Ketika Sentimen Mega ke Jokowi Berpotensi Picu Chaos di Pemilu 2024
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputeri. (Fajar)
Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menganggap bahwa pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal "yang sekarang berkuasa bertindak seperti zaman Orde Baru" menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.
Dia memandang, gaya komunikasi politik Megawati memposisikan diri sebagai pihak yang tertindas. Pasalnya, dia tak bisa memungkiri adanya ketegangan antara Megawati dengan Presiden Jokowi.
Terutama setelah putra sulungnya yang menjabat Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto yang diusung sebagai capres Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Pidato Megawati yang berapi-api seolah mengajak kader dan simpatisan PDIP untuk melawan kembali Orde Baru. Jelas dengan tegas menyasar dan menunjuk `hidung` Presiden Jokowi dan pencapresan Prabowo-Gibran," ujar Subiran seperti melansir rmol.id.
Konflik di antara elite politik PDIP yang dianggap Subiran kini nyata-nyata berseberangan pada Pilpres 2024, justru rentan memunculkan konflik di antara masyarakat pendukung pasangan capres-cawapres.
"Jika ini terus digelorakan, maka bukan tidak mungkin Pilpres ini akan berujung chaos akibat isu yang diciptakan para tokoh politik itu sendiri," ucapnya.
Lebih lanjut, lulusan S2 ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mempertanyakan tujuan Megawati menggelorakan isu neo orde baru maupun dinasti politik ke hadapan masyarakat.
"Apakah tuduhan itu berdasar, atau hanya bentuk ekspresi kekecewaan karena Presiden Jokowi kini tidak lagi tunduk pada kepentingan PDIP dan Megawati?" tandas sosok yang kerap disapa Biran itu.
Megawati menyampaikan singgungan keras yang diduga tertuju kepada Jokowi dan keluarganya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Organ Relawan Pendukung Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin kemarin (27/11).
Komentar