Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Soal Selamat Datang Kecurangan!

Rabu, 22/11/2023 13:53 WIB
Tony Rosyid (rmol)

Tony Rosyid (rmol)

Jakarta, law-justice.co - Bertemu dengan seorang jenderal yang saat ini pentolan timses pasangan capres-cawapres, teman saya nanya: "Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda akan menang satu putaran?" Dia jawab: "begini kalkulasinya: capres kami punya 20%. Bapak itu nyumbang ke kita 20%.

Blocking dari keturunan PKI 7%. Sisanya agar mencapai lebih 51% adalah tugas pelaksana pemilu untuk menambahkan.

"Keturunan PKI?" Teman saya heran. Bukannya dia seorang jenderal yang secara umum anti PKI. Kenapa demi kepentingan politik, dia bangga dengan dukungan PKI.

"Penyelenggara pemilu?" Bukannya penyelenggara pemilu alias KPU harusnya netral. Mereka digaji rakyat untuk menjaga pemilu jujur? Pemilu jujur akan terjadi jika KPU netral. KPU tidak ikut "cawe-cawe" urusan politik. Kenapa KPU ditarik-tarik ikut berpolitik.

Apa yang diungkapkan oleh Muhaimin Iskandar di acara ulang tahun Mata Najwa beberapa waktu lalu bahwa para pemain bukan pihak yang membuat masalah, itu keliru. Buktinya, ada timses yang begitu siap dalam merencanakan kecurangan. Bentuknya? Libatkan KPU dalam permainan. Tidak mungkin skenario ini tidak diketahui oleh jagoannya.

Oknum KPU, wasit, hakim garis dan aparat, tidak akan ikut main kalau tidak diajak oleh kontestan pilpres. Mereka nggak akan ikutan kalau nggak dibujuk dan dilibatkan. Sebagian malah diintimidasi.

"Nggak ikut dukung, copot jabatan". "Nggak ikut dukung, dikasuskan". Dengan terpaksa, mereka ikut bermain. Ini yang bisa membuat para penonton marah, lalu turun ke lapangan untuk bikin keributan. Apa pemicunya? Para pemain yang melibatkan dan mengintimidasi oknum KPU dan aparat untuk ikut mendukungnya.

Perusakan baliho paslon lain, pemasangan baliho oleh aparatur negara, rekayasa DPT (Daftar Pemilih Tetap), koneksitas IT KPU-Bawaslu dengan pihak tertentu, kalau semua ini terbukti, maka ini layak dituduh sebagai bagian dari desain kecurangan yang sudah dimulai.

Apakah kita akan mengucapkan "Selamat Datang Kecurangan?" Kalau begini sikap kita: maka kita akan membiarkan kecurangan ini menjadi referensi bagi setiap pemilu yang akan datang.

Kita akan membiarkan kecurangan ini menjadi warisan politik yang akan diikuti generasi masa depan. Dari sini, bangsa akan kehilangan kejujurannya. Kecurangan akan menjadi tradisi yang terus menerus dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa jadinya negara ini di masa depan?

Lawan! Siapa yang harus melawan? Seluruh rakyat Indonesia. Demi dan atas nama nangsa, semua harus bersatu hadapi proses kecurangan pilpres yang sudah dimulai. Bagaimana caranya?

Pertama, desak paslon presiden-wakil untuk buat pakta integritas bersama. Tiga paslon tanda tangan bersama untuk menjaga pemilu bebas kecurangan. Jika timsesnya terbukti melakukan kecurangan, paslon tampil ke publik, minta maaf dan beri teguran kepada timses secara terbuka.

Kedua, buat Panja DPR untuk memastikan aparat negara netral. Polisi, TNI, Pj kepala daerah, BIN, Kejaksaan, KPK, kementerian, KPU dan Bawaslu netral.

Kalau dua hal di atas dilakukan, pemilu akan menyenangkan. Inilah pesta demokrasi yang sesungguhnya. Kita tidak lagi mengucapkan selamat datang presiden hasil kecurangan, tapi selamat datang pemimpin pilihan rakyat.

 

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar