Takut Bebani Petani, Jokowi Batalkan Bentuk Badan Khusus Kakao-Kelapa

Rabu, 10/07/2024 17:31 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023, Kamis (26/1/2023). (Dok Youtube Kemenko Perekonomian via Bisnis)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023, Kamis (26/1/2023). (Dok Youtube Kemenko Perekonomian via Bisnis)

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo tak jadi membentuk badan khusus untuk mengurusi kakao dan kelapa. Keputusan itu dibuat dalam rapat siang ini di istana.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan awalnya memang ada rencana pembuatan badan khusus. Namun, hal itu tak disepakati dalam rapat.

"Diusulkan untuk membuat badan, tetapi tadi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS sawit, digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa," kata Zulhas usai rapat terbatas dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/7).

Zulhas mengatakan pembatalan rencana itu agar tak memberatkan petani kakao dan kelapa. Dia berkata para petani akan dibebani iuran baru bila ada badan khusus yang menangani kakao dan kelapa.

Dengan pertimbangan itu, pemerintah pun hanya membentuk kedeputian baru di dalam BPDPKS. Deputi itu akan mengurus pendampingan terhadap petani kakao dan kelapa.

"Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macam mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," jelasnya dikutip dari CNN Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi memanggil sejumlah menteri ke istana hari ini. Ia mengadakan rapat khusus untuk membahas perkebunan kakao dan kelapa.

Sebelum rapat, Zulhas menyebut ada rencana pembentukan badan khusus untuk mengurusi kakao dan kelapa.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar