Nawaitu Redaksi

Saat PDIP Mau Menjadi Oposisi, Tapi Setengah Hati

Minggu, 10/12/2023 08:21 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) saat halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di kediaman Megawati Soekarnoputri, jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (27/4/2023). ANTARA FOTO/Monang/mrh/nz

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) saat halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di kediaman Megawati Soekarnoputri, jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (27/4/2023). ANTARA FOTO/Monang/mrh/nz

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengutarakan kejengkelannya kepada pemerintah yang disebutnya telah bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024 yang sebentar lagi akan tiba. Kejengkelan Megawati di suarakan dalam dalam acara konsolidasi relawan pendukung Ganjar-Mahfud MD, pada Senin (27/11/23).

Tanpa menyebut nama, di hadapan relawan pendukung capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Megawati menyinggung tindakan sewenang-wenang itu seperti intimidasi dan intervensi kepada masyarakat yang menjadi targetnya.Praktik tersebut, kata dia, seperti yang dilakukan pada era Orde Baru (Orba).

Pernyataan Ketua Umum PDIP itu oleh sebagian pengamat politik segera ditafsirkan sebagai penanda penegasan kepada Presiden Joko Widodo bahwa mereka sudah berbeda haluan dan sudah tidak lagi sejalan dengan garis politik yang saat ini dijalankan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Dengan kata lain, PDIP nampaknya ingin mendeklarasikan dirinya sebagai barisan “oposisi” yang tidak lagi sehaluan dengan kebijakan penguasa. Kritik tajam Megawati yang menyebut pemerintah sekarang ini dijalankan seperti era Orba adalah salah satu sinyal penegasannya.

Benarkah kebijakan Pemerintah yang dijalankan saat ini mirip dengan kebijakan pemerintahan era Orba ?. Apakah serangan serangan tajam yang dilancarkan oleh elite PDIP kepada pemerintah itu sebagai penegasan bahwa partainya ingin ber”oposisi” dengan pemerintah yang sekarang berkuasa ?. Mengapa kritik tajam elite PDIP kepada pemerintah yang sekarang berkuasa itu justru dinilai sebagai langkah blunder yang potensial menggerus elektabilitasnya ?

Mirip Era Orba ?

Sindiran keras yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati kepada pemerintah yang sekarang berkuasa yang disebut sedang menjalankan politiknya seperti era Orba memang cukup jelas ditujukan kepada Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia sekaligus petugas partainya .

Kritik atau sindiran tajam itu akhirnya memunculkan pertanyaan : benarkah pemeritah yang dikomandani oleh Jokowi saat ini memang dijalankan mirip dengan era Orba berkuasa ?. Jawaban dari pertanyaan ini tentu akan beragam tergantung dari sudut mana memandangnya.

Mereka yang menjadi pembela rejim yang sekarang berkuasa tentu tidak sepakat kalau pemerintah sekarang dijalankan ala Orba. Seperti misalnya yang diungkapkan oleh Nusron Wahid Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yang menyebut tidak tepat kalau pemerintah sekarang mirip Orba karena salah satu ciri Orba, kata Nusron, adalah pemerintahan dikendalikan oleh satu partai dan adanya mobilisasi aparatur sipil negara agar memilih calon yang sedang berkuasa.

"Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian dari Golkar, Menteri PAN-RB dari PDIP," ucap Nusron seperti dikutip media.

Tetapi mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan penguasa akan menyebut bahwa pemerintahan sekarang memang mirip dengan kebijakan era Orba bahkan ada yang menyebut melebihi era Orba. Adapun sejumlah kebijakan yang disebut sebut mirip dengan era Orba diantaranya :

Pertama terlihat dari kebebasan sipil yang semakin menyempit.Hal itu nampak dari banyaknya kasus kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tidak sedikit korbannya. Selain itu tindakan pembubaran aksi demonstrasi secara tidak sah, kekerasan serta kriminalisasi kepada peserta aksi damai dan sebagainya.Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), korbannya banyak yang berasal dari kalangan petani, aktifis, pelajar dan mahasiswa.

Kedua, Adanya  impunitas pelanggaran HAM berat. Meskipun penuntasan pelanggaran HAM berat menjadi janji Jokowi sejak periode pertama, tapi hingga menjelang akhir masa jabatannya nyaris tak ada realisasi dari janji janjinya. Presiden Jokowi juga tidak berusaha menjalankan putusan MK untuk membuat kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tapi malah ngotot mengesahkan UU Omni Buslaw Cipta Kerja.

Ketiga, Jokowi gagal menjadikan institusi polisi sebagai penegak hukum. Selama pemerintahan Jokowi, Polri menjadi salah satu institusi yang paling banyak disorot karena kecenderungannya sebagai "bumper" kekuasaan untuk membungkam kritik dengan penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi. Terakhir adanya isu aparat polisi di tingkah bawah mendukung dan memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024 - yang kembali mengarah pada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Ke empat, Adanya Upaya Untuk Melemahkan KPK.Salah satu keberhasilan utama pemerintahan Jokowi adalah melemahkan KPK.Sebab tanpa adanya dukungan dari presiden, sebenarnya revisi UU KPK tidak mungkin disetujui DPR tapi itu tidak dilakukannya.

Ke lima, Adanya Dugaan Campur Tangan Pemerintah pada Keputusan MK tentang Umur Calon Presiden dan Wakil Presiden. Seperti diketahui MK telah membuat keputusan kontroversial yang meloloskan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Keputusan MK dinilai sebagai bertentangan dengan demokrasi, melawan konstitusi serta sarat rekayasa untuk memberikan karpet merah bagi pencalonan anak Presiden yang sekarang berkuasa.

Barangkali itulah beberapa ciri yang menandakan bahwa pemerintah yang sekarang dijalankan mirip dengan era Orba. Bahkan ada juga yang menilai bukan hanya seperti era Orba tapi malah melebihi era  Orba. Sebagai contoh apa yang disampaikan oleh analis politik UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah seperti dikutip ole media Selasa (28/11/23).

Menurutnya, praktik politik yang dilakoni Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini justru lebih buruk dibandingkan era Pemerintahan Orba. “Bahkan (perilaku politik Jokowi) bisa saja lebih buruk karena dilakukan secara terang,” begitu katanya.

Dedi mencontohkan adik ipar Jokowi, Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dalam uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres. Atas perbuatannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya.

Selanjutnya, kata Dedi, Jokowi menunjuk sejumlah koleganya semasa menjadi walikota Solo untuk menempati posisi-posisi strategis, mulai dari Kapolri hingga Panglima TNI. “Contoh-contoh itu cukup menandai Jokowi seolah benar sebagaimana ungkapan Megawati,” imbuhnya.

Pernyataan senada disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Dia memberi label Neo Orde Baru plus pada penguasa hari ini."Itu saya kalau menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru Plus," kata dia saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Menurut dia, saat itu memang terjadi pengancaman dan intimidasi. Namun, cara-caranya berbeda jauh dengan sekarang."Kalau pak Harto masih baik baik saja cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasi ya nggak terang-terangan kayak begini. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya nggak seperti itu dulu,"ucap dia seperti dikutip media.

Oposisi Setengah Hati ?

Banyak yang menafsirkan pernyataan keras Megawati kepada Jokowi itu sebagai bentuk “berpisahnya” kubu Megawati kepada Jokowi dan sinyal untuk dimulainya pertarungan antara dirinya dengan Jokowi dalam pemilu dimana keduanya mengusung jagoan yang berbeda.

Tetapi anehnya sampai saat ini kalau ditanyakan secara formal maka hubungan antara Jokowi dan Megawati masih dianggap baik baik saja. Hal ini antara lain terungkap dari pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Politisi senior PDI-P ini membantah isu keretakan hubungan antara Jokowi dengan Megawati. "Ya pokoknya hubungannya baik-baik saja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu udah enggak benar lah” , begitu katanya.

Yang terjadi saat nampaknya bukan keinginan elite PDIP untuk beroposisi dengan Pemerintah Jokowi tapi PDIP nampaknya sedang menjalankan politik dua kaki. Yaitu masih menjadi bagian dari pemerintahan tapi juga mengkritik tajam untuk meningkatkan elektabilitas jagoan yang di usungnya. Hubungan antara PDIP dan Jokowi seperti benci dan rinbu karena relasi antara keduanya memang sudah sangat lama.Jadinya enggan berpisah meskipun rasa benci sudah menyeruak di dalam dada.

Barangkali Megawati tidak ingin “bercerai” begitu saja dengan Jokowi dan kemudian memproklamirkan kubunya sebagai oposisi karena mengingat peristiwa peristiwa yang terjadi di masa lalu saat ia berkuasa.

Sebagai pengingat, dahulu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pembantu Megawati—Menkopolhukam--ternyata diam-diam menyusun strategi untuk ikut kontestasi sehingga Megawati pun murka karenanya. Perang urat syaraf pun dilakukan antara keduanya. Megawati dan kader PDI-P menyerang habis-habisan SBY yang disebut seperti kacang lupa sama kulitnya.

Tetapi publik justru malah bersimpati kepada SBY sehingga mendorong jenderal bintang itu duduk di tampuk kekuasaan menjadi presiden ke 6 Indonesia. Hal itulah rupanya yang menjadi pertimbangan Megawati sekarang sehingga tidak berani bermain frontal menyerang Jokowi dengan membabi buta karena takut efeknya justru tidak baik di kubunya. Karena yang terjadi malah Jokowi yang mendapat simpati sebagai pihak yang menjadi korbannya.Dikuatirkan nantinya akan muncul perang narasi ‘pengkhianatan vs dizolimi’ yang sedang berlangsung antara PDIP dan Jokowi-Gibran Rakabuming Raka.

Harus diakui saat ini PDIP berada di posisi dilematis karena tersandera secara elektoral oleh popularitas Jokowi yang masih besar pengaruhnya. Sehingga konflik terbuka dengan Jokowi hanya akan menggerus suara PDIP di Pileg [pemilihan legislatif] nantinya.

Kalaupun terjadi perang terbuka nantinya juga akan repot karena tidak menguntungkan keduanya.  Hal ini berkaitan dengan strategi pilpres putaran kedua karena kemungkinan untuk kembali menyatu setelah pilpres pun terbuka. Pasalnya, irisan dari masing-masing partai penguasa saat ini ada di tiga paslon sehingga harus dijaga segala kemungkinannya. Usai pilpres, opsi bagi-bagi kekuasaan pun sangat terbuka.

Barangkali itulah yang melatarbelakangi “perang dingin” hubungan PDIP dan Megawati disatu sisi dengan Jokowi dan pemerintahannya disisi lainnya. Megawati akhirnya ingin menjadi oposisi tapi setengah hati karena hitungan hitungan politik yang rumit sehingga seperti makan buah simalakama saja.

Blunder Elektabilitas

Dengan adanya posisi yang cukup dilematis tersebut, akhirnya membuat kubu Megawati tidak bisa berbicara banyak alias tidak bisa leluasa melancarkan kritik kritiknya kepada pemerintah yang sekarang berkuasa.

Meskipun banyak penyimpangan penyimpangan terjadi di depan mata, tetapi kubu Megawati tidak bisa berbuat apa apa kalau ingin bermain aman terkait dengan elektabilitasnya. Soalnya semakin banyak bicara keras terhadap rejim yang sekarang berkuasa, publik malah akan menilai lucu jadinya.

Mengapa demikian ? Karena PDIP masih berada di dalam pemerintahan, banyak kadernya yang masih menduduki pos pos penting dipemerintahan yang sekarang berkuasa sehingga kalau pemerintah saat ini dianggap tidak becus kerjanya berarti kader kadernya ikut berkontribusi pula.

Selain itu posisi Jokowi saat ini masih menjadi kader PDIP sebagai petugas partainya sehingga kalau dikatakan pemerintah sekarang tidak becus bekerja atau mirip Orba, bukankah itu berarti menyerang sendiri kadernya ?.  Kalau Jokowi sebagai petugas partainya dinilai tidak benar kerjanya mengapa tidak dipecat saja ?.

Saat ini ketika Megawati bersuasa keras mengkritisi kebijakan rejim yang sekarang berkuasa, bukan simpati atau nilai plus yang didapatnya justru malah cibiran dan cemoohan yang kadang tidak enak didengar di telinga.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos yang menilai, pernyataan Megawati dalam pidatonya di acara itu menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk kebuntuan pemikirannya untuk bisa memenangkan pasangan Ganjar Pranowo -Mahfud MD.

"Terkesan tidak punya isu lain yang lebih produktif untuk mengalahkan Prabowo-Gibran dalam konstestasi Pilpres 2024. Semua isu sudah diproduksi mulai dari "politik dinasti, netralitas, kecurangan pemilu, haus kekuasaan, hingga puncaknya memberikan label neo orde baru," tuturnya seperti dikutip media.

Ada juga yang menilai, munculnya kritik keras Megawati kepada pemerintah yang sekarang berkuasa itu sebagai wujud kepanikan kubunya setelah pasangan nomor tiga yang di usungnya itu cenderung menurun elektabilitasnya.

Apapun itu, saat ini bagi Megawati dan PDIP situasi hubungannya dengan Jokowi yang masih menjadi petugas partainya itu memang tidak sedang baik baik saja. Keduanya sepertinya saling sandera kepentingan demi tujuan politik masing masing yang sudah tidak lagi sejalan seiring seirama.

Megawati dan PDIP merasa rugi kalau harus meninggalkan kabinet karena ada asupan gizi disana. Tetapi akan menjadi pertanyaan juga kalau masih terus bertahan disana pada hal petugas partai telah mengkhianatinya.

Bagaikan kata pepatah maju kena mundurpun kena. Akhirnya yang terjadi saat ini adalah seolah olah memerankan kubunya sebagai pihak oposisi, tetapi setengah hati karena masih mengharap asupan gizi dan ketakutan akan semakin jeblok elektabilitasnya. Jadi harus bagaimana sebaiknya ?

 

 

(Warta Wartawati\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar