Ada Bahlil, Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama Menteri di Kabinet Prabowo

Kamis, 29/02/2024 05:07 WIB
Ini Alasan Jokowi Berikan Pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo. (Tangkapan Layar Youtube).

Ini Alasan Jokowi Berikan Pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo. (Tangkapan Layar Youtube).

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah merekomendasikan empat nama kepada Prabowo Subianto untuk menjadi menteri di pemerintahan baru.

Seperti diketahui, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 versi hitung cepat atau Quick Count dari sejumlah lembaga survei.

Selain itu, pasangan calon nomor urut dua ini juga unggul dalam perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Prabowo-Gibran berhasil memperoleh suara sebanyak 58,84 persen, lebih tinggi dari Anies-Muhaimin (24,47 persen) dan Ganjar-Mahfud (16,69 persen).

Seperti melansir tempo.co, dijelaskan bahwa Presiden Jokowi akan turun tangan dalam penyusunan kabinet di calon Pemerintahan Prabowo.

Empat petinggi di Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran bercerita, calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya itu telah meminta masukan dan berkomunikasi secara intens dengan Jokowi.

Tidak hanya itu, dua di antaranya juga bercerita bahwa Jokowi telah merekomendasikan empat nama kepada Prabowo untuk menjadi menteri.

Adapun dua dari empat nama tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Pratikno dan Bahlil tidak merespons pertanyaan yang diajukan Tempo.

Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Prabowo sedang intens untuk berkomunikasi dengan Jokowi. Hal ini berhubungan dengan rencana pemerintahan ke depan.

“Pak Prabowo sekarang ada di kabinet Pak Jokowi dan komunikasi mereka untuk program-program (pemerintahan mendatang) berjalan lancar,” katanya saat dihubungi.

Dengan adanya komunikasi antara Prabowo dan Jokowi, tim Prabowo-Gibran menilai tidak perlu ada pembentukan tim transisi pemerintahan. Pasalnya, Jokowi akan mengawal langsung peralihan pemerintahannya.

“Belum ada rencana membentuk tim transisi karena pemerintahannya berkelanjutan,” ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Keterlibatan Presiden Jokowi dalam penyusunan calon pemerintahan Prabowo juga dibenarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Politikus yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu memastikan Jokowi akan memiliki peran dalam pemerintahan presiden baru.

“Tentu akan ada perannya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024.

Airlangga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal seperti apa peran Jokowi. Dia juga tidak menanggapi soal ada pandangan mengenai Jokowi yang terlalu cawe-cawe dalam Pemerintah Prabowo.

“Kita tunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum,” kata Airlangga.

Kabar ihwal pelibatan Jokowi dalam pembentukan kabinet Prabowo juga pernah diungkap oleh anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. Dia mengatakan Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran.

“Keterlibatan beliau (Jokowi) akan sangat signifikan,” kata Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024.

Dia mengaku Prabowo-Gibran akan banyak mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan pemerintahan dan penyusunan kebijakan.

Menurut Dradjad, ada tiga alasan utama mengapa Pemerintahan Prabowo-Gibran akan melibatkan Jokowi dalam proses pembentukannya.

Salah satunya adalah karena Dradjad mengklaim visi visi misi Prabowo-Gibran dibangun di atas fondasi kebijakan dan capaian dari Presiden Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

Alasan kedua, Dradjad menjelaskan selama kampanye, Prabowo-Gibran selalu menyampaikan ingin melanjutkan, menyempurnakan, dan memperluas kebijakan Jokowi.

Kebijakan itu mulai dari Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial atau bansos.

Adapun alasan ketiga, Dradjad menyinggung approval rating Jokowi yang tinggi. Dia mengklaim semua pakar politik mengakui popularitas Jokowi sangat tinggi dan sangat besar pengaruhnya terhadap kemenangan Prabowo-Gibran.

Dia mengklaim kemenangan itu tinggal menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

“Jadi dengan tingkat popularitas dan approval rating yang sangat tinggi itu, beliau mempunyai pengaruh politik yang sangat besar di dalam percaturan politik Indonesia,” ucapnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar