UNRWA Sebut 50.000 Anak Palestina di Gaza Kekurangan Gizi Akut

Minggu, 16/06/2024 14:43 WIB
Akibat Krisis Makanan, Warga Gaza Disebut-sebut Terpaksa Makan Rumput. (blog.npc.id).

Akibat Krisis Makanan, Warga Gaza Disebut-sebut Terpaksa Makan Rumput. (blog.npc.id).

Jakarta, law-justice.co - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan pada Sabtu bahwa lebih dari 50.000 orang anak Palestina di Jalur Gaza sangat membutuhkan perawatan karena kekurangan gizi akut.

“Lebih dari 50.000 anak memerlukan pengobatan karena kekurangan gizi akut,” kata UNRWA melalui sebuah pernyataan seperti melansir cnnindonesia.com.

Badan tersebut mengatakan bahwa dengan berlanjutnya pembatasan akses kemanusiaan, masyarakat di Gaza terus menghadapi tingkat kelaparan yang sangat parah.

“Tim UNRWA bekerja tanpa kenal lelah untuk menjangkau keluarga-keluarga dengan bantuan tetapi situasinya sangat buruk,” ucap badan tersebut.

Juru bicara UNICEF James Elder juga menggambarkan betapa sulitnya tidak hanya menyalurkan bantuan ke Gaza, tetapi juga mendistribusikannya ke seluruh wilayah pesisir yang dilanda perang.

“Lebih banyak pekerja bantuan yang terbunuh dalam perang ini dibandingkan perang apa pun sejak munculnya PBB,” katanya kepada Al Jazeera.

Pada Rabu, UNICEF mempunyai misi untuk mengemudikan truk yang penuh dengan pasokan nutrisi dan medis untuk 10.000 anak, kata Elder.

Tugas mereka adalah mengirimkan bantuan, yang telah disetujui sebelumnya oleh otoritas Israel, dari Deir el-Balah ke Kota Gaza, perjalanan pulang pergi sejauh 40 kilometer.

“Butuh waktu 13 jam dan kami menghabiskan delapan jam di sekitar pos pemeriksaan, berdebat seputar dokumen – ‘apakah itu truk atau van’,” katanya.

“Kenyataannya truk ini tidak diberi akses. 10.000 anak tersebut tidak mendapatkan bantuan tersebut… Israel sebagai kekuatan pendudukan mempunyai tanggung jawab hukum untuk memfasilitasi bantuan tersebut.”

Salah satu penyeberangan darat utama di Rafah telah ditutup sejak pasukan Israel merebut wilayah tersebut awal bulan lalu. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran akan kelaparan di Gaza selatan dan tengah.

Wakil Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB, Carl Skau, menghabiskan waktu dua hari untuk menyaksikan sendiri penderitaan warga Palestina pada pekan ini. Dia mengatakan bahwa tantangan tersebut “belum pernah saya lihat sebelumnya”.

“Situasi di Gaza selatan dengan cepat memburuk. Satu juta orang di Gaza selatan terjebak tanpa air bersih atau sanitasi di daerah yang sangat padat di sepanjang pantai di tengah teriknya musim panas. Kami melewati sungai limbah,” kata Skau.

Hampir 37.300 warga Palestina telah terbunuh oleh pasukan Israel di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Sebagian besar dari korban adalah wanita dan anak-anak, dan hampir 85.200 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari delapan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Selama berbulan-bulan, kelompok ekstremis sayap kanan Israel telah memblokir jalan untuk mencegah pengiriman bantuan mencapai Gaza, sehingga semakin menghambat aliran bantuan yang sangat dibutuhkan ke wilayah tersebut.

Pada Jumat, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap kelompok “ekstremis kekerasan” Israel karena memblokir dan merusak konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Para pemimpin G7 juga menekankan badan-badan PBB harus bekerja tanpa hambatan di Gaza.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

Adapun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi untuk mewujudkan gencatan senjata serta penyelesaian secara komprehensif konflik di Jalur Gaza akibat agresi Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023.

Resolusi DK PBB nomor 2735 tahun 2024 yang disahkan pada Senin (10/6) tersebut didukung oleh 14 negara anggota DK PBB, termasuk Amerika Serikat sebagai negara pengusul. Sementara itu, Rusia menyatakan abstain terhadap usulan tersebut.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar