Ketika Cawe-cawe Jokowi Justru Merendahkan Jabatan Presiden (2)

Jakarta, law-justice.co - Jokowi Cawe-cawe Pilpres Takut Jagoannya Kalah Lagi Lawan Anies

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah khawatir jagoannya akan kalah lagi melawan Anies Baswedan, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kalah saat di Pilgub 2024, sehingga mengumumkan bakal cawe-cawe pada Pilpres 2024.

Dia mengaku heran dengan sikap Jokowi yang inkonsisten tersebut. Pasalnya, sebelumnya Jokowi mengatakan tidak akan cawe-cawe, namun belakangan ini malah mendeklarasikan akan cawe-cawe dalam pilpres nanti.

"Bisa jadi ada kekhawatiran capres yang didukungnya saat ini akan kalah seperti saat Jokowi dukung Ahok di Pilgub DKI 2017 lalu," ujar Muslim seperti melansir rmol.id.

Padahal menurut Muslim, jika Jokowi serius cawe-cawe, maka melanggar UU Pemilu dan berpotensi dimakzulkan. Apalagi, Jokowi bukan ketua umum partai politik dan bukan kerja gabungan partai sebagaimana amanat UU Pemilu.

"Terlihat ada kegelisahan yang mendalam jika Jokowi tidak turun campur," kata Muslim.

Padahal, Muslim menilai, tidak ada jaminan Jokowi ikut cawe-cawe, jagoannya akan menang di Pilpres 2024.

"Jika Capres yang didukung menang pun Jokowi akan repot, apalagi kalah, lebih tambah runyam lagi," pungkas Muslim.

Baiknya Pak Jokowi Cuti Agar Pilpres 2024 Tidak Gaduh

Disisi lain, Pegiat Media Sosial yang juga seorang kritikus, Faizal Assegaf, ikut merespons aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang.

Terkait itu, dirinya pun menyebut semakin sulit membedakan Jokowi antara sebagai pengurus partai atau presiden.

“Mendekati Pilpres, peran Jokowi sebagai presiden dan petugas partai semakin sulit dibedakan. Kepribadian ganda tersebut menyulut aneka kegaduhan dan berpotensi membuat pemilu curang dan destruktif,” cetusnya, dalam keterangannya, Kamis (1/6/2023).

Menurutnya, sikap Jokowi dinilai semakin tidak karuan, seharusnya ia sebagai sosok kepala negara seharusnya netral.

“Selaku kepala negara, Jokowi yang mesti netral, justru menegaskan dirinya cawe-cawe alias tidak netral. Di sisi itu, eksistensinya sebagai petugas partai makin agresif merusak tatatan bernegara,” cetusnya.

Lebih lanjut, yang menjadi celakanya yakni para buzzer di lingkaran Istana mengklaim Jokowi berpolitik mendukung Capres - Cawapres, tidak menabrak etika dan aturan.

Terkait itu, dirinya pun menyarankan agar Jokowimengambil cuti agar tak membuat kegaduhan.

“Kalau Jokowi mau terlibat cawe-cawe Pilpres dan bertindak sebagai petugas partai, sebaiknya mengambil cuti atau mundur dari kursi presiden. Agar fasilitas dan anggaran negara tidak dicopet untuk operasional politik terselubung,” tutur dia.

“Cuti atau mundur dari jabatan presiden jauh lebih bermartabat. Jokowi bebas usung Capres idolanya dan jadi koordinator penggalangan buzzer. Dengan demikian demokrasi tidak dirusak oleh syahwat kekuasaan yang membabi-buta,” tambah dia.

“Ingat, Presiden digaji oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan secara adil dan amanah. Bukan bertindak seolah makelar politik demi melayani gerombolan buzzer dan capres yang menjadi benalu kekuasaan,” tukasnya.