Komentari Film Dirty Vote, Cak Imin dan JK Dilaporkan ke Bawaslu

Selasa, 13/02/2024 19:19 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersama bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menggelar pertemuan di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (11/9/2023). Hasil pertemuan ini disampaikan oleh Cak Imin. Dia menyebut pertemuan ini juga digunakan sebagai momen saling mengenal antara Anies dan jajaran PKB. Robinsar Nainggolan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersama bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menggelar pertemuan di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (11/9/2023). Hasil pertemuan ini disampaikan oleh Cak Imin. Dia menyebut pertemuan ini juga digunakan sebagai momen saling mengenal antara Anies dan jajaran PKB. Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) melaporkan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Jusuf Kalla (JK) ke Bawaslu pada hari ini, Selasa 13 Februari 2024.

Laporan itu dibuat karena Cak Imin dan JK ikut mengomentari film dokumenter Dirty Vote. Keduanya dianggap melanggar ketentuan masa tenang Pemilu 2024.

Anggota Advokat Lisan Ahmad Fatoni mengatakan laporan itu dibuat terpisah. Cak Imin dilaporkan lantaran berkomentar di media sosial X (Twitter) dengan nuansa yang dianggap tendensius. Menurutnya, dalam unggahannya Cak Iminjuga berkomentar "Ada yang sudah nonton?".

"Kita ketahui bahwa di dalam akun X atau Twitter dari Pak Cak Imin dia mengupload trailer film Dirty Vote yang di dalamnya kita duga juga banyak hal-hal yang tendensius isinya yaitu menyudutkan salah satu paslon. Meskipun di dalamnya juga ada paslon-paslon yang lain, tapi lebih spesifik ke paslon 02," jelas Ahmad dilansir dari CNN Indonesia.

"Untuk itu kita buat laporan ke Bawaslu. Kenapa kita buat laporan ke Bawaslu karena status tersebut di-upload pada tanggal 12 Februari hari Minggu di mana itu masih dalam masa tenang," lanjutnya.

Fatoni menjelaskan Muhaimin mengunggah ulang trailer video yang menyudutkan pasangan Prabowo-Gibran itu hingga menjadi viral. Dia menilai hal itu masuk ke dalam kampanye negatif.

"Jangankan kampanye negatif, kampanye positif pun tidak boleh saat masa tenang. Jadi, kami menduga ini sudah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pak Muhaimin Iskandar," ungkapnya.

Cak Imin diduga melanggar Pasal 492 UU Pemilu. Pasal tersebut menjelaskan peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal dijatuhi sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sementara itu, laporan terhadap JK dibuat imbas komentarnya yang menyebut film Dirty Vote baru menggambarkan 25 persen tindakan kecurangan yang terjadi.

"Jadi Pak JK seolah-olah mau membangun narasi kecurangan itu lebih dari pada 25 persen. Dan ini juga dilakukan pada saat masa tenang," jelas Fatoni.

"Dan kami sangat menyayangkan untuk sekelas pak JK mantan wakil presiden tapi menyampaikan hal hal seperti ini. Harapan kami Bawaslu bisa memanggil. Untuk menegakkan sesuai aturan itu aja," ujarnya menambahkan.

Cak Imin sudah merespons laporan yang dilayangkan untuk dirinya lewat media sosial X. "Masak gak boleh komentar bro," ujarnya.***

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar