Ini Tips dari Faisal Basri ke Jokowi Cara `Suntik Mati` BUMN Sakit

Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior Faisal Basri menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia mengatakan BUMN yang tidak memiliki manfaat sosial dan tidak efisien dibubarkan saja.

Faisal awalnya menuturkan bahwa pendekatan pemerintah dalam mengelola BUMN `sakit` selama ini hanya mengandalkan penggabungan atau holdingisasi.

Padahal, kata dia, solusi penyelesaian masalah BUMN harus melihat karakteristik masing-masing perusahaan pelat merah itu.

"Pemerintah ini solusi tunggal BUMN itu holdingisasi, padahal tidak jadi efisien juga karena berbeda-beda," kata Faisal saat rapat dengan pendapat umum di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Rabu, (10/7/2024).

Faisal kemudian menampilkan matriks sederhana untuk menilai kondisi BUMN. Dia menilai kondisi BUMN dengan dua indikator yaitu efisiensi dan eksternalitas (manfaat sosial). Dengan matriks itu, BUMN dapat dibagi menjadi 4 kondisi, yaitu efisiensi tinggi-eksternalitas tinggi; efisiensi tinggi-eksternalitas rendah; efisiensi rendah-eksternalitas tinggi; efisiensi rendah-eksternalitas rendah.

Lebih lanjut Faisal berpandangan tidak ada masalah untuk mempertahankan BUMN dengan 3 karakteristik pertama. Namun, untuk BUMN yang tidak efisien dan tidak punya manfaat sosial, sebaiknya dibunuh saja.

"Kalau efisiensinya rendah, manfaat sosialnya tidak ada, yaudah bunuh aja," kata dia.

"Karena tidak ada manfaat sosialnya, BUMN harus ada manfaat sosialnya atau eksternalitasnya," jelasnya dilansir dari CNBC Indonesia.

Di sisi lain, Faisal mengatakan BUMN yang eksternalitasnya tinggi dan efisien juga harus mendapatkan perlakuan khusus. Dia menyebut BUMN itu harus dilindungi. Menurut dia, sudah ada contoh BUMN yang sehat namun direcoki oleh pejabat, maka BUMN itu menjadi tidak untung.

"BUMN yang efisiensinya tinggi dan eksternalitasnya tinggi tidak masalah, malah kita perlu pagari agar tidak direcoki," katanya.