Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Bebas Bersyarat

Kamis, 28/12/2023 05:49 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjaring OTT KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjaring OTT KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta, law-justice.co - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkumham) secara resmi menyatakan bahwa Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sudah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023 lalu.

Sebagai informasi, hari ini, Kamis, 28 Desember 2023, Wahyu dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi sebagai tindak lanjut penyelesaian penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.

"Betul yang bersangkutan sudah bebas PB [Pembebasan Bersyarat] per tanggal 6 Oktober 2023," ujar Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS, Deddy Eduar Eka Saputra saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (27/12).

Meski begitu, saat dikonfirmasi detail remisi atau pengurangan masa pidana yang diperoleh Wahyu, dia belum memberikan jawaban. Di masa PB, terpidana diwajibkan untuk menjalani bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Sebagai informasi, pada Juni 2021 lalu, Wahyu dijebloskan KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Dia harus menjalani pidana badan selama tujuh tahun penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Wahyu turut dihukum membayar pidana denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, hak politik Wahyu juga dicabut selama lima tahun, dalam putusan di tingkat kasasi.

Dia terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina, dengan menerima uang senilai total Rp600 juta terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Wajyu juga terbukti menerima Rp500 juta dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo, terkait dengan pemilihan Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025.

 

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar