Esensi Pilpres Bukan soal Meneruskan Kebijakan Kemarin! (1)

Jakarta, law-justice.co - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyinggung esensi pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan 5 tahun sekali.

Menurutnya, pilpres bukan untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Hal itu dia ucapkan dalam Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (30/5).

Anies mengatakan esensi pilpres untuk mencapai tujuan bernegara.

"Esensi pemilihan 5 tahunan ini bukan soal meneruskan atau tidak kebijakan kemarin, ini soal mencapai tujuan bernegara. Pertanyaaanya bukan mau meneruskan atau tidak," kata dia.

Dia mengatakan pemenuhan janji kemerdekaan harus menjadi pegangan setiap orang yang mengikuti pilpres.

"Jadi saat 5 tahun sekali itu, kita menengok (ke belakang) apakah sudah sama? (tujuan bernegara) kalau belum kita luruskan karena itu pesannya meluruskan jalan menghadirkan keadilan," ucapnya.

Anies mengibaratkan pemilihan presiden seperti kelompok regu yang berjalan untuk mencapai tujuan. Dalam kelompok itu ada satu ketua regu membawa kompas dan memimpin.

Menurut Anies, ketua regu tersbeut akan digantikan ketua regu selanjutnya dalam memimpin kelompok hingga tujuannya tercapai.

"Nanti ada regu berikutnya dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada di tangan rakyat, bukan di pemegang kewenangan," tuturnya.

Dia pun mengingatkan orang yang saat ini bertugas tak perlu khawatir, karena tugas mereka akan selesai setelah lima tahun.

"Jadi, bagi yang sekarang sedang bertugas jangan pernah khawatir, karena tugasnya memang akan selesai. Itu memang proses 5 tahunan," ujar Anies.

Anies Khawatir Pemilu Ada Kecurangan karena Jokowi Cawe-cawe

Disisi lain, Anies juga ikut buka suara soal Sikap cawe-cawe Pilpres yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Sejumlah kekhawatiran yang diterima Anies di antaranya penjegalan, kriminalisasi hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.

"Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair," ujar Anies.

"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," sambung Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap kekhawatiran itu tak terwujud. Dia berharap Pemilu dan Pilpres 2024 tetap berjalan secara netral tanpa ada kecurangan.

"Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakukan yang sama," tandasnya.