Prabowo Diisukan Bakal Kerek Rasio Utang 50%, Demi Makan Siang Gratis?

Jakarta, law-justice.co - Presiden terpilih Prabowo Subianto diisukan bakal mengerek rasio utang Indonesia mendekati 50% terhadap produk domestik bruto atau PDB dalam lima tahun ke depan saat periode kepresidenannya. Rasio utang yang diisukan naik hingga 50% itu signifikan naik jika merujuk rasio utang yang dipatok pada 2025, yaitu di kisaran 37,98% - 38,71%. Isu soal peningaktan rasio utang ini lantas dikaitkan dengan sejumlah program Prabowo yang bernilai anggaran besar, seperti makan siang gratis.  

Melansir sumber dari Bloomberg, peningkatan utang tersebut untuk membiayai berbagai program yang diinisiasi Prabowo dalam janji kampanye lalu. Peningkatan rasio utang secara bertahap akan memberi ruang bagi tim ekonomi Prabowo menyesuaikan hambatan apa pun.

Hal ini akan membuat utang Indonesia mendekati 50% dari PDB pada akhir masa jabatan Prabowo. Dari rasio utang 39% pada tahun ini, yang berpotensi mencapai tingkat tertinggi sejak 2004. "Walau Prabowo telah membicarakan banyak kemungkinan peningkatan utang selama kampanye, namun komitmen soal utang dan terkait perinciannya tidak diketahui jelas," tulis Bloomberg, dikutip Sabtu (14/6).

Intervensi keuangan ini akan menandai perubahan penting bagi Indonesia, yang selama ini mengandalkan kebijakan fiskal konservatif untuk menjaga kepercayaan investor. Karena pemerintah secara ketat mematuhi batas defisit APBN sebesar 3% dari PDB. Kemudian batas rasio utang terhadap PDB maksimum 60% sejak krisis keuangan Asia 1997 melanda, kecuali saat pandemi.

Hal ini telah membantu utang Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi meski pendapatan negara masih lemah. Sumber ini menambahkan, bahwa rasio utang 50% dipandang sebagai tingkat optimal untuk meyakinkan investor terhadap komitmen pemerintah untuk mengelola fiskal lebih berhati-hati. Sementara rasio utang lebih dari 60% dapat menimbulkan kekhawatiran pasar.

"Meskipun ini masih dalam rencana untuk saat ini, diskusi juga sedang berlangsung dan usulan tersebut mungkin saja berubah," kata sumber tersebut.

Prabowo belum merespons ihwal isu ini, tetapi Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, membantah isu tersebut dan menganggap bahwa munculnya isu mengenai rencana kenaikan rasio utang itu merupakan suatu dinamika di tengah transisi pergantian kepemimpinan. 

“Terkait berita atau wacana yang dilontarkan dari luar seolah ada rencana Pak Prabowo akan menaikkan rasio utang pemerintah kita anggap dinamika serta opini dan bukan posisi formal kami,” kata dia, sebagaimana dikutip Bisnis, Jumat (14/6). 

Wakil Ketua DPR tersebut menyampaikan bahwa pada dasarnya presiden terpilih Prabowo akan fokus pada bagaimana menyesuaikan programnya, terutama pangan dan gizi, ke dalam anggaran tahun 2025.

Adapun Prabowo yang akan dilantik sebagai presiden pada Oktober, membutuhkan dana untuk memenuhi janji kampanyenya berupa makan siang gratis untuk anak-anak di antara rencana kesejahteraan lainnya yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp460 triliun (US$28 miliar) per tahun, lebih besar dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi janji kampanyenya. seluruh defisit anggaran 2023.

Kenaikan rasio utang terhadap PDB hingga 50% memang dalam batas aman jika berdasarkan UU No.17/2023 yang menekankan batas aman rasio utang sebesar 60%. Namun, warisan utang yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tinggi. Jokowi sudah menaikkan rasio utang terhadap PDB sebesar 5 poin pada masa jabatan pertamanya untuk mendanai pembangunan infrastruktur, dan sebesar 5 poin pada masa jabatan kedua untuk menangani krisis pandemi.

Peningkatan tersebut mempunyai dampak yang tidak langsung selama bertahun-tahun. Pemerintah bakal menghabiskan Rp500 triliun untuk membayar bunga utang yang menghabiskan 15% dari seluruh anggaran pada tahun ini.