Menko Polhukam: Tidak Akui Korupsi Makin Tinggi Berarti Kita Bodoh!

Senin, 12/06/2023 10:31 WIB
Menkopolhukam RI Mahfud MD. (Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenkopolhukam).

Menkopolhukam RI Mahfud MD. (Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenkopolhukam).

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan bahwa praktik korupsi di Indonesia memang semakin parah dan semua pihak harus mengakui hal tersebut sebagai bentuk introspeksi diri.

Kata dia, tidak mengakui fakta tersebut sama saja dengan berpura-pura bodoh.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud dalam akun resmi Twitter @mohmahfudmd untuk menjawab komentar dari Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani yang dikutip redaksi, Senin (12/6).

Pasalnya, politisi PPP itu sempat mengatakan bahwa pernyataan Mahfud tentang korupsi yang semakin parah, sama saja dengan pengakuan kegagalan pemerintah memberantas korupsi.

Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang sempat menyinggung mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada 2022. Selain kaget, Mahfud menganggap indeks tersebut sebagai penanda korupsi semakin menjadi-jadi.

"Kan sudah lama kita harus mengakui," kicau Mahfud atas komentar Arsul Sani.

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah bisa disebut bodoh jika tidak mengakui fakta kasus korupsi sedang meningkat.

Baginya, yang gagal dalam pemberantasan korupsi bukan hanya pemerintah, tapi juga semua pemangku kepentingan yang di dalam institusinya masih terjadi kasus rasuah.

"Tidak mengakui fakta ini berarti kita bodoh atau pura-pura bodoh. Bukan Pemerintah Eksekutif saja yang gagal. Tapi yang masuk penjara kan banyak DPR, Menteri, Hakim Agung, dll," tegas Mahfud.

Untuk itu, mantan Ketua MK tersebut mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk terus bercermin. Semua harus introspeksi diri agar selalu jujur dalam bekerja.

"Mari jujur, hilangkan kebiasaan menghindari cermin," kata Mahfud.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar