Ini Respons Chatib Basri Soal Was-Was Investor ke APBN & Rupiah Anjlok

Senin, 24/06/2024 17:45 WIB
Chatib Basri (Foto: Ist)

Chatib Basri (Foto: Ist)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, mengapresiasi pemerintah dan gugus tugas tim sinkronisasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang telah memastikan kesinambungan fiskal APBN 2025 terjaga. 

APBN 2025 sempat menjadi sorotan banyak pihak karena diduga akan defisit dalam dengan rasio utang hingga terhadap produk domestik bruto (PDB) tembus di atas 50%.

Menurutnya, penjelasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono pagi ini telah membantah spekulasi terkait masalah fiskal 2025 yang telah menyebabkan rupiah terkapar di atas Rp 16.400 beberapa hari terakhir.

"Karena itu saya mengapresiasi press conference yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono dan Sufmi Dasco," ucap Chatib dikutip kepada CNBC Indonesia, Senin (24/6/2024).

Mulanya, Chatib membenarkan bahwa pelemahan rupiah beberapa pekan terakhir dipicu adanya kekhawatiran pelaku pasar keuangan terhadap defisit fiskal dan rasio utang yang akan membengkak pada 2025, karena kebutuhan dana untuk merealisasikan program Prabowo, seperti makan siang gratis, yang kini dikenal dengan sebutan makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah.

"Defisit fiskal dikhawatirkan meningkat untuk mengakomodasi program-program pemerintah baru. Kekhawatiran itu memicu pelemahan rupiah. Saya memahami kekhawatiran pasar ini. Pasar khawatir jika fiskal Indonesia menjadi tidak sustainable," jelasnya.

Namun, setelah dijelaskan pemerintah dan tim Prabowo bahwa program MBG telah masuk dalam rentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 sebesar 2,29%-2,82% dari PDB spekulasi terkait beban defisit terbantahkan. Apalagi, nominal anggaran program itu telah dirancang sebesar Rp 71 triliun pada 2025.

"Perlu dicatat, dalam press conference itu disebut bahwa program makan bergizi sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 sudah masuk dalam rentang defisit, ini saya kira memberikan kejelasan kepada pasar," ungkap Chatib.

Dari konferensi pers itu, ia menekankan, setidaknya ada dua sinyal penting yang seharusnya telah dipahami pelaku pasar keuangan, pertama kebijakan fiskal yang berhati-hati akan dilanjutkan, dan kedua tambahan program pemerintah baru sudah tercakup dalam rentang defisit 2.29-2.82% dari PDB.

"Saya kira ini penting sekali. Karena implikasinya pemerintah saat ini dan ke depan akan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah 3%," jelas Chatib dilansir dari CNBC Indonesia.

Ia pun memastikan, dengan rentang defisit 2,29%-28,2%, perkiraan saya rasio utang terhadap PDB 2025 akan berada pada kisaran 37%-38%. Angka ini bahkan lebih rendah dari rasio utang/PDB tahun 2023 yang sebesar 39%. Angka ini Chatib tekankan sangat jelas jauh lebih rendah dari spekulasi pasar bahwa rasio utang/PDB akan menjadi 50%.

"Dalam situasi ekonomi global dalam ketidakpastian, di mana tingkat bunga di Amerika Serikat diperkirakan masih bertahan tinggi setahun ke depan, penjelasan bahwa fiskal disiplin akan dijaga saya kira merupakan sesuatu hal yang amat penting," ujar Chatib.***

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar