagai negara yang populasinya tinggi untuk penyerapan tenaga kerja. Contohnya, seperti Bangladesh dan India. Di India maupun Bangladesh mereka sudah punya menteri tekstil," jelas Jemmy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024)

Adapun jika tidak memungkinkan bagi Indonesia memiliki Menteri Tekstil, lanjut dia, setidaknya Indonesia memiliki Direktur Jenderal (Dirjen) Tekstil. Agar tidak seperti sekarang ini, di mana pejabat yang mengurusi persoalan tekstil hanya berada di level Direktur.

"Jadi kita mohon mungkin di Indonesia bisa diusulkan. Kalau tidak punya Menteri Tekstil, minimal Dirjen Tekstil. Karena kalau di Indonesia sekarang levelnya hanya Direktur di Kemenperin (Kementerian Perindustrian), dan itupun direkturnya hanya level Kasubdit," ungkapnya dilansir dari CNBC Indonesia.

Lebih lanjut Jemmy mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengajukan Undang-Undang (UU) khusus tentang Sandang. Ia berharap usulan UU itu bisa segera menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), supaya nantinya ada UU yang dapat melindungi sektor industri TPT tanah air.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar