Airlangga Jamin Defisit APBN Aman di Bawah 3% Hingga Prabowo Berkuasa

Jum'at, 21/06/2024 16:44 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto: Istimewa)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto: Istimewa)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah akan terus konsisten menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Keuangan Negara. Di antaranya mematuhi batasan defisit yang 3%.

Pernyataan ini ia sampaikan merespons isu liar yang saat ini berkembang dengan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang Indonesia ke level 50%, sehingga defisit APBN akan ikut terkerek melampaui batasan dalam UU Keuangan Negara sebesar 3% dari PDB.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming saat Pilpres 2024 itu mengatakan, komitmen ini pun sebetulnya telah tergambar jelas dari rentang defisit APBN 2025 yang didesain pemerintah untuk dibahas bersama DPR di kisaran 2,4%-2,8%.

"Tetap di bawah 3%, anda mengikuti enggak pembahasan di DPR? kan 2,8%, yang nambahin kan anda sendiri wartawan, jadi wartawan jangan nambah-nambahin. Kita 2,4%-2,8% di bawah 3%," tegas Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Persoalan defisit atau kesinambungan fiskal ini sebelumnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjadi salah satu sentimen negatif pelaku pasar keuangan yang memicu tekanan terhadap rupiah beberapa hari terakhir. Hingga kini, kurs rupiah terhadap dolar AS masih betah di level atas Rp 16.400.

Bagi Airlangga isu itu keliru dan tak seharusnya membuat panik pelaku pasar keuangan. Ia menekankan, ini karena negara-negara lain seperti di Eropa saja defisitnya sudah di atas 3% dan kini kecenderungannya ingin seperti Indonesia untuk memiliki defisit APBN nya di level bawah 3%.

"Anda bisa lihat negara Jerman, Perancis, Italia, itu antara 5%-7%, bahkan EU (European Union) Central Bank mengingatkan negara-negara EU untuk dibawah 3%. Indonesia di bawah 3%, jadi anda jangan panik-panik sendiri," ujar Airlangga.

"Alarmnya bunyinya di Eropa, bukan di Indonesia, Indonesia masih dibawah 3%," tegasnya.

Sebagai informasi, Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga. Mengutip data Refinitiv, rupiah pada Jumat (21/6/2024) dibuka Rp16.440 terhadap dolar AS, melemah 0,09%. Dengan demikian rupiah masih berada di level terpuruk sejak Pandemi Covid-19 pada 2020 silam.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipicu faktor sentimen jangka pendek, bukan disebabkan faktor fundamental pembentuknya. Sebab, ia menekankan, kalau dilihat dari faktor fundamentalnya rupiah seharusnya menguat.

"Dilihat dari faktor fundamental seharusnya nilai tukar rupiah kita itu akan menguat. Bu Menteri sampaikan fundamental nya apa? Inflasi kita lebih rendah di 2,8%, pertumbuhan kita juga tinggi 5,1%. Kredit juga bertambah 12%, demikian juga kondisi kondisi ekonomi kita, termasuk juga imbal hasil investasi yang baik," jelas Perry dilansir dari CNBC Indonesia.

Adapun, faktor sentimen yang menekan rupiah saat ini ia tegaskan di antaranya masih pusingnya pelaku pasar keuangan terhadap kemungkinan penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve. BI kata Perry memperkirakan penurunannya masih berpeluang terjadi pada tahun ini, namun memang hanya sekali pada akhir 2024.

Selain faktor sentimen global di dalam negeri, ia tegaskan yang memberi pengaruh kuat ialah tingginya kebutuhan dolar di sektor korporasi pada kuartal II-2024, misalnya untuk repatriasi hingga pembayaran dividen. Namun, pada kuartal III-2024 faktor sentimen ini ia pastikan tidak akan menyebabkan rupiah kembali melemah karena kebutuhan dolar AS untuk itu sudah berkurang.

Sentimen terakhir dari dalam negeri yang berpengaruh kuat terhadap pelemahan rupiah, menurut Perry ialah masalah persepsi pelaku pasar keuangan terhadap keberlanjutan fiskal ke depan atau pada 2025.

"Masalah persepsi sustainabilitas fiskal ke depan, itu membuat sentimen kemudian menjadi tekanan nilai tukar Rupiah" tegas Perry di Istana Negara.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar