Polri Panggil 2 Eks Anak Buah SYL Jadi Saksi Kasus Firli Besok

Selasa, 28/11/2023 17:35 WIB
Viral Foto Pertemuan Ketua KPK dengan SYL di Tengah Dugaan Pemerasan. (Istimewa).

Viral Foto Pertemuan Ketua KPK dengan SYL di Tengah Dugaan Pemerasan. (Istimewa).

Jakarta, law-justice.co - Polisi memanggil dua mantan anak buah eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri besok. Dua eks anak buah SYL itu ialah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Kementan M Hatta.

"Pemeriksaan Rabu, 29 November 2023 pukul 14.00 WIB di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri oleh penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa 28 November 2023.

Dia mengatakan penyidik sedang berkoordinasi dengan KPK untuk menghadirkan dua orang tersebut. Kasdi dan Hatta saat ini berstatus tersangka dugaan korupsi di Kementan dan telah ditahan oleh KPK. Keduanya dijerat sebagai tersangka bersama SYL.

"Dilakukan koordinasi dengan KPK RI untuk bantuan menghadirkan saksi yang saat ini berstatus tahanan KPK RI dan telah dilayangkan surat panggilan terhadap para saksi yg saat ini menjadi tahanan KPK RI, yaitu SYL, Kasdi, dan M Hatta untuk dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap ketiga orang saksi tersebut," jelasnya.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak sebelumnya mengatakan Firli dijerat pasal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli kemudian diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK.

"Menetapkan Saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu 22 November 2023.

Dia mengatakan Firli diduga memeras serta menerima gratifikasi dan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ucapnya.***

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar