Target Jokowi 0 Kemiskinan Ekstrem Usai Lengser, BPS: Sulit Tercapai!

Jakarta, law-justice.co - Presiden Jokowi menerangkan salah satu target akhir masa kepemimpinannya yakni memberantas kemiskinan ekstrem. Ia menargetkan kemiskinan ekstrem bisa tuntas di 2024.

"Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini, agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi nol kemiskinan ekstrem kita," kata Jokowi usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP dengan tema “Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara” di Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

"Kita akan kerja keras dan mati-matian, tetapi kita terkendala Covid dua setengah tahun. Tapi saya masih meyakini itu akan di 2024 turun drastis," imbuh dia.

Jokowi mengungkap bantuan sosial di Indonesia sebetulnya cukup fantastis. Sehingga dengan sistem pendataan yang baik, ia berharap dana ini dapat tersalurkan.

"Karena nama dan address itu ada semuanya. By name by address sudah ada semuanya. Artinya kalau kita mau fokus ke sana," ujar Jokowi.

"Dan supaya kita tahu anggaran untuk bantuan sosial di negara kita ini besar sekali. Bukan besar, besar sekali. Di atasnya hanya infrastruktur, di bawahnya bantuan sosial."- Jokowi

Jokowi memastikan akan menggencarkan koordinasi untuk menuntaskan persoalan tersebut. Ia memandang tak sulit mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan kerja yang baik.

"Artinya kalau targetnya itu sudah terlihat, sangat mudah untuk menyelesaikan. Memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi di antara kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah, semuanya harus bersama-sama. Bukan barang yang sulit tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu," pungkas dia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono melihat target penurunan angka kemiskinan ke level 7% sesuai dengan target RPJMN 2020-2024 sulit untuk dicapai. Sementara itu, target angka kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada akhir 2024.

"Kalau lihat dari tren data, slope-nya, sepertinya agak sulit untuk mencapai diangka 7%, maupun kemiskinan ekstrem dari 2,04% di 2022 ke 2024menjadi 2024. Kalau lihat tren datanya, sulit rasanya," kata Margo, dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, Senin (30/1/2023).

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan pada tahun 2022 telah turun ke kisaran 9,5%, dibandingkan 10,1% pada 2021. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem pada 2023 baru mencapai 2,04%.

Ini artinya pemerintah hanya memerlukan waktu satu tahun untuk menurunkan angka kemiskinan. Margo menegaskan hal ini sulit dilakukan jika pemerintah hanya melakukan business as usual.

Oleh karena itu, Margo menilai perlu ada perbaikan yang sistematis. Langkah ini memerlukan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, perbaikan data kemiskinan.

Pertama, kemiskinan bersifat dinamis sehingga pemutakhiran data perlu dilakukan secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Kedua, standarisasi siapa si miskin sehingga penentuan target tepat sasaran dan tidak berbeda-beda antara kementerian, lembaga serta daerah.

Sebagaimana diketahui, BPS diberikan tugas untuk melakukan evaluasi pengentasan kemiskinan ekstrem. "Dan ini saya laporkan kepada Presiden bagaimana progres pemerintah terkait kemiskinan ekstrem," katanya.