Kejagung Didesak Berani Periksa Airlangga Hartarto

Jum'at, 07/07/2023 18:54 WIB
Sejumlah Massa melakukan Demonstrasi di depan Gedung Kejagung dan mendesak supaya Airlangga Hartarto diperiksa terkait kasus korupsi BTS (Istimewa)

Sejumlah Massa melakukan Demonstrasi di depan Gedung Kejagung dan mendesak supaya Airlangga Hartarto diperiksa terkait kasus korupsi BTS (Istimewa)

[INTRO]
Massa aksi dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) tak tebang pilih dalam menegakkan hukum di Tanah Air. Kejagung diharap berani memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam beberapa kasus rasuah.
 
Koordinator GMAK Adit menegaskan setiap kasus harus diusut tuntas tanpa terkecuali. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan aparat hukum untuk tegas, terpenting jangan hanya tajam di bawah tumpul di atas.
 
"Dalam setiap penegakan hukum, termasuk oleh Kejaksaan Agung, tidak boleh ada pilih kasih. Semua kasus harus diperiksa dengan teliti. Kejaksaan sebagai penegak hukum harus memahami sejauh mana bukti-bukti yang ada untuk pembuktian di pengadilan," kata Adit dalam orasinya di depan Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.
 
GMAK juga menekankan Kejagung tidak boleh berhenti pada penanganan kasus korupsi terkait penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada periode 2020-2022. 
 
Mereka menuntut Kejagung memeriksa sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 
"Namun, Kejaksaan Agung terus mengelak terkait pemanggilan Airlangga Hartarto. Padahal, sudah banyak dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ketua Umum Golkar itu. Bukan hanya satu kasus, tetapi beberapa kasus korupsi diduga terkait dengan Airlangga Hartarto," tegas Adit. 
 
Oleh karena itu, kata Adit, tidak boleh ada pemilihan-pemilihan dalam penegakan hukum. Jika ditemukan bukti dan indikasi tindak pidana pencucian uang maka pemeriksaan harus dilakukan untuk menjaga tegaknya hukum.
 
Dalam upaya mengungkap aliran uang korupsi, Kejagung perlu terus menggali informasi terkait kasus-kasus korupsi seperti CPO, impor garam, biji besi, dan pengadaan kartu prakerja.
 
"Kejaksaan Agung harus mengungkap siapa saja yang menikmati hasil korupsi tersebut, termasuk para pelaku yang menggunakan identitas palsu, perantara, atau aset tanpa nama. Dari penelusuran tersebut, diharapkan akan terungkap fakta-fakta baru dan orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut," tegasnya.
 
Adit menilai hingga saat ini Kejagung belum memberikan penjelasan mengenai jumlah uang yang dinikmati Johnny G Plate dari kerugian negara sebesar Rp8,32 triliun. Meskipun beberapa pejabat telah ditangkap, dalang di balik kasus ini masih berkeliaran dan menikmati jabatannya. 
 
"Aliran dana dalam kasus ini masih menjadi misteri yang perlu diungkap," kata dia.
 
Dia menegaskan praktik korupsi yang dilakukan para menteri adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut maka hukum sebagai panglima dalam membentuk Indonesia akan semakin terpuruk dalam keadaan kenistaan.
 
"Kejaksaan Agung memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum serta harapannya agar semua kasus korupsi diusut tuntas tanpa adanya tebang pilih," tegas dia.
 
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif, Johnny G Plate didakwa `memperkaya diri sendiri` Rp17,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara stasiun pemancar (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Akibat perbuatan Sekjen NasDem yang kini mendekam di rutan Kejagung itu, negara diduga dirugikan sekitar Rp8 triliun.
 
Komisaris PT Solitech Media Sinergy, merupakan salah-seorang tersangka dari setidaknya delapan tersangka kasus dugaan korupsi yang menyeret Menkominfo (nonaktif) Johnny G Plate.
 
Terungkap dalam dakwaan itu, Irwan mengaku memberikan uang senilai Rp 27 miliar guna meredam pengusutan perkara proyek tersebut. Disinyalir uang itu dikumpulkan dari konsorsium dan subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejagung. Totalnya, mencapai Rp 243 miliar.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar