Bocor Info Demokrat Berhasil Dicopet hingga Anies Gagal Nyapres (1)
Anies Baswedan, mendatangi kantor DPP Demokrat. Bakal calon Presiden yang didukung Demokrat ini disambut oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). pertemuan ini merupakan bukti lain dari keseriusan Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Belum lama ini, heboh soal pernyataan Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yaitu Jusuf Wanandi yang membahas terkait pencalonan presiden 2024.
Di acara milik Jurnalis senior Rosi di kanal YouTube Kompas TV, Jusuf Wanandi mengungkap perihal Pilpres 2024 yang sebaiknya hanya diikuti dua kandidat calon presiden.
Jusuf Wanandi mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berupaya membuat Pilpres hanya diikuti 2 pasang calon.
Tidak hanya itu, Jusuf Wanandi juga menegaskan bahwa pada dasarnya koalisi tersebut berusaha keras agar salah satu calon yang bukan dari bagian mereka agar tidak menang.
Kendati hingga hari ini, tercipta tiga poros Jusuf Wanandi meyakini Istana akan melakukan berbagai cara untuk menggagalkan kemenangan calon tersebut. “Istana masih sangat kuat. Jangan kira Istana tidak bisa mencegah itu,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, baru-baru ini menyinggung perihal Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KSP Moeldoko atas Partai Demokrat.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, PK tersebut diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA).
“PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA,” ujar Denny, dikutip dari akun Twitter pribadi pada Minggu (28/5/2023).
Seandainya Partai Demokrat berhasil jatuh ke tangan Moeldoko, hampir bisa dipastikan bahwa pencalonan Anies akan gagal.
“Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal,” ujar Denny.
Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi.
Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif.KPK di kuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. — Denny Indrayana (@dennyindrayana) May 28, 2023
Komentar