PBNU Desak Pemerintah Utamakan Musyawarah Selesaikan Konflik Rempang

Jum'at, 15/09/2023 16:32 WIB
Ketum PBNU Gus Yahya Staquf (Geotimes)

Ketum PBNU Gus Yahya Staquf (Geotimes)

Jakarta, law-justice.co - PBNU turut mengamati konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. PBNU mendesak pemerintah mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian konflik tersebut.

"PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada Pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura`) dan menghindarkan pendekatan koersif," kata Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat 15 September 2023.

Menurutnya persoalan tersebut kerap terjadi akibat kurangnya keterlibatan warga proses proyek pembangunan. Sehingga tidak terjalin komunikasi baik yang berujung konflik.

"Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik," tegas Yahya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur meminta pemerintah mengoptimalkan dialog dalam menangani konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Gus Fahrur mengatakan harus ada solusi yang disampaikan pemerintah kepada warga.

"Kita meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengukuran lahan, memaksimalkan upaya dialog dan musyawarah bersama masyarakat untuk membicarakan resolusi atas rencana pembangunan kawasan wisata tersebut dan tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal," ungkap Gus Fahrur kepada wartawan, Rabu 13 September 2023.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Jokowi meminta Bahlil untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes proyek pengembangan Rempang.

"Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa 12 September 2023.

Jokowi menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberikan solusi.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar