Soal Sosialisasi Kebijakan Pendidikan, DPR : Harus Melibatkan Media

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan Kemendikbud harus melibatkan media dalam proses sosialisasi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

 

Himmatul menyebut hal tersebut penting karena dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan tentu peranan media dalam membangun framing positif sangat diperlukan.

 

Selain itu, Ia juga menyebut bila Kemendikbud juga harus menyusun Grand Design Pendidikan dalam skala nasional selama 20 tahun kedepan.

 

"Kemendikbud harus menyusun grand design pendidikan selama 20 tahun kedepan dan untuk sosialisasi pemerataan pendidikan di seluruh indonesia kemendikbud harus melibatkan media dan media ini juga punya peran penting untuk framing yang membangun," kata Himmatul kepada Wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/09/2023). 

 

Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu juga melihat masih terdapat komunikasi yang masih tersendat dalam mensosialisasikan pemerataan pendidikan. Tidak hanya daerah yang jauh saja, bahkan daerah yang dekat dengan pusat masih terdapat miss yang perlu diperbaiki.

 

Himmatul menuturkan bila ia tidak jarang untuk turut menjelaskan kebijakan Kemendikbud yang seharusnya dilakukan oleh Kemendikbud. Untuk itu pemerintah harus memperbaiki pola sosialisasi pendidikan di tiap daerah.

 

`Saya lihat masih ada miscommunication soal kebijakan Kemendikbud yang dekat jaraknya apalagi yang jauh, maka sosialisasi dari pemerintah ini perlu diperbaiki dalam sosialisasi pemerataan pendidikan bahkan kami di lapang juga kadang jadi harus bantu menjelaskan kebijakan kemendikbud," tuturnya. 

 

"Diharapkan peran sosialisasi ini Kemendikbud ini harus menjelaskan secara komprehensif dan cepat karena ini dibutuhkan oleh semua masyarakat," sambungnya.

 

Himmatul juga menekankan bila tugas lain dari Kemendikbud adalah menyiapkan konsep standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.

 

Pasalnya, memang setiap kebutuhan demografi wilayah pada pendidikan itu terdapat perbedaan yang beragam kebutuhanya. 

 

"Selain itu diharapkan kemendikbud juga perlu menyiapkan konsep standar pendidikan yang sama sesuai dengan kebutuhan wilayah di seluruh indonesia karena emang demografi setiap wilayah Indonesia itu berbeda misal soal kualitas dosen bahkan yang dekat juga masih ada yang belum bisa membuat konsep grand design pendidikan yang menarik," urainya. 

 

Menutup pernyataanya, Legislator Gerindra Dapil DKI Jakarta II tersebut menyatakan hal yang tidak kalah adalah tentang kualitas dosen yang harus lebih menguasai teknologi.

 

Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan mahasiswa ditambah pada saat ini era teknologi lebih canggih sehingga hal tersebut perlu diantisipasi.

 

"Selain itu dosen juga harus lebih pintar dari mahasiswanya dalam hal teknologi," tutupnya.