Dunia Kena Imbas, Joe Biden Bersikeras AS Tak Akan Gagal Bayar Utang

Jum'at, 26/05/2023 20:00 WIB
Presiden Joe Biden (AFP via Detik)

Presiden Joe Biden (AFP via Detik)

Jakarta, law-justice.co - Dengan sisa beberapa hari sebelum Amerika Serikat terancam gagal membiayai berbagai kewajiban finansialnya, Presiden AS Joe Biden mengomentari negosiasi kenaikan plafon utang dari Rose Garden di Gedung Putih.

Dia bersikeras menyatakan AS tidak akan ada default alias kondisi gagal bayar.

Kondisi gagal bayar hutang AS adalah sesuatu yang belum pernah dialami Amerika Serikat sebelumnya.


Jika terjadi, AS gagal bayar utang juga dapat mengacaukan perekonomian global.

Biden pada Kamis (25/5/2023) menyatakan, bahwa negosiasi antara staf Gedung Putih dengan para pemimpin Kongres sedang berlangsung dan membuat kemajuan, meski ia mengaku masih ada sejumlah ketidaksepakatan penting.

Namun, Biden mengatakan bahwa ketidaksepakatan itu kini berkisar soal perselisihan soal akan seperti apa anggaran ke depan, bukan soal apakah AS akan gagal membayar utang-utangnya atau tidak.

“Negosiasi kami dengan Ketua DPR McCarthy yaitu mengenai akan seperti apa anggaran nanti, bukan soal gagal bayar. Ini tentang dua sisi Amerika yang berbeda pandangan,” kata dia, sebagaimana dikutip dari Associated Press (AP).

Biden menyampaikan, kedua sisi telah sepakat bahwa tidak akan ada default.

“Satu-satunya cara untuk maju adalah dengan sebuah perjanjian bipartisan dan saya percaya kami akan mencapai sebuah kesepakatan yang memungkinkan kami untuk bergerak maju dan melindungi warga Amerika yang sudah bekerja keras,” tambahnya.


Negosiasi antara Partai Republik dan Gedung Putih yang telah berlangsung selama berminggu-minggu belum menelurkan kesepakatan apa pun.

Sebagian disebabkan oleh pemerintahan Biden menolak bernegosiasi dengan McCarthy terkait plafon utang, dengan alasan tidak ingin menyandera keyakinan penuh bangsa dan kredit negara demi meloloskan agenda salah satu partai.

Sedangkan, McCarthy menahan dukungan partainya untuk menaikkan plafon utang demi mendapatkan tuntutan Partai Republik berupa pemangkasan anggaran besar-besaran.

Gedung Putih telah menawarkan untuk menyamakan jumlah anggaran tahun 2024 dengan tahun ini dan membatasi anggaran belanja tahun 2025. Tetapi, McCarthy mengatakan itu saja tidak cukup.

Perundingan yang diselenggarakan padaRabu (24/5/2023) sendiri dilaporkan berlangsung hingga tengah malam.

Dengan semakin dekatnya tenggat, kedua pihak sekarang menghadapi kemungkinan krisis, karena waktu untuk menyusun dan menggolkan rancangan undang-undang tentang kenaikan plafon utang di kongres semakin habis sebelum kemungkinan gagal bayar pada 1 Juni mendatang.

 

(Kiki Agung\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar