Merayakan Reformasi dalam Kemurungan dan Kecemasan

law-justice.co - Hari ini genap 26 tahun tahun Presiden Suharto menyampaikan pidato mengundurkan diri, pada kamis 21 Mei 1998. Suharto terpaksa meletakkan kekuasaan yang telah dipegang selama 32 tahun, sekaligus menandai era Reformasi . Tekanan aksi Mahasiswa yang  menduduki gedung DPR sejak 18 Mei 1998, setelah sebelumnya terjadi pembataian massal di Jakarta dan sejumlah kota, memaksa Suharto untuk hengkang. Hari itu, kekuasaan orde baru runtuh.

Setelah 26 tahun, Reformasi kini dikritik oleh aktifis yang dulu memperjuangkannya. Peringatan kejatuhan rezim orde baru kali ini dilaksanakan dengan murung dan dalam nuansa kecemasan. Betapa tidak, dalam arena peringatan yang diselenggarakan di pelataran Sekretariat Front Penyelamat Reformasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat terpajang ratusan tengkorak. Selain itu juga dipamerkan karya fotografi sejarah peristiwa 1998, untuk memperingati 26 tahun reformasi.

Kemurungan dan kecemasan ini juga tercermin dari pernyatan tokoh-tokoh reformasi yang hadir di kegiatan tersebut. Ubeidillah Badrun, aktivis 1998 dari kampus IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta) menceritakan pengalamannya saat aksi reformasi 1998. Ia dan sejumlah mahasiswa lainnya turun ke jalan melawan pemerintahan Orde Baru, Soeharto. Dia  mengatakan, situasi hari ini tidak jauh berbeda dengan situasi 26 tahun silam.

Instalasi yang dipamerkan, berupa tengkorak dan kuburan yang merepresentasikan jejak kekejaman Orde Baru.

Menurut Ubeidillah, situasi demokrasi Indonesia semakin memburuk, bahkan berada dalam posisi yang disebut sebagai demokrasi yang cacat atau A Flawed Democracy karena kekuasaan dengan seluruh instrumennya mengabaikan etika maupun memanipulasi undang-undang. "Kami juga melihat korupsi yang merajalela," katanya.

Berdasarkan laporan Economic Intelligence Unit (EIU) psda 2022, indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6.2 atau stagnan sejak 2020. Pun, dengan skor indeks persepsi korupsi yang hanya mencatatkan skor 34 sejak 2022. Artinya, stagnasi tersebut menandakan lambatnya upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan demokrasi yang dilakukan oleh penguasa.

Menurut Ubeidillah, stagnasi tersebut membuat masyarakat akan semakin sulit memerangi praktik lancung korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN yang kental terasa di era Orde Baru. Belum lagi ihwal tingkat kemiskinan yang disebutnya meningkat dan praktik komersialisasi pendidikan yang merajalela. Hal ini jelas menandakn bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. "Jika ini raport, nilai kita tentu merah semua," ujar Ubeidillah di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2024.

Fauzan Luthsa, aktifis 98 dari kampus ATST Jakarta sekaligus panitia kegiatan ini, mengatakan peringatan 26 tahun reformasi digelar bukan hanya sebagai seremonial saja, tetapi mengingatkan bahwa para aktivisi dan korban pelanggaran HAM masih ada dan terus melawan. Apalagi kondisi demokrasi saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Peringatan 26 tahun reformasi ini akan dihelat selama dua hari, mulai dari 22-23 Mei 2024. "Ini harus terus dirawat agar pemerintah tidak mencoba memutar balikan sejarah," ucap Fauzan.