Kasus Kampung Bayam

Beda Anies Baswedan dan Pj Heru dalam Memimpin Jakarta

Sabtu, 25/05/2024 12:01 WIB
Warga gusuran Kampung Bayam, Jakarta Utara saat menggelar aksi didirikan tenda darurat di depan Balai Kota DKI Jakarta, Medan Merdeka, Selasa (6/12/2022). Dengan membawa terpal dan perabotan rumah tangga, puluhan korban gusuran Kampung Bayam kembali mendatangi Balai Kota usai menggelar aksi di Stadion JIS, Jakarta Utara selama dua minggu untuk menuntut PT Jakarta Propertindo (JakPro) segera menyerahkan kunci hunian Kampung Susun Bayam (KSB) serta memberikan harga sewa yang murah. Robinsar Naingg

Warga gusuran Kampung Bayam, Jakarta Utara saat menggelar aksi didirikan tenda darurat di depan Balai Kota DKI Jakarta, Medan Merdeka, Selasa (6/12/2022). Dengan membawa terpal dan perabotan rumah tangga, puluhan korban gusuran Kampung Bayam kembali mendatangi Balai Kota usai menggelar aksi di Stadion JIS, Jakarta Utara selama dua minggu untuk menuntut PT Jakarta Propertindo (JakPro) segera menyerahkan kunci hunian Kampung Susun Bayam (KSB) serta memberikan harga sewa yang murah. Robinsar Naingg

Jakarta, law-justice.co - Aktivis HAM dan Demokrasi Eko Dananjaya mengaku prihatin dengan kejadian di Kampung Susun Bayam Jakarta. Penyelesaian konflik dengan cara paksa yang terjadi di KSB sebenarnya bisa dihindari jika pemimpin melakukan pendekatan yang humanis.

Menurut dia, Jakarta di era Anies Baswedan menjadi gubernur, sangat jarang bahkan tidak ada gejolak sosial yang muncul. “Karena Anies melakukan pendekatan dengan cara social approach. Jadi segi kemanusiaan yang dikedepankan,” katanya saat dihubungi KBA News, Jumat 24 Mei 2024.

Menurut dia, gaya kepemimpinan ini yang membedakan antara Anies Baswedan dengan Pj Gubernur Heru Budi Hartono. “Dalam konteks ini, Anies menggunakan social approach, sedangkan Pj Heru menggunakan security approach,” tegasnya.

Ketua Lembaga Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Yogyakarta ini mengatakan, selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, sangat mampu menekan atau meminimalisir gejolak sosial. Jika Anies mau membangun, intens berkomunikasi dengan warga yang akan terdampak mendatangi warga, ditanya, didata, opsi apa, direlokasi atau ganti untung.

“Prosesnya lama namun berhasil tanpa gejolak. Makanya di era Pak Anies tidak ada semacam protes, karena pendekatannya bagus, sabar, dan memanusiakan,” jelas aktivis 1980-an ini.

Menurut dia, Anies tidak pernah melakukan pendekatan dengan cara security approach. “Sementara yang terjadi sekarang, pemimpin melakukan cara-cara seperti zaman Orde Baru, melibatkan keamanan dengan kekerasan dan paksa,” ungkapnya.

“Sebenarnya ini terjadi pelanggaran HAM karena sisi kemanusiaaannya diabaikan,” imbuh Eko dilansir dari KBAnews.

Pria yang lama tinggal di Jakarta ini pun menduga insiden KSB ini ada unsur politis. Dia masih ingat Kampung Bayam saat Pilpres 2024 kemarin merupakan basis pendukung Anies.

“Apalagi Kampung Bayam, waktu (kampanye akbar AMIN) di JIS, dipakai untuk dapur logistik bagi pendukung Pak Anies. Ada Dapur AMIN di sana yang memang untuk back up logistiknya, memasak logistik di Kampung Bayam,” katanya.

“Apa mungkin karena basis pendukung Anies di situ lalu diincar oleh penguasa untuk dibegitukan,” ujarnya bernada tanya. ***

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar