Negara Butuh Duit Rp1.500 T Suntik Mati PLTU Batu Bara

Jum'at, 08/09/2023 14:30 WIB
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 di Serang, Provinsi Banten merupakan PLTU terbesar di Indonesia dengan total kapasitas sebesar 2×1.000 Megawatt (MW). (pln.co.id)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 di Serang, Provinsi Banten merupakan PLTU terbesar di Indonesia dengan total kapasitas sebesar 2×1.000 Megawatt (MW). (pln.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa Indonesia membutuhkan dana senilai US$ 100 miliar atau Rp 1.500 triliun (kurs Rp15.000 per US$) untuk menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Lebih lanjut Luhut mengatakan bahwa sejatinya Indonesia mengandalkan dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP) yang senilai US$ 20 miliar atau setara Rp300 triliun. Namun, dana tersebut dirasa kurang untuk mempensiunkan dini PLTU batu bara.

"Jadi kami mengandalkan mereka (JETP), tapi kami akan mencoba sekarang juga mencari donor lain dan juga anda tahu, rencana untuk mendukung hal ini karena besarnya kesenjangan ini. Jika Anda melihat kembali hasil G-20, dan dana US$20 miliar dolar. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai US$100 miliar," jelas Luhut, di Hotel Fairmont, Jakarta, dikutip Jumat 8 September 2023.

Adapun, kata Luhut, untuk dana US$ 20 miliar dari JETP hingga saat ini belum ada kemajuan. Padahal untuk mencapai US$ 100 miliar, masih diperlukan adanya tambahan US$ 80 miliar.

Yang terang, kata Luhut, pemerintah sangat berkomitmen untuk mempensiunkan PLTU batu bara, sehingga dana tersebut akan diusahakan.

"Jadi ya, bukan hal yang mudah. Namun sekali lagi, pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan hal ini. Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini jika terjadi kebakaran di Asia dan juga oleh pemerintah juga seperti PLN mereka juga sudah mempersiapkan seperti 2.5 giga atau satu energi terbarukan setiap tahun," ungkap Luhut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, bahwa pemerintah juga harus putar otak untuk mencari sumber energi lainnya mengisi kekosongan ketika PLTU batu bara itu sudah tiada.

"Saat ini kita benar-benar berada pada level pembahasan berapa besarnya dana pensiun yang cakupannya akan mempengaruhi neraca perusahaan PT PLN," kata Sri Mulyani saat Gala Dinner Indonesia Sutainability Forum 2023 di Park Hyatt Jakarta, Kamis malam, 7 September 2023.

Pemerintah saat ini sedang menjajaki rencana suntik mati untuk dua pembangkit listrik, yakni PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Pensiun dini ini didanai lewat mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM). PLTU Cirebon-1 masuk ke dalam daftar proyek percontohan atau test case pensiun dini yang dipilih oleh Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB).

Dengan tegas Sri Mulyani mengatakan ketika PLTU batu bara dimatikan, maka akan menjadi aset mangkrak bagi PLN. Dia mengatakan ketika aset itu sudah tak bisa digunakan, maka pemerintah harus mengisinya dengan membangun energi terbarukan.

Masalah selanjutnya, kata dia, untuk mempensiunkan PLTU dan menggantikannya dengan energi terbarukan butuh modal yang tidak sedikit. Dia mengatakan modal pembangunan itu akan menjadi beban yang tidak sedikit, terlebih suku bunga saat ini sedang melambung tinggi.

"Kurs yang saat ini mahal menjadi permasalahan yang teridentifikasi secara nyata, bukan lagi sekedar bicara soal uang triliunan," ujar dia.

Sri Mulyani mencontohkan untuk proyek suntik mati PLTU Cirebon-1 yang memiliki daya 660 Megawatt. Proyek ini diharapkan bisa mengurangi emisi karbon sebanyak 4,4 juta gigaton Co2.

Sri Mulyani mengatakan untuk melaksanakan proyek ini dibutuhkan dana US$ 330 juta yang salah satunya bersumber dari pinjaman. "Pinjaman ketika tingkat bunga menjadi mahal, siapa yang akan membayar untuk itu," kata dia.

Meski serba sulit, Sri Mulyani mengatakan tindakan nyata mengurangi emisi seperti mempensiunkan dini PLTU batu bara harus tetap dilakukan.

Kalau tidak, kata dia, upaya mengurangi emisi hanya menjadi pembicaraan dari satu forum ke forum lainnya tanpa adanya tindakan nyata. "Dan kita menciptakan situasi yang lebih buruk bagi dunia," kata dia.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar