Nawaitu Redaksi

Megawati, Menepuk Air Didulang Terpercik Muka Sendiri

Sabtu, 25/11/2023 19:33 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputeri. (Fajar)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputeri. (Fajar)

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya yang disiarkan secara online di akun Youtube resmi PDI Perjuangan, Minggu (12/11/23), menyinggung soal kecurangan yang menurutnya sudah mulai terlihat menjelang Pemilu atau Pilpres 2024. "Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai, akan terjadi lagi," begitu katanya seperti dikutip oleh media.

Megawati kembali mengingatkan agar rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntunan hati nurani di Pilpres 2024. Sebelum menyinggung kecurangan, Megawati mengingatkan agar rakyat jangan takut berpendapat."Tegakkan demokrasi, kewajiban kita sebagai warga negara bahkan keharusan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," tegasnya.

Pernyataan Megawati  adalah kalimat yang merefleksikan sebuah keresahan terhadap Pemilu 2024 yang dikuatirkan bakal diwarnai dengan praktek praktek kecurangan dalam pelaksanaannya. Sebuah pernyataan yang keluar dari lubuk hati paling dalam setelah melihat situasi jelang pemilu yang sarat diwarnai oleh adegan drakor (drama korea)

Publik lantas menduga duga kemana arah dan sasaran dari pernyataan dari Ibu Mega.Tentu publik akan menduga bahwa arah daripada pernyataan Ibu Megawati mengarah dugaannya pada pemerintah yang sekarang berkuasa. Karena PDI Perjuangan dengan tegas telah menarik garis demarkasi, "Yang dulunya kawan, sekarang telah menjadi lawannya".

Gestur yang ditunjukkan oleh Megawati pada waktu berpidato adalah gestur kekecewaan, kemarahan, kegalauan atas apa yang terjadi saat ini menyongsong pemilu 2024 yang sebentar lagi akan tiba. Ia nampaknya sangat khawatir jagoan yang di usungnya yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfudz MD bakal kandas alias kalah bertarung karena kecurangan yang bakal dilakukan oleh anasir anasir penguasa.

Mengapa Megawati begitu khawatir akan terjadinya praktek kecurangan dalam pemilu 2024 nantinya ?, Apakah pernyataan Megawati tersebut memang menggambarkan sebuah peribahasa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri (terkena mukanya) ?.

Kekuatiran yang Beralasan

Kecurangan pemilu sendiri sebenarnya bukan hal yang mengejutkan terjadi di Indonesia. Masyarakat sendiri menyaksikan dan merasakan kecurangan-kecurangan itu secara nyata. Bahkan karena seringnya melihat adanya kecurangan, maka kecurangan itu pada akhirnya dianggap sebagai hal yang biasa biasa saja.Sehingga kecurangan dalam pemilu sudah menjadi rahasia umum dan kebanyakan orang akhirnya memakluminya.

Bahwa kecurangan pemilu di Indonesia sudah dianggap sebagai rahasia umum dan telah mendunia tercermin dari pernyataan pernyataan yang di lontarkan oleh para pengamat mancanegara. Sebagai contoh ada video berdurasi 0.24 detik dalam bahasa Inggris viral di jagad sosial media.Tidak diketahui di forum mana sang pembicara di video itu berbicara. Tapi, dia sedang sampaikan pengamatan nya di beberapa negara tentang pemilu di Somalia, Amerika Serikat dan Indonesia.

Dan siapa pengamat itu belum jelas sosoknya. Tapi diujung durasi video singkat terdengar sejumlah orang tertawa.Video dalam bahasa Inggris yang sudah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam teks berjalan itu berbunyi sebagai berikut:

“Which country in the world has most effective election system? In Somalia, it takes twenty until thirty days to be known, in America within few hours after election is over, in Indonesia they know the result before the election”.

“Negara mana di dunia ini paling efektif sistem pemilihannya? Di Somalia memerlukan waktu 20 sampai 30 hari untuk mengetahui hasilnya, di Amerika hanya beberapa jam sudah di ketahui hasil setelah pemilihan. Di Indonesia sudah diketahui hasilnya sebelum pemilihan”.

Karena fenomena tersebut, maka akhirnya kita memaklumi kalau Megawati kemudian merasa kuatir pemilu di Indonesia yang masa coblosannya akan digelar di 14 Pebruari 2024 mendatang itu akan diwarnai oleh kecurangan dalam pelaksanaannya.

Lalu siapa  yang paling mungkin berbuat kecurangan ?, tidak lain pelakunya adalah mereka yang sedang memegang kuasa. Karena yang sedang berkuasa itu menguasai segala sumberdaya yang tersedia mulai aparat penyelenggara, pengaman penyelenggara, mengontrol pers, mampu memobilisasi pejabat, kepala desa, PNS dan elemen masyarakat yang lainnya.

Selama dua periode Presiden Jokowi berkuasa melalui pemilu yang di dukung oleh PDIP Perjuangan sebagai partai penyokong yang utama, sangat mungkin telah menikmati enaknya “bermain curang” karena sedang berkuasa. Sejalan dengan adagium bahwa orang yang berkuasa itu cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

Barangkali atas dasar pengalaman itu pula pada akhirnya Ketua Umum PDIP Perjuangan merasa risau kalau kecurangan pemilu kembali berulang seperti dilakukan pada saat ia bersama petugas partainya berkuasa ?. Sinyalemen ini rasanya masuk akal karena ketika orang melontarkan tuduhan atau kekhawatiran bahwa pemilu bakalan berlangsung curang tanpa adanya data data konkrit yang disampaikan akan berbalik arah pada kecurigaan pada yang melontarkannya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, pernyataan negatif tentang kecurangan dalam Pemilu dan membuat tuduhan tanpa memiliki data sama sekali, tak lebih dari sekadar isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Jangan biasakan untuk membuat informasi hoax demi melampiaskan kekecewaan dan kemarahan karena keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang disampaikan dalam keadaan yang tidak terkontrol, bisa menjadi bumerang," ucap Jurubicara Partai Garuda ini melalui keterangannya, Senin (13/11/23) seperti dikutip media.

"Saya hanya mau menyampaikan kepada Ibu (Megawati) bahwa dulu sewaktu belajar mengaji, ustaz saya pernah mengatakan, `Orang yang terbiasa berbuat curang atau terbiasa melakukan hal yang tidak benar, selalu menganggap orang lain sama seperti dirinya`,” imbuhnya.

Memang sungguh sial bagi Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri, maksud hati ingin mengingatkan semua pihak akan adanya potensi kecurangan dalam pemilu 2024 nantinya, yang terjadi justru berbalik arah menyerang kubunya. Karena diduga selama sepuluh tahun berkuasa mengantarkan petugas partainya menjadi orang pertama di Indonesia telah dilakukan dengan car acara curang meskipun bukti bukti formalnya tidak ada hanya tercium baunya saja.

Menepuk Air di Dulang

Pernyataan Megawati yang mensinyalir adanya pemilu curang di 2024, alih alih mendapatkan dukungan dan simpati dari publik untuk mendukungnya, yang terjadinya malah serangan balik kepadanya. Lawan lawan politik terutama kubu yang dulu menjadi kawan sekarang menjadi lawannya, rajin menyodorkan indikasi curang yang justru dilakukan oleh kubu Megawati beserta jagoan yang di usungnya.

Beberapa peristiwa yang mengindikasikan upaya curang yang dilakukan oleh kubu Megawati bersama jagoan yang di usungnya, diantaranya adalah :

Pertama, Beredar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar. Seperti diberitakan oleh media, penangkapan  Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan empat orang lainnya terkait kasus korupsi, telah menemukan fakta yang lainnya.

Fakta yang dimaksudkan itu adalah ditemukannya pakta integritas yang teken oleh Pj Bupati Sorong dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Provinsi Papua Barat. Dalam sebaran pakta integritas yang diterima media, tertera tanda tangan diri Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP.

Silaban pada Agustus 2023. Scan pakta integritas itu tersebar dalam grup WhatsApp wartawan. Isinya cukup memilukan karena diantaranya isinya memuat pernyataan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong.

Kedua, Bupati Majalengka Ajak Pegawai Honorer Menangkan Caleg dan Capres PDI-P.  Seperti diberitakan oleh media bahwa Bupati Majalengka, Jawa Barat (Jabar), Karna Sobahi, mengajak hadirin di suatu acara untuk memenangkan caleg serta capres dari PDI-P pada Pemilu 2024. Hal itu diketahui setelah rekaman audio ajakan tersebut beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp (WA).

Dalam rekaman audio dan video foto yang beredar, terdengar Karna meminta para hadirin ikut membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Majalengka dalam mengamankan Pemilu 2024 di Majalengka. Akan tetapi, tak berhenti di situ, Karna juga mengajak mereka memenangkan para caleg dan capres yang diusung oleh partainya, PDI-P.

Pada hal seperti dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian  bahwa ASN tidak boleh ikut campur dalam kegiatan politik praktis. Tito menjelaskan, netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang (UU), khususnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hal itu dia sampaikan saat penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Ketiga, Curhatan ASN Boyolali Diarahkan Menangkan PDIP-Ganjar.Seperti diberitakan  video seorang perempuan berseragam aparatur sipil negara (ASN) warna khaki dengan badge bertuliskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali curhat soal politik beredar viral di media sosial X dan TikTok.

Dalam video yang diunggah akun Tiktok @aseppratama01_ dan Twitter @mimih6mei pada Selasa (14/11/2023), terlihat seorang wanita yang diambil gambarnya dari sisi belakang-kiri curhat soal Bupati Boyolali yang menginstruksikan seluruh ASN untuk memenangkan PDIP dan memilih Ganjar.

Selain itu, perempuan diduga ASN itu juga menyebut-nyebut soal iuran ASN dengan dalih untuk gotong royong. Saat dimintai konfirmasi mengenai video itu, Bupati Boyolali, M Said Hidayat, malah balik bertanya kepada wartawan apakah pernah mendengar ia menginstruksikan kepada ASN seperti dalam video viral itu.Wartawan menjawab belum. “Artinya bupati tidak pernah memperintahkan untuk itu,” kata dia saat ditemui di Gedung Cendana Boyolali, Rabu (15/11/2023).

Meskipun demikian isu ini kabarnya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Boyolali. Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait beredarnya video perempuan diduga ASN bicara soal arahan untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.“Kalau misalnya terbukti ada dugaan pelanggaran Pemilu, akan kami tindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” kata dia seperti dikutip media.

Ke empat, Pergantian Banyak Kalapas Jelang Pemilu 2024 oleh Kemenkumham. Seperti dieberitakan media, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto curiga dengan sikap Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang mengganti banyak kepala lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah.Pasalnya, itu dilakukan menjelang Pemilu 2024. Kecurigaan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menkumham Yasonna Laoly di DPR pada Selasa (21/11/23).

"Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat Pemilu, Kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres," kata dia.

Kecurigaan anggota DPR RI dari partai Gerindra tersebut kiranya cukup beralasan karena Kawasan lapas itu  ibarat wilayah khusus. Saat pemilu, semua petugas pemungutan suara berasal dari kalangan sipir. tidak bisa terlibat langsung dalam proses pemungutan suara di Lapas. Begitu pun saksi-saksi dari partai politik tidak bisa leluasa terlibat di dalamnya. Semua dilaksanakan oleh sipir atau petugas di masing-masing lapas.

Oleh karena itu bisa saja sipir ataupun petugas lapas lainnya memonopoli hasil suara warga binaannya. Pasalnya, warga binaan atau narapidana pasti takut dengan sipir dan akan selalu menurut perintahnya.

Kelima, PJ Gubernur Bangka Belitung Dicopot dari Jabatannya Karena Tidak Mau Dukung Ganjar.  Ditengah tengah kegalauan PDIP terhadap netralitas aparatur pada pemilu 2024, muncul fenomena dimana PDIP diduga berkerjasama dengan BIN (Badan Intelijen Negara) untuk mempengaruhi aparatur negara agar mendukung pasangan Ganjar- Mahfud MD.

Hal tersebut terbukti dengan adanya utusan instansi intelijen dan Kementerian Dalam Negeri yang mendatangi PJ Gubernur Bangka Belitung Suganda Pasaribu agar mendukung pasangan Ganjar-Mahfud MD. Namun Suganda Pasaribu menolak permintaan tersebut karena ingin menjaga netralitas arapatur negara dalam kontestasi politik.

Penolakan tersebut berujung pada kehilangan kursi yang di dudukinya digantikan oleh Syafrizal. Untuk diketahui, Syafrizal adalah ASN Dirjen Bina Administrisasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Pada hal selama 7 bulan memimpin Bangka Belitung, Syafrizal tercatat mampu menorehkan prestasi yang cemerlang. Oleh karena itu pergantian Suganda Pasaribu dinilai cacat prosedur dan cacat administrasi serta sarat kepentingan politik praktis menjelang pemilu 2024.

Itulah beberapa indikasi curang yang justru dilakukan oleh kubu Megawati dengan jagoan yang di usungnya. Sehingga ketika saat ini kubu Mega teriak teriak akan ada kecurangan pada pemilu mendatang maka kecurigaan patut juga ditujukan kepada kubunya. Mengapa demikian ? Karena saat ini Menkopolhukam yang masih terikat menjadi petugas partai, ada di kubunya. Demikian pula Menkumham, MENPANRB, Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), serta Jaksa Agung masih berada di kubunya.

Alhasil kalau kemudian ada kecurigaan permainan curang yang diakukan oleh penguasa maka potensial kecurangan ini juga dilakukan oleh kubu Megawati yang saat ini masih menjadi bagian dari penguasa meskipun tidak full seperti kondisi semula.

Kita semua tentu sepakat bahwa kecurangan pemilu harus segera diakhiri karena bagaimanapun calon pemimpin yang terpilih melalui cara curang tidak akan berkah dan mencederai proes demokrasi kita. Calon pemimpin bangsa yang terpilih dengan cara curang juga akan menurunkan kepercayaan publik dan potensial memunculkan huru hara.

Sudah saatnya standar ganda dalam menyikapi pemilu mendatang diakhiri sampai disini saja. Jangan sampai teriak teriak curang pada hal  justru dialah pelakunya. Kalau ini yang terjadi nanti seperti maling teriak maling sehingga tidak akan ada ujung pangkalnya.

Apalagi kalau penegakan hukum untuk praktek praktek kecurangan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka untuk yang kesekian kalinya pemilu hanya menjadi ritual demokrasi belaka belum mampu menghasilkan pemimpin berkualitas yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Apakah itu memang maksud dan tujuannya ?

 

(Warta Wartawati\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar