Soal PSN Jadi `Titipan Kanan-Kiri`, Ganjar Sentil Anies: Pakai Data!

Jakarta, law-justice.co - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, meminta Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan untuk membuka data dibalik pernyataan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang jadi titipan kanan-kiri.

"Yang titip siapa? Kanan-kiri itu siapa? Disebut saja datanya secara terbuka, yang titip siapa? pakai data," kata Ganjar usai jalan sehat dengan Ketum Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) di Surabaya, Minggu (1/10).

Ganjar menyebut, pernyataan Anies itu rawan di salah artikan. Maka itu menurutnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu perlu membuka data yang jelas.

"Kalau pakai data tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka telanjang, itu bagus," ujarnya.

Ganjar yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah ini berharap sindiran Anies soal PSN jadi titipan kanan-kiri itu dibuka secara luas ke publik agar tak hanya jadi sekadar dugaan.

"Buka saja, dugaan saya tidak (ada) yang bisa mengungkap data itu. Buka saja jangan spekulasi," ucapnya.

Sebelumnya Bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan menyinggung PSN diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tak dilakukan secara transparan.

Hal ini dia sampaikan ketika menghadiri agenda Rakornas Partai Masyumi yang disiarkan di kanal YouTube Masyumi TV, Sabtu (30/9).

Anies awalnya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.

"Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies.

Meski begitu, Anies tak merinci titipan kanan-kiri siapa yang dimaksudkannya tersebut.

Anies mengatakan bila ada titipan dalam proyek itu justru yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, ia memandang program ini perlu diluruskan supaya sesuai dengan arah konstitusi Indonesia.

"Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal," ujar dia.