Ada Pungli dalam Pembagian Pangan Murah, Heru Budi Murka

Senin, 18/09/2023 18:59 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Pikiran Rakyat)

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Pikiran Rakyat)

Jakarta, law-justice.co - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono bakal panggil Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) Provinsi DKI Jakarta. Pemanggilan itu buntut adanya dugaan pungutan liar (pungli) antrean subsidi pangan murah di Jakarta Utara.

"Tapi nanti sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," kata Heru kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 18 September 2023.

Heru menegaskan pihaknya akan segera mengecek dugaan pungli tersebut. Dia tak segan menindak pelakunya jika dilakukan aparat pemerintah.

"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat, saya tindak," ungkapnya.

Lebih lanjut, Heru juga sudah mendengar langsung terkait protes warga harus antre sejak subuh untuk mendapat subsidi pangan. Dia mengatakan pembagian subsidi pangan seharusnya dibuka pukul 08.00 WIB.

"Bahan pangan, protes katanya masyarakat ngantre jam 4 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 8 datang jam 7 pagi. Kan tidak hanya di Koja saja, kemarin juga ada di beberapa tempat," sambungnya.

Sebelumnya di ruang rapat paripurna DPRD DKI, interupsi disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Aliyudin, sesaat setelah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menutup rapat. Suhud mengungkapkan bahwa banyak keluhan masyarakat di Jakarta Utara terkait pungutan liar saat pembagian subsidi pangan murah penerima Kartu Jakarta Pintar.

"Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting, menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau. Jadi saya berharap melalui forum ini Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrian panjang," kata Suhud.

"Warga harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya. Bukan hanya itu, kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli," sambungnya.

Suhud sempat memperdengarkan audio yang berisi percakapan salah satu ketua RW di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Dalam percakapan itu, seorang pria menanyakan perihal antrean pengambilan bansos yang bisa menggunakan batu dan sandal dengan tarif tertentu.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar