DPR Minta Pemerintah Serius Atasi Persoalan Pangan

Minggu, 23/06/2024 18:39 WIB
Ilustrasi Petani sedang melakukan kegiatan Pertanian Robiinsar Nainggolan

Ilustrasi Petani sedang melakukan kegiatan Pertanian Robiinsar Nainggolan

[INTRO]
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah berharap pemerintah betul-betul serius mengatasi masalah pangan, mengingat anggaran soal pangan semakin hari semakin turun.

“Pemerintah seperti tidak serius, program yang satu ini (pangan) harus bekerja sama dengan kementerian lain khususnya di bidang pangan. Harus sama sama menyuarakan agar anggaran seperti dulu, agar bisa melaksanakan program yang lebih baik lagi,” ungkap Sulaeman L Hamzah dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Sulaeman memaparkan, realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar 43,74% memang di atas rata-rata nasional yang sebesar 37,54% (per 12 Juni 2024). Akan tetapi tambah Sulaeman, masih di bawah angka 50%.

Selain itu Sulaeman juga menyoroti ada dua Eselon I yang realisasi anggarannya masih di bawah 40% yaitu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Diten Perkebunan yang sebesar 38,20% dan 35,97%.

“Kami mendorong agar Kementerian Pertanian dapat mempercepat penyerapan dan realisasi anggaran yang ada, utamanya kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat,” jelas Sulaeman.

Legislator NasDem dari Dapil Papua yang akan kembali duduk di Senayan dari Dapil Papua Selatan itu menambahkan, terkait progres capaian produksi 2024, dinilai ada beberapa komoditas dan program yang capaian produksi dan capaian outputnya masih kurang dari 40%. 

 
Padahal target yang sudah ditentukan seperti produksi kedelai (34,35%), aneka cabai (27,52%), daging sapi dan kerbau (39,96%), output kawasan kelapa (12,11%), kawasan karet (15,83%), bahkan output untuk pengembangan padi dan irigasi perpompaan baru mencapai 25,49% dan 26,82%.

“Mohon hal ini dapat dijelaskan, mengapa progres capaian produksi dan output beberapa komoditas atau kegiatan masih rendah, mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan Juni,” tukas Sulaeman.

Menanggapi Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2025 sebesar Rp8,06 triliun, mengalami penurunan drastis atau hanya sebesar 54,74% dari alokasi TA 2024 yang sebesar Rp14,74 triliun, Sulaeman menyatakan penyesalannya, mengingat saat ini dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan, perubahan iklim, rendahnya anggaran pupuk bersubsidi, hingga tingginya impor komoditas pangan dalam negeri.

“Melihat kenyataan tersebut, kami dari Fraksi Partai NasDem mendorong kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR agar alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2025 dapat ditingkatkan,” tegas Sulaeman.

Di akhir pernyataannya, Sulaeman menyinggung banyaknya penggilingan padi kecil yang berhenti beroperasi dan mati karena kalah bersaing dengan perusahaan besar. Selain karena keterbatasan modal dalam menyerap gabah juga kalah teknologi pengolahan yang sekarang makin mutakhir.

“Kementerian Pertanian harus ikut mengatasi permasalahan tersebut karena penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa ini turut menggerakkan perekonomian desa. Selain menyediakan lapangan kerja, keberadaannya juga turut meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Jika mereka berhenti beroperasi maka karyawan yang bekerja pun juga ikut diberhentikan,” pungkasnya.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar