Soal Potensi Kecurangan Pemilu 2024, Jokowi: Ada Bawaslu, Gugat di MK
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hadiri Rakernas ke-VI Relawan Pro Jokowi (Projo) di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Sabtu (14/10/2023). Dalam acara yang dihadiri ratusan relawan Projo itu, Jokowi meminta relawannya untuk tidak terburu-buru menentukan arah dukungan. Dia juga meminta relawannya untuk tidak mendesak dirinya segera menyatakan sosok yang didukung. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa menangani potensi kecurangan Pemilu 2024.
Dia menyatakan, badan/lembaga tersebut akan bertindak sesuai fungsinya, tergantung dugaan kecurangan yang ada.
"Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kekurangan, bisa dilaporkan ke Bawaslu," kata Jokowi usai menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Kemudian kalau masih belum ini, kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti," ujarnya.
Jokowi menegaskan pemilu adalah pesta demokrasi adalah pestanya rakyat, dan ia berharap bisa berlangsung jurdil alias jujur dan adil serta luber (langsung, umum, bebas, rahasia).
"(Harapan) pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman itu yang kita harapkan," tandas Jokowi.
Jokowi sendiri telah memberikan hak suara lewat TPS yang berada di Gedung LAN. Dia datang didampingi ibu negara, Iriana, pada pukul 08.47 WIB dengan menaiki mobil berpelat RI I.
Jokowi menggunakan kemeja putih dengan celana hitam, sementara istrinya mengenakan pakaian bernuansa hijau sage.
Akan tetapi, Ibu Negara tak berkomentar soal pencoblosan hari ini. Iriana hanya sesekali melempar senyum.
Komentar