Soal Luhut Ajak Cek Tambang Nikel, Tom Lembong: Mungkin Wakili Prabowo

Jakarta, law-justice.co - Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Lembong akhirnya buka suara untuk menanggapi undangan Menteri Koordinator Bidang Maritim Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan untuk datang ke tambang-tambang nikel guna menyaksikan langsung manfaat hilirisasi.

Awalnya, mantan Menteri Perdagangan itu menyampaikan dia sempat berdiskusi dengan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat berkampanye di Yogyakarta.

"Dan kita diskusi banyak berdua dan Pak Muhaimin sangat welcome, sangat positif terhadap undangan Pak Menko Maritim, yang mungkin juga sekalian mewakili Pak Prabowo. Jadi kita menanggapi sangat positif," ujarnya di Markas Pemenangan Timnas AMIN di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Senin (29/1).

Tom menyampaikan kubu AMIN telah menjawab sejumlah kritikan yang disampaikan Luhut terhadapnya.

"Saya kira sudah mulai kita tanggapi satu per satu. Jadi saya kira ini sangat positif bagi publik. Diskusinya terbuka, kita adu data, kita adu analisa. Dan nanti biar masyarakat yang bisa menilai," kata dia.

Cak Imin sebelumnya menyindir Luhut terkait hilirisasi industri tambang nikel. Soal ajakan Luhut untuk mengecek tambang nikel, ia menyatakan siap adu data tentang kemudaratan hilirisasi industri bagi Indonesia

"Katanya mau adu data, apakah benar jumlah tambang-tambang kita maslahat dan mudaratnya enggak imbang. Ngerti maslahat atau madarat ndak? Jangan-jangan Opung (Luhut) enggak ngerti," kata Cak Imin dalam Rapat Umum Rakyat Jogja Bersama Anies-Muhaimin di Yogyakarta, Senin (29/1).

Cak Imin menilai hilirisasi industri itu justru lebih banyak mudaratnya. Dia mencontohkan hilirisasi nikel yang digalakkan beberapa tahun terakhir.

Dia mengatakan pemerintah menguras cadangan nikel. Hal itu, menurut Cak Imin, membuat harga nikel anjlok dan cadangannya tinggal 15 tahun.

Ketua Umum PKB itu menilai pemerintah tidak sabar untuk mengelola nikel. Dia berpendapat seharusnya pemerintah mengelola nikel dengan memperhatikan keadilan generasi.

"Jangan kamu perkosa alam. Setuju? Pembangunan itu butuh keadilan," jelas dia.

Sebelumnya, Luhut menantang Cak Imin membuktikan klaim hilirisasi industri ugal-ugalan. Dia mengundang Imin untuk datang ke tambang-tambang nikel untuk menyaksikan langsung manfaat hilirisasi.

"Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon saja, kapan. Pergi dia sana," kata Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1).