Respons Panglima TNI soal DPR Bakal Bentuk Panja Netralitas Pemilu

Jakarta, law-justice.co - Menyikapi pembentukan Panja netralitas Pemilu Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono dengan tegas menyatakan bahwa tidak masalah dengan langkah Komisi I DPR yang membentuk Panitia Kerja (Panja) netralitas TNI untuk Pemilu dan Pilpres 2024.

Pasalnya menurut dia, pembentukan Panja netralitas Pemilu itu memang sesuai dengan kewenangan DPR. Yudo mengatakan TNI siap jika memang diundang oleh DPR untuk rapat.

"Ya silakan saja, wakil rakyat membentuk itu, ya mungkin sudah menjadi kewenangannya DPR ya...apabila mungkin dipanggil RDP dan sebagainya kami siap tentunya," kata Yudo saat peresmian posko pengaduan netralitas TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin (20/11).

Meski demikian, dia mengatakan pembentukan panja netralitas pemilu TNI juga memiliki sistem pembinaan sendiri untuk memastikan prajurit netral dalam Pemilu. Salah satunya dengan membentuk posko pengaduan yang tersebar di satuan-satuan TNI di seluruh Indonesia.

Yudo mengatakan masyarakat dapat mengadu di posko yang telah dibuka, apabila mendapati prajurit dan PNS TNI melakukan politik praktis.

"Masyarakat bisa melaporkan ke posko-posko ini, kalau mungkin kemarin-kemarin kita tidak ada posko mungkin ke Bawaslu atau sebagainya, sekarang di posko TNI di satuan-satuan, kita dirikan pos-pos itu sehingga memudahkan masyarakat apabila ada TNI yang tidak netral," ujarnya tentang Panja netralitas Pemilu.

Selain mendatangi secara langsung, ia mengatakan pengaduan juga bisa dilakukan lewat media sosial TNI. Yudo meminta masyarakat untuk tidak takut melapor.

"Masyarakat tidak perlu takut, justru dengan posko-posko ini kita tentunya akan melakukan proses hukum secara terbuka," katanya.

Komisi I DPR sebelumnya menyepakati pembentukan Panitia Kerja Panja netralitas TNI untuk Pemilu dan Pilpres 2024. Ketua Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto ditunjuk sebagai ketua panja.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan Panja netralitas Pemilu tersebut disepakati dalam rapat tertutup pada Rabu (8/11) lalu.

"Sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November, sudah dibentuk Panjanya," kata Meutya di kompleks parlemen, Senin (13/11).

Meutya mengatakan Panja netralitas Pemilu untuk TNI sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah pihak terkait dugaan sikap TNI di Pemilu mendatang.