Gunakan Kekuasaan untuk Keluarga, Romo Magnis: Presiden Mirip Mafia

Jakarta, law-justice.co - Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magnis Suseno atau yang akrab disapa Romo Magnis menyatakan bahwa presiden mirip dengan pimpinan organisasi mafia apabila menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Pernyataan itu dia sampaikan saat dihadirkan sebagai ahli oleh tim hukum Ganjar-Mahfud dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024 di gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).

"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak tertentu, membuat presiden mirip dengan pimpinan organisasi mafia," kata Romo Magnis.

Romo Magnis menjelaskan presiden pada prinsipnya merupakan penguasa atas seluruh masyarakat. Karena itu ada hal khusus yang dituntut darinya dari sudut etika.

Dia mengatakan Presiden harus tunjukkan kesadaran untuk bertanggung jawab atas keselamatan seluruh bangsa.

"Segala kesan dia memakai kekuasaan demi keuntungan sendiri atau keuntungan keluarganya adalah fatal. Presiden milik semua. Bukan milik mereka yang memilihnya," kata dia.

"Kalau dia berasal dari satu partai, begitu dia jadi presiden tindakannya harus demi keselamatan semua," tambahnya.

Romo Magnis juga menyinggung prinsip gawatnya pelanggaran etika. Ia turut mengutip pernyataan seorang filsuf terkenal bernama Immanuel Kant yang mengatakan masyarakat akan taati pemerintah bila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku yakni adil dan setara.

Sebaliknya, Romo Magnis berpendapat jika penguasa tidak bertindak atas dasar hukum dan hanya memakai kuasanya untuk untungkan kelompok, kawan dan keluarganya sendiri, maka motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang.

"Akibatnya hidup masyarakat tak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip wilayah kekuasaan sebuah mafia," kata dia.

Romo Magnis Beber 7 Prinsip Etika di MK, Bedakan Manusia dan Binatang

Selain itu, Romo Magnis juga membeberkan tujuh prinsip etika ketika hadir sebagai ahli dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024 di gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).

Pertama, Romi Magnis menjelaskan prinsip dari etika itu sendiri. Etika, kata dia, merupakan ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik kualitas manusia sebagai manusia.

"Etika membedakan manusia dengan binatang. Binatang hanya ikuti naluri alamiah, tapi manusia sadar jika naluri alamiah bisa diikuti bila baik dan tak baik," kata Romo Magnis.

Prinsip kedua yakni soal hukum. Romi Magnis menilai tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia dalam ketentuan hukum. Semisal adanya larangan menyiksa orang lain.

"Jadi tak memperhatikan hukum berlaku dengan sendirinya pelanggaran etika," kata dia.

Kemudian prinsip ketiga yakni etika dan hukum. Romo Magnis mengatakan manusia tidak melanggar hukum sama saja dinilai baik secara etis. Akan tetapi, ia mengatakan prinsip etika menuntut untuk berbuat lebih.

"Agar manusia jika tidak ada aturan hukum, harus tetap berbaik hati, jujur, caring, adil dan bertanggung jawab dan seterusnya," kata dia.

Kemudian prinsip keempat yakni etika dan penguasa. Romo Magnis menilai presiden tak cukup cuma bertindak tak melanggar hukum. Baginya, seorang Presiden dituntut lebih dan bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang.

"Agar kita merasa mempercayakan diri ke orang yang berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia. Seorang presiden harus buktikan diri sebagai orang yang baik. Bijaksana, jujur dan adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut etika yang tinggi," kata dia.

Kemudian prinsip kelima yakni etika dan presiden. Romo Magnis mengatakan presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Karenanya ada hal khusus yang dituntut dari sudut etika.

Dia mengatakan fatal jika ada kesan presiden memakai kekuasaan demi keuntungan sendiri atau keuntungan keluarganya. Baginya, presiden milik semua, bukan milik mereka yang memilihnya.

"Kalau dia berasal dari satu partai, begitu dia jadi presiden tindakannya harus demi keselamatan semua," kata Romo Magnis.

Kemudian prinsip keenam yakni etika dan pemilu. Romo Magnis menekankan pemilu adalah seluruh proses, persiapan dan kepastian hasilnya menjamin tiap warga dapat memilih.

Prinsip terakhir yakni kegawatan pelanggaran etika. Romo Magnis turut menyinggung prinsip gawatnya pelanggaran etika. Ia turut mengutip pernyataan seorang filsuf terkenal Immanuel Kant yang mengatakan masyarakat akan taati pemerintah bila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku yakni adil dan setara.

Sebaliknya, Romo Magnis berpendapat jika penguasa jika tidak bertindak atas dasar hukum dan hanya memakai kuasanya untuk untungkan kelompok, kawan dan keluarganya sendiri, maka motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang.