Adian Napitupulu: Rakyat Tahu Siapa Kader PDIP yang Langgar Konstitusi

Selasa, 28/05/2024 08:48 WIB
Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua TPN Pilkada 2024. (Instagram via Solopos)

Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua TPN Pilkada 2024. (Instagram via Solopos)

Jakarta, law-justice.co - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyatakan bahwa rakyat Indonesia sudah tahu siapa kader PDIP yang melanggar konstitusi dan demokrasi.

Hal ini disampaikan Adian terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang meminta maaf atas kelakuan kader yang bertentangan dengan ideologi partai serta melanggar konstitusi dan demokrasi.

"Sebenarnya tidak perlu kita tanya, rakyat pasti tahu," kata Adian dalam Political Show di CNN Indonesia TV, Senin (27/5) malam.

Dia menjawab pertanyaan apakah kader yang melanggar konstitusi dan demokrasi adalah Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

Adian mengatakan ekspresi Puan saat menyampaikan permintaan maaf dalam Rakernas V PDIP itu menggambarkan perasaan seluruh kader PDIP.

Dia lalu menyinggung pengorbanan yang dilakukan PDIP selama ini kepada Jokowi.

"Sedih, marah, kecewa, sakit. Mau cerita panjang? Bagaimana pengorbanan terhadap Jokowi dari dulu sampai sekarang, yang kemudian mungkin tidak dirasakan oleh yang lain, itu sudah terekspresi dengan sangat sempurna dari apa yang disampaikan Mbak Puan," ujar dia.

Namun, lanjut Adian, Puan tetap menempatkan diri sebagai Ketua DPR meskipun kecewa. Karena itu, Puan tetap memenuhi undangan pemerintah jika diundang.

"Dia harus bersikap ketika diundang. Bertemu dengan Jokowi, dia harus datang, kenapa? Dia Ketua DPR. Dia ketua dari wakil rakyat, walau bergetar hatinya, dia tetap katakan `oke saya sedih, saya marah, kecewa, tapi saya ketua dari seluruh wakil rakyat`," ujar Adian.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani terisak dan menyeka air mata saat membacakan poin rekomendasi Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5). Ia meminta maaf atas perilaku kader yang melanggar konstitusi dan demokrasi.

"Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar