Tanah Dijual Ahli Waris yang Lain Tanpa Izin, Apa Delik Pidananya?

Sabtu, 03/02/2024 13:20 WIB
Ilustrasi Warisan (Net)

Ilustrasi Warisan (Net)

Jakarta, law-justice.co - Masalah penyelesaian harta warisan sering menjadi persoalan berlarut-larut di dalam keluarga. Karena itu harus diselesaikan bersama-sama oleh semua ahli waris yang berhak. Tapi, bagaimana bila ada sesama ahli waris dan anggota keluarga yang menjual tanah warisan tanpa seizin ahli waris lain?

Sebagai contoh, Mbah saya memiliki sebidang tanah yang menjadi warisan. Ahli warisnya, yaitu ayah saya dan adik ayah. Namun diam-diam tanpa izin ayah saya, om saya sudah menjual tanah itu. Om saya yang mengambil SHM dan menjual tanah itu tanpa berunding dengan keluarga. Apakah ada delik pidana yang bisa dikenakan kepada Om saya?

Saudara tidak menjelaskan apakah sertifikat itu digadaikan atau dijual, jadi kami berasumsi di sini bahwa Om anda tersebut telah menjual tanah yang bersertifikat tersebut. Jadi berdasarkan kronologis cerita anda, maka perbuatan Om anda tersebut apabila tidak mengembalikan sertifikatnya bisa dimasukkan ke dalam dugaan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat.

Dalam perbuatan tidak mengembalikan sertifikat tanpa seizin pemiliknya juga patut diduga sebagai tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Maka orang tersebut dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP, jika ia terbukti sengaja menguasai dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah om Anda untuk menjualnya. Perbuatan tersebut juga dapat diduga merupakan tindak pidana pemalsuan dan/atau pemakaian surat kuasa palsu yang dilakukan oleh peminjam tersebut agar seolah-olah mendapat kuasa dari si pemilik asli untuk menjaminkan sertifikat tersebut.

Sedangkan untuk tindak pidana Penipuan, Dalam Pasal 378 KUHP Lama ditegaskan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

R Soesilo dalam buku yang sama berpendapat bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang, salah satunya, dapat menerbitkan hak. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, maka ia diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana di atas.

Selain itu, dapat diduga pula adanya pemalsuan dan/atau pemakaian APHT palsu sebagai akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 dan ayat (2) KUHP:

Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: akta-akta otentik;

Pasal 264 ayat (2) KUHP:

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut R Soesilo dalam buku yang sama, akta autentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, seperti notaris, pegawai pencatat jiwa, dan sebagainya. Apakah bisa dilakukan penuntutan untuk kasus yang sudah terjadi 20 tahun? Bisa dilihat dari daluwarsanya dahulu.

Masa Daluwarsa Penggelapan

Apabila pelaku tindak pidana masih hidup, daluwarsa pidana untuk melakukan penuntutan tindak pidana penggelapan maupun penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 12 tahun.

Perhitungan daluwarsa penuntutan tersebut mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Jadi, apabila dalam kurun waktu yang telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan, penuntut umum tidak melakukan penuntutan, maka hapuslah kewenangan untuk menuntut si pelaku (strafsactie).

Jadi, masa daluwarsa menuntut tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 12 tahun mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau hari sesudah pelaku melakukan tindak pidana. Sedangkan, masa daluwarsa menjalankan hukuman pidana untuk tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.

Masa Daluwarsa Penipuan

Secara umum, daluarsa penuntutan dan daluarsa menjalankan hukuman pidana terjadi karena tertuduh/terpidana meninggal dunia. Sedangkan apabila tertuduh masih hidup daluarsa suatu kasus diatur dalam Pasal 78 KUHP Lama, yaitu:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
5. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Artinya, kasus Penipuan yang dijerat Pasal 378 KUHP Lama sanksinya adalah 4 tahun penjara, dan daluarsa nya adalah sesudah 12 tahun.

Masa Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Mengenai perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat dapat merujuk ke dalam ketentuan mengenai masa kadaluarsa kasus pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP ayat (1) angka 3. Kewenangan korban untuk menuntut pelaku atas tindak pidana pemalsuan surat tersebut akan kadaluarsa setelah 12 (dua belas) tahun.

Sesuai dengan kondisinya pemalsuan surat ini diketahui jika sudah digunakan, tidak pada saat dibuat. Maka, untuk perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan pasal 79 KUHP angka 1, akan dihitung setelah surat palsu tersebut digunakan, bukan sejak saat surat tersebut dibuat ataupun dipalsukan. Setelah masa daluwarsa tindak pemalsuan surat tidak adanya penuntutan dari pihak lain yang merasa dirugikan, maka pemalsuan surat tersebut tidak dapat diproses secara hukum. Bagaimana jika dalam kasus lain jika pemalsuan surat merupakan surat atau akta yang menimbulkan korban dari pihak lain, dan korban mengetahui bahwa akta tersebut dipalsukan setelah masa daluwarsa surat tersebut.

Berdasarkan dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg agar terciptanya keadilan, pengaturan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat akan dihitung setelah korban mengetahui bahwa adanya pemalsuan surat atau akta korban, perhitungannya tidak hanya setelah surat palsu tersebut digunakan. Dengan demikian tidak ada rasa aman untuk pelaku yang mengetahui peraturan perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, terlebih jika pelaku membuat surat atau akta palsu.

Korban atau pihak lain yang merasa dirugikan tetap dapat menuntut pelaku jika memang benar adanya korban mengetahui surat palsu tersebut setelah masa daluwarsa. Jadi, apabila anda ingin melakukan penuntutan untuk kasus yang sudah 20 tahun terjadi berdasarkan ketentuannya baik dalam kasus penggelapan, penipuan maupun pemalsuan surat, itu sudah terjadi melebihi waktu yang sudah dipersyaratkan yaitu di bawah 20 tahun.

Maka persoalan tersebut bisa diselesaikan dahulu dengan cara di luar pengadilan atau dengan jalan kekeluargaan, yaitu dengan jalan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahannya.


(Warta Wartawati\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar