DR. IR. SUGIYONO, MSI, Peneliti Indef
Membangun Pilpres Damai
Tiga paslon capres-cawapres 2024 menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 yang digelar KPU RI. Deklarasi ini juga turut ditandatangani perwakilan parpol peserta Pemilu. Acara tersebut digelar di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Deklarasi dimulai dengan pembacaan naskah Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Suksesi demokrasi secara damai adalah suatu keniscayaan. Persoalannya antara lain berasal dari kampanye serangan udara dan serangan darat, yang menimbulkan dinamika persaingan yang seolah sangat keras mengungkapkan “kegentingan” pembangunan persatuan dan kesatuan.
Itu berasal dari penggunaan diksi bertenaga, yang membangkitkan nuansa emosional eksplosif. Kata-kata bertenaga sebagai manuver serangan udara.
Berawal dari deklarasi yang dilakukan ketika Joko Widodo sedang tugas dinas ke luar negeri, maka deklarasi Ganjar Pranowo, juga selanjutnya deklarasi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kemudian berdampak memperjelas situasi persaingan menuju puncak pengaruh kepemimpinan nomor satu, yakni antara Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP dengan Joko Widodo.
Yang dikonstruksikan adalah apakah Megawati Soekarnoputri masih berada di atas petugas partai, ataukah semua adalah petugas partai yang setara. Setara, yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Pengkonstruksian perebutan posisi pengaruh kepemimpinan nasional inilah terkesan bagaikan api dalam sekam, yang diletup-letupkan.
Sesungguhnya ketika Megawati Soekarnoputri memilih memberikan mandat kepada Joko Widodo untuk menang Pilpres menjadi Presiden NKRI, maka disitulah mandat yang pernah diberikan dapat berpotensi mengulang sejarah Supersemar.
Sekalipun Megawati Soekarnoputri berhasil mengerem untuk tetap taat terhadap isi UUD 1945 hasil amandemen satu naskah, agar tidak berlanjut membuka ketiga periode, namun persoalan mendasar tentang batas suksesi dua periode, yang kandas ketika kepemimpinan Bung Karno dan Soeharto, itu tetap menjadi perdebatan panjang tentang apakah tidak akan pernah dilakukan diskresi.
Diskresi yang menjadi sumber perdebatan tentang kapan seorang musti pensiun. Kapan mesti “lengser keprabon madeg pandito”. Masalah pensiun, yang juga tidak kunjung mencapai kesepakatan ketika Megawati Soekarnoputri tidak kunjung mengumumkan pensiun.
Sama rumit ketika Bung Karno tidak kunjung pensiun. Demikian pula ketika Soeharto juga tidak kunjung mengumumkan pensiun, kecuali ketika Mei 1998.
Masalah pensiun ini sangat penting bukan hanya di puncak kepemimpinan nasional, melainkan sampai kepemimpinan keluarga. Itu terlebih ketika dimungkinkan model kepemimpinan di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang turut mengiringi.
Itu adalah model kepemimpinan bagaikan diksi “the soldiers never died”. Tidak pernah mati. Tidak pernah pensiun.
Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika Prabowo Subianto tetap mencalonkan diri. Demikian pula terjadi hiruk pikuk ketika Gibran Rakabuming Raka lolos sebagai cawapres.
Orang melihat Joko Widodo dalam representasi Gibran, sebagai solusi atas pembatasan dua periode. Sebuah peremajaan, yang mendapat resistensi amat sangat keras, sekalipun publik paham bahwa suara terbanyaklah yang menjadi penentu dan pemutus berbagai suksesi dalam Pilpres.
Komentar