KPU Sebut 3 Capres Bisa Saling Sanggah dalam 4 Segmen Debat Pilpres

Jakarta, law-justice.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan para calon presiden (capres) diberikan kesempatan saling sanggah lebih banyak dalam sesi debat.

Ketua KPU Hasyim Asy`ari menjelaskan debat capres akan berlangsung selama 120 menit dan dibagi menjadi enam segmen. Dari enam segmen itu, capres bisa saling menyanggah dalam empat segmen.

"Yang kita utamakan itu interaksi yang paling banyak antar calon. Enam segmen itu, empat segmen sendiri yang kemudian interaksi langsung antar calon," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Senin 11 Desember 2023.

Hasyim mengatakan saling sanggah bisa dilakukan antar capres pada segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Sementara itu, segmen pertama khusus untuk penyampaian visi dan misi ketiga capres. Kemudian, sesi terakhir khusus untuk penyampaian pernyataan penutup tiap capres.

Ketua KPU Hasyim juga menyebut moderator hanya akan memandu jalannya acara dan menyampaikan pertanyaan yang telah disusun para panelis. Dia mengatakan ada 18 pertanyaan yang akan dilayangkan kepada setiap capres nantinya.

"Semuanya kan dari moderator. Apa-apa yang gagasan panelis, kalau pertanyaan nanti yang sampaikan moderator," ungkapnya.

Debat capres cawapres akan dimulai pada Selasa besok. Gelaran debat disiarkan langsung di TV dan radio mulai pukul 19.00 WIB.

Adapun debat akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama bertema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat kedua pada 22 Desember 2023 bertema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur.

Debat ketiga pada 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Berikutnya, debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, SDA, SDM, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Terakhir, debat kelima diselenggarakan pada 4 Februari 2024. Temanya yaitu teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan (post Covid-19 society), dan ketenagakerjaan.***