MA Tolak PK Sinarmas Asset Management di Kasus Jiwasraya

Jum'at, 19/04/2024 13:16 WIB
Gedung Mahkamah Agung (Foto: Law-justice.co)

Gedung Mahkamah Agung (Foto: Law-justice.co)

Jakarta, law-justice.co - Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) PT Sinarmas Asset Management (SAM) di kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS).

Majelis hakim PK menguatkan putusan tingkat kasasi pada Selasa, 2 Mei 2023 lalu.

"Amar putusan: TOLAK," demikian dilansir dari laman MA, Jumat (19/4).

Perkara nomor: 167 PK/Pid.Sus/2024 ini diadili hakim ketua majelis Sunarto dengan hakim anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Prim Haryadi. Panitera pengganti Rudie. Putusan dijatuhkan pada Rabu, 3 April 2024.

Sebelumnya pada putusan tingkat banding, PT SAM dibebaskan dari dakwaan kasus korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT AJS.

Pengadilan banding mengoreksi putusan tingkat pertama yang menghukum PT SAM dengan denda Rp1 miliar.

Saat itu, duduk sebagai hakim ketua majelis banding Binsar Pamopo Pakpahan dengan hakim anggota masing-masing Mohammad Lutfi, Gunawan Gusmo, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Hotma Maya Marbun.

Dilansir dari CNN Indonesia, PT SAM sebagai korporasi disebut tidak melanggar Pasal 27 UU Pasar Modal dan Pasal 2 POJK 23/2016 dengan beriktikad baik melaksanakan kewajiban penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu diketahui setidaknya berdasarkan keterangan saksi Yefta Djunanto (Koordinator Marketing PT SAM), saksi Alex Setiawan WK (Direktur Utama PT SAM), serta saksi dari Bapepam dan OJK.

Dari analisis fakta di persidangan, terang hakim, justru terbukti PT SAM telah melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK 43/2015, yaitu prinsip integritas, profesionalisme, keterbukaan, kecukupan sumber daya, perlindungan aset nasabah, keterbukaan informasi, benturan kepentingan dan prinsip kepatuhan.

Saksi Irvan Susandy Kepala Divisi Pengawasan BEI dan saksi Sujanto, Direktur Pengelola Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK telah menerangkan PT SAM tidak pernah terindikasi melakukan pelanggaran dan tidak pernah diberikan sanksi baik oleh BEI maupun OJK.

Adapun penerimaan dana oleh PT SAM sebesar Rp4.272.413.804 merupakan biaya pengelolaan reksa dana sebagaimana diatur Pasal 30-33 POJK 23/2016 dari pengelolaan Manajer Investasi tahun 2016, 2017 dan 2018 dan setelah dilakukan pemotongan berupa pungutan OJK dan Pajak PPH badan sisanya menjadi Rp3.061.295.846.

Menurut hakim, biaya tersebut merupakan biaya resmi dan sah serta wajar sesuai Pasal 30-33 POJK 23/2016 sebagai biaya management fee selama tiga tahun tersebut.

Biaya management fee dimaksud telah dikuatkan oleh saksi Pudjo Damaryono selaku Kepala Bagian Pendaftaran Produk Pengelola Investasi pada Direktorat Pengelolaan Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK dan penerimaan management fee juga diterima oleh OJK dan kantor pajak.

Hakim anggota III Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan hakim anggota IV Hotma Maya Marbun (para hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion/concurring opinion).

Mereka sependapat dengan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama di mana PT SAM dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair JPU yakni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor.

Dalam mengelola investasi PT AJS, mereka menilai PT SAM telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 27 UU 8/1995 tentang Pasar Modal, Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 b angka 1 dan 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku MI dan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

PT SAM merupakan satu dari 13 terdakwa korporasi yang didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp12 triliun terkait kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT AJS.***

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar